KESIAPAN VAKSINASI COVID-19 DI KOTA SURABAYA

Lensa Parlemen | Surabaya – Berbagai persiapan vaksinasi Covid-19 telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya hingga di tingkat Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). Bahkan, sebelum pelaksanaan, puluhan puskesmas yang tersebar di Kota Pahlawan sudah melakukan simulasi. Salah satunya ialah Puskesmas Ketabang

Kepala Puskesmas Ketabang Surabaya, Joyce Hestia Nugrahanti memastikan, berbagai langkah persiapan untuk vaksinasi di Puskesmas Ketabang sudah dilakukan secara matang. Mulai dari pendataan para tenaga kesehatan (nakes) hingga persiapan peralatan. “Untuk jumlahnya ada 39 orang. Mereka semua telah melakukan pendaftaran (ulang) dan sudah pula melakukan verifikasi,” kata Hestia saat ditemui di Puskesmas Ketabang, Kamis (14/1/2021).

Ia menjelaskan, untuk saat ini vaksin masih disimpan di UPTD Gudang Farmasi, Jalan Rungkut Puskesmas No. 7 Surabaya. Rencananya, vaksin akan diambil secara bertahap menggunakan vaksin carrier sesuai dengan data sasaran saat H-1 pelaksanaan. Selanjutnya vaksin disimpan di cold chain yang ada di puskesmas untuk menjaga suhu vaksin di kondisi ideal agar kualitasnya tetap terjaga.

“Hari ini semua (vaksin) masih di Gudang Farmasi. Setelah acara simbolis (pencanangan vaksin) di Balai Kota, selanjutnya diikuti oleh semua puskesmas,” papar dia.

Dalam pelaksanaannya, Hestia mengungkapkan, para nakes yang menerima vaksin itu dilakukan secara tidak serentak. Menurutnya, hal itu penting dilakukan agar tidak mengganggu pelayanan puskesmas kepada masyarakat. Sehingga saat pelaksanaan vaksinasi pelayanan di puskesmas tetap berjalan seperti biasa.

“Kegiatan pelayanan tetap berjalan. Entah itu tracing maupun swab. Karena jadwalnya di Puskesmas Ketabang ini, Senin – Kamis pukul 09.00 – 11. 00 WIB. Untuk Jum’at – Sabtu pukul 08.00 – 10.00 WIB,” papar dia.

Namun demikian, Hestia menyebut, nakes yang telah menerima sms blast dari pusat bukan berarti dia dipastikan dapat mengikuti vaksinasi Covid-19. Sebab, calon penerima vaksin masih harus melewati beberapa tahapan saat hari H pelaksanaan. Pertama, mereka harus melakukan registrasi dan verifikasi di meja satu. Selanjutnya, sasaran diarahkan ke meja dua untuk tahapan skrining atau pemeriksaan kesehatan. “Jika tahapan skrining lolos, sasaran kemudian menuju ke meja ketiga untuk proses penyuntikan vaksin,” terang dia.

Seusai proses vaksinasi di meja tiga, penerima vaksin kemudian menuju ke meja empat. Di sana, penerima vaksin dilakukan pencatatan. Di meja ini pula petugas akan mempersilahkan sasaran untuk menunggu 30 menit sebagai antisipasi bila ada KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi).

Hestia mengungkapkan, dalam hitungan 30 menit itu, petugas akan memantau apakah penerima vaksin merasakan efek samping atau tidak. “Jika sudah tidak ada keluhan atau kendala maka penerima vaksin dapat dipersilahkan pulang dan menerima lembar bukti bahwa sudah melakukan vaksinasi Covid-19,”pungkasnya. (B4M/*)

Sebelum Didistribusikan, 33.420 Vaksin Covid-19 Disimpan di Gudang Farmasi Surabaya

Lensa Parlemen | Surabaya – Sebanyak 15 ribu vial Vaksin SINOVAC dari total 33.420 ribu vial yang akan diterima Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada tahap pertama, tiba di UPTD Gudang Farmasi, Jalan Rungkut Puskesmas No. 7 Surabaya, Rabu (13/1/2021). Sebelum didistribusikan ke rumah sakit atau Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan), vaksin disimpan di cold room UPTD Gudang Farmasi yang dikelola Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, untuk tahap awal, vaksinasi akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan (nakes), termasuk pula tenaga penunjang yang ada di Fasyankes. Setidaknya ada sekitar 33.023 nakes dan SDM di Fasyankes non nakes yang telah didaftarkan ke aplikasi vaksinasi Covid-19 (https://pedulilindungi.id/) milik pemerintah pusat.

“Tahap pertama ini yang akan menerima adalah tenaga kesehatan dan SDM kesehatan non nakes yang bekerja di rumah sakit atau Fasyankes. Sekitar 33.023 orang sudah terdaftar tahap pertama,” kata Febria di UPTD Gudang Farmasi, Rabu (13/1/2021).

Febria menjelaskan, setelah terdaftar ke aplikasi tersebut, calon penerima vaksin selanjutnya melakukan registrasi ulang melalui sms blast yang dikirim oleh aplikasi. Pada saat registrasi ulang, mereka akan ditanya apakah punya penyakit komorbid atau sebelumnya pernah terpapar Covid-19. Nantinya mekanisme ini juga berlaku bagi seluruh masyarakat.

“Jadi setelah di-entry registrasi ulang, ada pertanyaan komorbid apa yang dia punya. Misal dia punya hipertensi, diabetes, atau kanker itu dia akan mendapat balasan dari sistem bahwa saat ini anda mempunyai komorbid hipertensi, sehingga tidak dapat divaksin. Jadi seperti itu,” terang dia.

Namun demikian, apabila calon penerima vaksin dinyatakan lolos di tahap registrasi ulang, mereka selanjutnya dapat memilih jadwal maupun lokasi vaksinasi, baik itu di rumah sakit maupun puskesmas. Setelah ditentukan, selanjutnya data tersebut akan diteruskan oleh sistem ke puskesmas atau rumah sakit melalui aplikasi Primary Care (P-Care).

Kemudian, pada saat pelaksanaan, Febria memaparkan, calon penerima vaksin harus mendatangi Fasyankes yang telah ditentukan dengan membawa nomor tiket elektronik (e-ticket). Di sana, petugas akan memverifikasi atau mencocokkan data calon penerima vaksin apakah sudah sesuai dengan tanggal dan lokasi pelayanan vaksinasi menggunakan aplikasi P-care.

“Pada saat datang, calon penerima vaksin harus menunjukkan SMS blast (e-ticket) itu dan selanjutnya bisa masuk ke meja 2. Dari meja 2 itu kemudian kita lakukan skrining lagi, baru kalau lolos bisa ke meja 3 atau dilakukan vaksin. Lalu menuju ke meja 4 untuk dilakukan pencatatan pelaporan,” papar dia.

Kadinkes yang akrab disapa Feny ini mengungkapkan, setidaknya ada sekitar 1.950.000 masyarakat dengan umur 18 hingga 59 tahun yang bakal menjadi sasaran calon penerima vaksin. Sedangkan untuk tenaga vaksinator sendiri, saat ini di Surabaya berjumlah 839 orang.

“Kita kemarin menyiapkan 830, tapi kita ada cadangan 9 orang, jadi jumlah total ada 839 orang khusus yang menyuntik vaksin. Tapi total semuanya sekitar 2000-an. Jadi ada petugas di meja admin, meja penyuntikan atau meja ketiga, dan meja keempat,” jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan distribusi vaksin ke rumah sakit atau Fasyankes, Feny menyebut, nantinya akan dibawa menggunakan vaksin carrier. Box pembawa vaksin ini dapat digunakan untuk menyimpan vaksin dalam suhu dingin untuk sementara waktu ketika akan dikirim ke tempat yang lain. Setidaknya Dinkes Surabaya memiliki 1.177 vaksin carrier.

“Pencanangan vaksin akan dilakukan tanggal 15 Januari 2021. Untuk nakes kemungkinan minggu depannya tergantung sms blast dari pusat. Nanti kita akan lihat di aplikasi itu masing-masing rumah sakit dapat berapa. Sehingga saat distribusi vaksin sesuai dengan data yang ada di pusat. Dari 33.023 orang itu diperkirakan selesai dalam waktu dua minggu,” pungkasnya. (B4M/*).

Bakal Terima 33.420 Vaksin, Pemkot Surabaya Bersiap Lakukan Vaksinasi

Lensa Parlemen | Surabaya – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana memastikan Kota Pahlawan sudah siap melakukan vaksinasi Covid-19. Ia menyebutkan, rencananya vaksinasi ini akan digelar secara simbolis di Halaman Taman Surya Balai Kota Surabaya, Jumat (15/1/2021) mendatang.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Plt Wali Kota Whisnu saat mengikuti rapat Persiapan Vaksinasi Covid-19 bersama Pemerintah Provinsi Jatim secara virtual dari Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Selasa (12/1/2021). Ia menjelaskan, semua sudah dilakukan mulai dari tenaga vaksinator hingga menyiapkan cold room yang diletakkan di Gudang Farmasi milik Dinkes Surabaya, Jalan Kalirungkut.

“Untuk kapasitasnya sebenarnya mampu menampung 20 ribu. Tetapi yang 10 ribunya digunakan untuk menyimpan reagen swab,” kata Plt Wali Kota Whisnu seusai rapat.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa sudah menyiapkan cold room yang baru di lokasi yang sama. Tidak hanya itu, untuk kapasitasnya dipastikan lebih besar yakni mencapai 50 ribu. Namun begitu, dia berharap dalam minggu ini cold room yang baru sudah dapat digunakan. “Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah bisa digunakan,” urainya.

Untuk jumlah vaksin, lanjut dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima 33.420 vial. Dari angka tersebut, Whisnu mengaku diprioritaskan kepada tenaga kesehatan (nakes) dengan jumlah 33.027 nakes. Oleh sebab itu, dia meminta tambahan sekitar delapan ribu vaksin untuk tenaga lainnya seperti jajaran Polri, TNI, Linmas, Satpol PP, karyawan PT KAI Daop VIII, pegawai Pelabuhan, dan juga PDAM. “Delapan ribu itu kami alokasikan untuk para petugas,” tegasnya.

Berikutnya, Whisnu memaparkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang disediakan pemkot, total sebanyak 109 fasyankes. Dari 109 fasyankes itu, terdiri dari 63 puskesmas dan 46 rumah sakit yang telah dipastikan memenuhi syarat sebagai pos vaksinasi Covid-19.

“Seluruh fasyankes pelaksana vaksinasi telah melakukan aktivasi aplikasi P-Care Vaksinasi yang digunakan dalam pelayanan kegiatan tersebut,” urainya.

Bahkan, dia menegaskan sebelum hari H, fasyankes telah dilatih untuk melaksanakan vaksinasi. Mulai dari pengelolaan vaksin, pencatatan, pelaporan hingga pengoperasian aplikasi yang telah disediakan untuk memudahkan petugas di lapangan. “Puskesmas juga telah melakukan simulasi,” paparnya.

Di kesempatan yang sama, ia juga sudah menyiapkan 12 nama yang nantinya akan divaksin untuk kali pertama. 12 nama itu diantaranya Plt Wali Kota, Komandan Resor Militer 084/Bhaskara Jaya, Kapolrestabes Surabaya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Kepala Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Kepala Kancab BPJS Surabaya, Deputi Direksi BPJS Kanwil Jatim, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua IDI Surabaya, Direktur RSUD dr. Moh Sowandhie, dan Ketua Tim Penggerak PKK.

“Nanti ada skrining. Tenaganya sudah kami siapkan semua, untuk skrining terakhir pada saat pelaksanaan hari H,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Febria Rachmanita menambahkan, secara teknis nantinya, pelaksanaan vaksinasi di Taman Surya itu akan disiapkan empat meja. Nanti peserta vaksin akan satu per satu mendatangi setiap meja untuk prosesi skrining.

“Tapi sebelum itu memang kami sudah assessment. Kalau di hari H nanti secara umum akan dilakukan pengecekan fisik secara umum. Misalnya seperti tensi,” kata Febria Rachmanita.

Feny – sapaan akrab Febria Rachmanita ini memastikan dari 109 fasyankes ini sudah menyiapkan vaksinator berjumlah 839 orang, sehingga dia berharap dalam pelaksanaan vaksinasi berjalan lancar dan sesuai harapan. Rencananya, besok, Rabu (13/1/2021) akan dilakukan pengambilan vaksin dari Dinkes Provinsi Jatim dan akan diletakkan di Gudang Farmasi Dinkes Surabaya. “Baru Kamis-nya rumah sakit dan puskesmas mengambil,” pungkas dia.

Keputusan Hasil Rakor PPKM Operasional Mall Di Surabaya Jam 20.00 WIB Tutup

Lensa Parlemen l Surabaya – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengikuti rapat koordinasi Persiapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlangsung secara virtual. Rapat koordinasi tersebut, dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dan diikuti oleh kepala daerah yang melaksanakan PPKM.

Pada kesempatan itu, Plt Wali Kota Whisnu memaparkan poin-poin yang menjadi pembahasan pada rapat tersebut. Diantaranya yakni, berkaitan dengan pembatasan jam operasional mal maupun pusat perbelanjaan. Hal itu sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 2 tahun 2021, Perubahan atas Peraturan Perwali nomor 67 tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Surabaya yang semula pukul 22.00 WIB, menjadi 20.00 WIB.

“Memang instruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tertulisnya pukul 19.00 WIB, namun ketika rapat tadi kita koordinasi, bisa dilakukan sesuai dengan kearifan lokal. Kita melihat kabupaten/kota juga menutup pukul 20.00 WIB,” kata Plt Wali Kota Whisnu seusai mengikuti rapat, di Ruang Sidang, Senin (11/1/2021).

Ia menjelaskan, selain itu, terkait work from home (WFH) 75 persen juga diberlakukan bagi seluruh perusahaan termasuk swasta yang ada di Kota Pahlawan. Namun dia menegaskan, pengecualian bagi industri atau pabrik dengan catatan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan (prokes) secara ketat. “Jadi tetap prokesnya tetap harus ditegakkan,”papar dia.

Tidak hanya itu, berdasarkan diskusi pada rapat maka diadakan filterisasi dan pemantauan di setiap perbatasan kota. Terutama di tiga titik yakni pertama, di Bunderan Waru tepatnya di depan Cito Mal, kedua Tambak Oso Wilangun dan terakhir di wilayah Merr. “Di titik-titik itu kita pertebal personel untuk memantau keluar masuk warga, usul dari Pak Kapolrestabes,” urainya.

Di kesempatan yang sama, Plt Wali Kota Whisnu berpesan kepada warga agar tidak perlu trauma seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lalu. Ia berharap warga bersama-sama tetap menjalankan prokes dengan ketat dimana pun berada. “Demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Pahlawan,” pungkasnya. (B4M)

Musibah Atas Jatuhnya Sriwwijaya Air SJ 182 Partai Gelora Sampaikan Duka Cita yang Mendalam

Lensa Parlemen l JAKARTA – Partai Gelombang Rakyat indonesia (Gelora) Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta pada Sabtu (9/1/2021) sore.

Pesawat jenis Boeing 737-500 tujuan Jakarta-Pontianak ini, mengangkut 62 orang yang tercatat dalam manifes, terdiri dari 50 orang penumpang dan 12 kru pesawat. Mereka semua dipastikan meninggal dunia, setelah Sriwijaya Air dipastikan jatuh di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu.

Ucapan duka cita disampaikan dua petinggi Gelora Indonesia, yakni Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Minggu (10/1/2021).

Menurut Anis Matta, semua pihak berduka atas musibah jatuhnya Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu. Karenanya, ia berharap agar proses evakuasi terhadap korban dan pesawat berjalan lancar, meski cuaca sedang tidak bersahabat dalam beberapa hari ini.

“Kita semua berduka atas musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 PK-CLC. Mari kita doakan agar proses evakuasi berjalan lancar,” kata Anis Matta dalam keterangannya di Jakarta.

Anis Matta berdoa agar para petugas yang melakukan pencarian badan pesawat dan Korban, diberikan kesehatan dan kekuatan. Demikian pula dengan keluarga korban yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan dan keikhlasan.

“Para petugas dan relawan semoga diberi kekuatan dan kesehatan, serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan & keikhlasan,” doanya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah. Fahri mengajak semua pihak untuk sejenak berdoa bagi korban dan keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182.

“Duka mendalam mendengar kecelakaan pesawat #SJ182 . Mari sejenak berdoa bagi semua korban dan keluarganya,” kata Fahri.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membeberkan terkait hilang kontaknya pesawat Sriwijaya Air PK-CLC dengan nomor SJ-182. Adapun pesawat tujuan Jakarta-Pontianak itu hilang kontak pada pukul 14.40 WIB.

Terkait kronologi, Budi Karya menjelaskan bahwa pesawat tersebut take off dari Bandara Soekarno Hatta pada pukul 14.36 WIB. Pukul 14.37 WIB, pesawat berada di 1.900 kaki di wilayah Jakarta.

“SJ-182 8735 PK CLC Soetta-Pontianak take off pada pukul 14.36 WIB. Pukul 14.37 WIB masih 1.900 feet Jakarta corach. Diizinkan naik ketinggian 29.000 kaki dengan mengikuti standar instrumen departure,” ujar Budi Karya dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu (9/1/2021).

Lalu, pada pukul 14.40 WIB, Budi menyebut bahwa Jakarta corach melihat pesawat Sriwijaya Air terdapat ke arah 075 derajat melainkan ke barat laut.

“Oleh karenanya ditanya oleh ATC melaporkan untuk melaporkan arah pesawat,” kata dia.

Tidak lama setelah itu, dalam hitungan detik, Pesawat SJ-182 hilang dari radar dan manager operasi langsung berkoordinasi dengan Basarnas dan instansi terkait.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah memerintahkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk melakukan investigasi terhadap jatuhnya pesawat Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ-182.

“Saya juga telah menyampaikan kepada KNKT untuk melakukan kajian penyelidikan terhadap musibah ini,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (10/1/2021).

Presiden Jokowi juga menyampaikan pesan duka cita terhadap keluarga dan kerabat para penumpang serta awak pesawat. Jokowi pun mengaku telah memerintahkan sejak kemarin petang kepada Menteri Perhubungan, Kepala Basarnas, serta Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap para korban.

“Saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas terjadinya musibah ini. Kita lakukan upaya yang terbaik untuk menemukan dan menyelamatkan korban dan kita doakan bersama, kita berdoa bersama-sama agar para korban bisa ditemukan,” ujar Jokowi.

Kinerja Dewan Pengawas KPK Tahun 2020 : Tahun Pertama Fokus Penyusunan Regulasi

Lensa Parlemen l Jakarta — Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar Konferensi Pers Kinerja 2020. Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan Dewan Pengawas adalah entitas yang baru terbentuk selama satu tahun. Sehingga, pada tahun pertama ini, Tumpak dan empat koleganya fokus menyiapkan sarana pra sarana. (Siaran Pers KPK, 7/1/2021).

“Kami fokus menyusun regulasi yang berbentuk peraturan dan keputusan dewas, nantinya ini akan berlakukan di lingkungan KPK dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,“ kata Tumpak dalam Konferensi Pers Kinerja 2020 Dewan Pengawas KPK, di Gedung KPK C1, Kamis, 7 Januari 2021.

Tumpak mengatakan Dewan Pengawas bekerja secara kolektif kolegial. Setiap anggota Dewan Pengawas, bertanggung jawab terhadap satu tugas. Artidjo Alkostar bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan tugas KPK, kemduian Albertina Ho bertanggung jawab dalam pemberian/penolakan izin penggeledahan, penyitaan dan penyadapan.

Selanjutnya Hardjono bertanggung jawab dalam pengawasan kode etik di KPK. Adapun evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK, menjadi tanggung jawab Syamsuddin Haris.

“Saya sebagai ketua, bertugas menggkoordinasikan semuanya,” kata Tumpak.

Selama tahun 2020, Dewan Pengawas menghasilkan 11 regulasi yang terdiri dari empat peraturan Dewan Pengawas dan tujuh Keputusan Dewan Pengawas. Selain itu, Dewan Pengawas telah menerima 247 laporan pengaduan dari masyarakat.

Dalam wewenang pemberian izin, Dewan Pengawas KPK telah mengeluarkan 571 izin dalam pelaksanaan tugas penindakan KPK. Izin tersebut terdiri dari 132 izin penyadapan, 62 izin penggeledahan, dan 377 izin penyitaan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Pengawas KPK menggunakan anggaran sebesar Rp470,7 miliar atau menyerap 70,67 persen dari pagu Rp666,1 miliar.

Lampiran Konferensi Pers Kinerja Dewan Pengawas KPK 2020

1. Paparan

2. Poin Penyampaian

Instruksi Mendagri Terkait Pembatasan Kegiatan di Jawa-Bali, Ini Penjelasan Kadiskominfo Jatim

Lensa Parlemen l Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, menerbitkan Instruksi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Instruksi tersebut diterbitkan pada 6 Januari 2020.

Instruksi Mendagri tersebut menindaklanjuti Sidang Paripurna Kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 6 Januari 2020. Presiden mengamanatkan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali, yang akan diberlakukan pada 11 hingga 25 Januari 2021.

Mengutip salinan lembaran Instruksi Mendagri tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Prov Jatim, Benny Sampirwanto, menjelaskan bahwa pemerintah telah mencermati perkembangan pandemi Covid-19 yang semakin tinggi kasusnya beberapa minggu terakhir. Selain itu juga terkait adanya varian baru virus corona.

Untuk itu diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu untuk diberikan kepada para gubernur di Jawa dan Bali serta bupati/walikota terkait. Untuk Provinsi Jawa Timur daerah yang perlu melakukan pembatasan kegiatan adalah wilayah Surabaya Raya dan Malang Raya.

Dijelaskan Benny, dalam instruksi tersebut juga menyebutkan ketentuan soal pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 terdiri atas enam poin.

Pertama, membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 75 persen (tujuh puluh lima persen) dan work from office (WFO) sebesar 25 persen (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Kedua, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online. Ketiga, untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Keempat, melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25 persen dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran. Selain itu, pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan sampai dengan Pukul 19.00 waktu setempat.

Kelima, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Keenam, mengizinkan peribadahan di tempat ibadah dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Dalam instruksi juga dijelaskan empat parameter yang membuat wilayah di tujuh provinsi harus menjalani pembatasan. Yakni tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional dan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit untuk ICU dan ruang isolasi sudah di atas 70 persen.

Dalam Instruksi Mendagri tersebut juga meminta kepada kepala daerah agar mengintensifkan protokol kesehatan, yakni penggunaan masker yang baik dan benar, mencuci tangan mengunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang bepotensi menimbulkan penularan.

“Pada PSBB kali ini, kepala daerah juga diminta untuk memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment, termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan seperti bad/tempat tidur, ICU, hingga tempat isolasi,” pungkasnya.(*)

KPU JATIM BERIKAN PEMBEKALAN CPNS FORMASI 2019

Lensa Parlemen | Surabaya – Hari pertama masuk (Senin, 4/1), seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur mendapatkan pengarahan dan pembekalan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim). Pengarahan berlangsung sekitar jam 9 pagi sampai jam 1 siang di aula lantai II kantor KPU Jatim, jalan Raya Tenggilis Nomor 1-3 Surabaya.

Hadir memberikan pengarahan dan pembekalan yakni, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam, Sekretaris, Nanik Karsini, Koordinator Program; Data; Organisasi dan SDM, Suharto (Totok), dan Koordinator Keuangan; Umum dan Logistik, Edi Hartono.

Mengawali pengarahan, Koordinator Program, Data, Organisasi dan SDM KPU Jatim, Suharto mengungkapkan jika pada hari ini, CPNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur akan mendapatkan pembekalan mengenai tambahan wawasan terkait sekilas kepemiluan, struktur organisasi di lingkungan KPU, pembagian tugas; pokok dan fungsi, dan sebagainya. “Pembekalan seperti ini juga dilakukan oleh KPU Provinsi lainnya,” ungkap pria yang akrab disapa Totok ini (4/1/2021).

Sementara itu, Sekretaris KPU Jatim, Nanik Karsini menyampaikan ucapan selamat kepada peserta pembekalan yang telah berhasil menjadi CPNS. “Selamat telah menjadi CPNS. Setahun kedepan akan menentukan adek-adek apakah bisa lanjut menjadi PNS atau tidak, tergantung dari kinerja adek-adek nantinya. Dan Kami berharap semuanya lulus menjadi PNS,” tutur Nanik.

Nanik melanjutkan, bahwa di KPU unsur Pimpinan yang mengambil kebijakan itu disebut Komisioner. “Komisioner ini sifatnya ad hoc, yang memiliki masa kerja 5 tahun. Dan untuk 5 tahun selanjutnya akan ada proses seleksi kembali. Di KPU RI dan sebagian KPU Provinsi misalnya Jawa Timur, jumlah Komisionernya ada 7 orang. Terdiri dari 1 orang Ketua dan 6 orang anggota. Sedangkan di Provinsi yang jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, jumlah Komisionernya ada 5 orang. Di KPU Kabupaten/ Kota, jumlah Komisioner ada 5 orang. Lalu tugas Sekretariat ialah membantu melaksanakan apa yang sudah menjadi kebijakan dari Komisioner. Sekretariatdi KPU RI dikomandani oleh Sekjen, di KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota dikomandani oleh seorang Sekretaris,” paparnya.

Berikutnya Nanik meminta kepada para CPNS di awal hari kerjanya untuk membuka website masing-masing satker dimana mereka ditempatkan, agar mendapatkan informasi awal mengenai siapa saja pimpinannya, apa saja tupoksinya, seperti apa gambaran satkernya.

Mengimbuhkan arahan-arahan sebelumnya, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menjelaskan bahwa KPU ini merupakan lembaga negara yang unik karena lahir dari rahim reformasi.

“Oleh karena lahir dari rahim reformasi maka model kepemimpinannya pun kolektif kolegial. Pimpinan lembaga adalah Komisioner, yang diambil dari proses seleksi. Kebijakan yang diputuskan secara kolektif kolegial artinya diputuskan secara bersama-sama oleh Ketua dan Anggota KPU,” ujar Ketua KPU Jatim.

Lebih lanjut, Ketua KPU Jatim juga mengatakan saat ini struktur kelembagaan di KPU telah berubah dari struktural menjadi fungsional. Lalu model keorganisasian juga egaliter, sehingga antara Komisioner, Sekretaris, Koordinator, Sub Koordinator, dan staf lebih mudah bersinergi.

“Saya juga berharap kepada Kawan-kawan CPNS agar menjaga integritas, netralitas, profesionalitas, bijak dalam bermedsos, serta segera beradaptasi di masing-masing satkernya. Dan jangan lupa cintai serta rawat lembaga KPU ini, lembaga tempat Kita mengabdi,” tutur Anam mengakhiri arahannya.

Pada kesempatan ini para CPNS juga menerima SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas Pertama). Usai mendapatkan pengarahan dan pembekalan dari KPU Jatim, peserta selanjutnya menuju satker masing-masing sesuai dengan penempatannya. (Bam)