LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Terkait inovasi baru Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam hal lelang jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), H. Buchori Imron, anggota DPRD Kota Surabaya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyambut baik langkah yang diambil oleh Pemkot Surabaya. Menurutnya, transparansi yang ditawarkan melalui proses pemaparan visi-misi oleh calon Kepala Perangkat Daerah (PD) secara terbuka merupakan suatu langkah yang sangat positif untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah.
Buchori Imron menyampaikan, “Saya mendukung penuh langkah Pemkot Surabaya yang mengutamakan transparansi dalam seleksi jabatan ASN. Dengan melibatkan publik melalui platform digital seperti YouTube, masyarakat dapat memberikan komentar dan masukan, yang tentunya akan memperkaya proses seleksi ini. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan terbuka.”
Lebih lanjut, H. Buchori Imron juga mengapresiasi keberagaman elemen yang dilibatkan dalam proses seleksi, mulai dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), tim ahli perguruan tinggi, hingga masyarakat umum. Menurutnya, langkah ini akan memastikan bahwa setiap calon pejabat tidak hanya memiliki pengalaman, tetapi juga memiliki inovasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk memajukan kota Surabaya.
“Yang paling penting adalah bagaimana seorang pemimpin dapat mengelola dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Pemaparan visi-misi yang konkret dan jelas akan menjadi pertimbangan utama dalam memilih calon pemimpin yang terbaik. Saya berharap Pemkot Surabaya dapat melahirkan pemimpin yang benar-benar berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” jelas H.Buchori, Kamis (6/3/2025).
H. Buchori berharap, terobosan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kemajuan daerah.
Terkait aturan yang mengacu pada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Buchori menilai bahwa proses seleksi ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada.
“Penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan seleksi ini mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, baik dari segi pendidikan maupun kepangkatan. Ini adalah jaminan bahwa hanya mereka yang memenuhi syarat yang dapat memegang jabatan tersebut,” pungkasnya. (B4M)





