LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Kebijakan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menunda Kongres Biasa Pemilihan Asosiasi Anggota PSSI di tingkat provinsi menuai kritik keras. Penundaan yang dilakukan tanpa batas waktu jelas itu dinilai berpotensi menggagalkan upaya pembenahan tata kelola sepak bola nasional, terutama di daerah. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyebut langkah PSSI justru berlawanan dengan semangat reformasi organisasi olahraga yang selama ini digaungkan.
Alih-alih melakukan evaluasi, PSSI justru menerbitkan surat penundaan Kongres Biasa Pemilihan Asosiasi Anggota PSSI di tingkat provinsi. Padahal, sejumlah daerah telah menuntaskan tahapan penjaringan bakal calon ketua dan hanya menunggu pelaksanaan kongres.
Salah satu yang terdampak adalah Kongres PSSI Jawa Timur yang semula dijadwalkan berlangsung pada Januari 2026. Proses pendaftaran bakal calon ketua telah ditutup pada 8 Desember 2025. Namun, rekomendasi pelaksanaan kongres tersebut dicabut menyusul terbitnya surat PSSI Pusat.
Kebijakan ini memantik reaksi keras dari berbagai kalangan. Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mengaku kecewa dengan keputusan PSSI yang dinilainya tidak relevan dengan semangat pembenahan dunia olahraga.
Melalui unggahan di media sosial Facebook, politisi yang akrab disapa Cak Toni itu menyinggung prinsip dasar olahraga, khususnya sepak bola.
“Mestinya ini menjadi spirit bagi semua yang terlibat, suporter sudah berbenah sedemikian rupa, club sudah bertransformasi ke era sepak bola industri,’ ujarnya dikutip Minggu (14/12/2025).”
Menurutnya, upaya pembenahan akan sulit terwujud selama masih ada kelompok yang mempertahankan kepentingan pribadi di level kebijakan.
“Hanya satu yang tidak berbenah, siapa itu?mungkin saja orang orang yang selama ini hidup dari organisasi, bukan orang yang menghidupi organisasi,” tegas Wakil Ketua DPRD Surabaya ini.
Ia menilai penundaan kongres menjadi cara paling mudah untuk menggagalkan perubahan ketika muncul figur yang ingin membawa perbaikan.
“Makanya, lanjut dia, disaat ada figur mau menghidupi organisasi, maka cara paling gampang adalah menunda, dengan alasan yang anak Sekolah Sepak Bola ( SSB) usia 9 tahun pun tahu kalau itu halusinasi.”
Cak Toni juga menyindir keras potensi dampak lanjutan dari kebijakan tersebut.
“Awas kena angin topan lho ya, kemarin hanya angin sepoi sepoi, kalau badai sudah dikirimkan, carilah kembali alasan pembenar yang mungkin saja anak TK pun tahu kalau itu ilusi,” kata dia.
Ia menyoroti penundaan kongres yang dilakukan tanpa batas waktu yang jelas. Menurutnya, situasi ini sangat rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan proses berjalan transparan.
“Ingat, satu jam saja sikap bisa berubah hanya demi kepentingan, apalagi tanpa batas waktu. Ini janggal,” ungkapnya.
Diketahui, pada 10 Desember 2025, PSSI mengeluarkan surat Penundaan Kongres Biasa Pemilihan Asosiasi Anggota PSSI yang ditujukan kepada seluruh ketua asosiasi anggota PSSI di Indonesia. Surat bernomor 6794/PGD/894/XII-2025 itu ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi.
Surat tersebut mencabut rekomendasi dan menunda seluruh tahapan serta pelaksanaan kongres pemilihan PSSI Provinsi dan Asosiasi Anggota PSSI lainnya hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Selain itu, PSSI juga akan menerbitkan ketetapan terkait jalannya organisasi bagi Asprov yang masa baktinya telah berakhir hingga terpilih kepengurusan baru.
PSSI juga menyebut akan melakukan penyesuaian dan penyeragaman periode masa bakti Asosiasi Anggota PSSI sebagai tindak lanjut Statuta PSSI Tahun 2025.
Dalam surat itu, PSSI memaparkan sejumlah alasan penundaan, antara lain kondisi bencana alam di beberapa wilayah seperti Aceh dan Sumatera, rencana revisi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), penguatan kerja sama lintas kementerian/lembaga terkait pengelolaan sarana olahraga daerah, serta proses sosialisasi Statuta dan Peraturan Organisasi PSSI Tahun 2025.
Alasan-alasan tersebut dinilai tidak berdasar oleh Cak Toni.
“Mbanyol gak mari-mari (melucu ndak selesai-selesai), ” ujar Cak Toni dengan bahasa Suroboyoan menanggapi beragam alasan PSSI menunda Kongres.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Jawa Timur, Ahmad Riyadh, menegaskan bahwa keputusan PSSI Pusat merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus dihormati. Ia menyebut penundaan menyasar sekitar 16 hingga 17 provinsi yang masa kepengurusannya telah berakhir atau sedang menjalani tahapan kongres.
“PSSI berpendapat pentingnya menunda Kongres untuk menyeragamkan seluruh Indonesia. Karena ada daerah yang masa jabatannya berakhir 2025 dan ada yang 2026,” ujarnya.
Riyadh, yang juga menjabat sebagai anggota Exco PSSI, menyatakan bahwa Asprov Jatim akan mengikuti sepenuhnya instruksi PSSI Pusat. Jika masa jabatan pengurus berakhir, PSSI akan menunjuk Pelaksana Tugas (PLT).
“Nanti PSSI yang menunjuk PLT. Bisa saja dari ketua Asprov lama, bisa juga dari PSSI langsung. Kita ikuti saja karena sudah ada SK-nya,” ujarnya pada Kamis (11/12/2025).
Redaksi Lensa Parlemen
