Klaster Keluarga di Surabaya Tinggi, Pemkot Minta Warga Isolasi Mandiri di Tempat yang Telah Disediakan Pemerintah

Lensa Parlemen l Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya melakukan analisis data hasil tracing yang dilaporkan oleh para Camat se-Surabaya. Analisis ini untuk mengetahui asal dan darimana saja penyebaran atau penularan Covid-19 di Kota Surabaya.

Wakil Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Irvan Widyanto menjelaskan analisis ini mengambil data tracing mulai dari tanggal 10-17 Januari 2021. Sample kasusnya sebanyak 150 orang yang terkonfirmasi Covid-19.

“Berdasarkan analisis tersebut, diketahui ada beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang tertular atau dinyatakan terkonfirmasi Covid-19. Yang tertinggi adalah klaster keluarga atau karena kontak erat keluarga. Prosentasenya sekitar 28 persen,” tegas Irvan.

Hasil analisa berikut, tertular karena punya komorbid dan memeriksakan diri ke Rumah Sakit dengan persentase 24,7 persen. Kemudian karena habis bepergian dari luar kota angkanya 14,7 persen. Disusul karena penularan di tempat kerja 12,7 persen. Setelah dari keramaian/kerumunan angkanya 10 persen, pekerja di rumah sakit/tenaga medis 7,3 persen.

“Nah, dari 150 sampel kasus yang dianalisis itu, sebanyak 68 persen orang terkonfirmasi Covid-19 melaksanakan isolasi mandiri di rumah/apartemen, dan 25 persen melaksanakan isolasi di rumah sakit/tempat yang disediakan oleh pemerintah/swasta, dan 7 persen di tempat lainnya,” katanya.

Setelah melihat klaster keluarga yang cukup tinggi dan warga yang positif Covid-19 banyak yang menjalani isolasi mandiri di rumah atau apartemen, maka Irvan meminta kepada warga yang positif Covid-19 dengan tanpa gejala, untuk isolasi mandiri di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Sebab, terbukti ketika isolasi mandiri di rumah atau tempat lainnya, tetap bisa menularkan kepada keluarganya yang lain.

“Jadi, untuk sementara kami minta isolasi mandiri di tempat yang telah disediakan pemerintah, seperti di Hotel Asrama Haji (HAH) dan Rumah Sakit Lapangan Indrapura,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa HAH yang dikelola oleh Pemkot Surabaya masih banyak kamar kosong. Pertanggal 22 Januari 2021 pukul 14.00 WIB, total tamu yang isolasi mandiri di HAH sebanyak 10.966 orang, dan yang sudah pulang sebanyak 10.662 orang atau 97,2 persen, dan tamu yang masih dirawat di HAH sebanyak 304 orang atau 3,8 persen.

“Di HAH kami sediakan tiga gedung, dan masih ada ratusan kamar yang kosong di sana. Jadi, ayo isolasi di HAH aja, jangan di rumahnya atau apartemennya, khawatir tetap menularkan kepada keluarga lainnya,” kata dia.

Di samping itu, Mantan Kasatpol Surabaya ini juga menduga tingginya klaster keluarga itu diakibatkan oleh anak-anak yang main atau nongkrong dengan teman-temannya di luar rumah, lalu pulang ke rumahnya dengan tanpa sadar bahwa dia sudah menjadi carrier. Kemudian ketemu orang tuanya dan keluarga lainnya yang daya tahan tubuhnya tidak sekuat anaknya tersebut, lebih bahaya lagi kalau orang tuanya itu punya komorbid, sehingga akan lebih cepat tertular.

“Oleh karena itu, saya mohon kepada warga, terutama anak muda, kalau tidak urgent, tidak usah pergi keluar rumah. Kasihan keluarganya nanti yang ada di rumah, bisa tertular,” katanya.

Selain itu, ia juga meminta Satgas Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo untuk melakukan pembatasan atau blocking di wilayahnya masing-masing apabila ada warganya yang terkonfirmasi. Bahkan, ia juga meminta para satgas ini untuk melakukan pencatatan terhadap warga yang keluar masuk Surabaya. “Bilamana dari luar kota, dimohon untuk memeriksakan diri ke puskesmas terdekat atau langsung ke laboratorium di Surabaya,” pungkasnya. (B4M/*)

Komisi X DPR RI Singgung Nasib Guru Honorer Swasta, Pemkot Surabaya Sudah Berikan 1 Juta/Bulan

Lensa Parlemen l Surabaya – Guru Honorer Swasta di Kota Surabaya ada lebih dari 2.000 guru yang perlu diperhatikan Pemerintah Kota Surabaya.

Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti saat mengikuti rapat virtual Komisi X DPR RI dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (18/1/2021) menyatakan, para guru honorer yang mengabdi di swasta kerap dilupakan dan tak masuk kelompok yang dianggarkan pemerintah, dilansir dari dpr.go.id

Diitanya media lensa parlemen, tentang perhatian Pemerintah kota Surabaya terhadap anggaran guru honorer swasta di Surabaya kepada Komisi D DPRD Surabaya, Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Kamis (22/01/2021).

Khusnul Khotimah, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Politisi dari PDI-Perjuangan, mengatakan, “Bahwa selama ini Pemerintah Kota Surabaya sudah menganggarkan untuk guru honorer swasta gaji 1 juta tiap bulan diluar pendapatan dari yayasan dan sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya sejak Tahun 2019.”

“Pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan banyak hal dan perhatian terhadap guru honorer swasta, memang ada beberapa hal yang kita lihat masih butuh sesuatu perhatian tapi menurut saya, sudah lebih baik daripada kabupaten/ kota lain.” katanya

Terutama guru honorer kita baik yang di negeri, swasta itu undang undang yang dipakai undang undang tenaga kerja jadi pendapatannya sekitar Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), tambahnya

Seharusnya kalau guru mengacunya itu undang undang guru dan dosen sehingga kemudian merujuknya jelas, tapi ya… Sudahlah, karena kebetulan kemampuan anggaran kota Surabaya kita cukup tapi dengan berbagai syarat kompentensinya yang sesuai, jelasnya. (B4M).

DPR RI Minta Menkes Buat Instrumen Penanganan Covid-19 yang Efektif

Lensa Parlemen l Jakarta  – Pemerintah kembali memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di sebagian Jawa dan Bali. Kebijakan itu diambil lantaran pemerintah melihat kasus Covid-19 tak kunjung mereda. Untuk itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membuat instrumen perencanaan penanganan masalah corona. (Dilansir dari dpr.go.id)

 “Kami minta kepada Menkes untuk kemudian mengkalkulasi lagi dan kemudian melakukan kontingensi plan untuk mengatasi masalah ini,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2021).

Salah satu yang menjadi perhatian Dasco adalah fasilitas kesehatan yang hampir penuh oleh pasien Covid-19. “Kita memonitor rumah sakit di Jakarta, isinya tidak hanya penduduk Jakarta tapi ada dari provinsi lain seperti Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi yang juga dirawat di rumah sakit di Jakarta,” ungkapnya,

Politikus Partai Gerindra itu menuturkan kenaikan kasus Covid-19 ini sulit dihindari. Untuk itu, ia meminta pemerintah membuat kebijakan penangan yang paling efektif. “Liburan kemarin menyebabkan klaster-klaster yang tidak bisa dihindari. Nah, antara PPKM, PSBB dan lain-lain, kita minta kepada pemerintah mengkaji apa yang paling efektif untuk diterapkan,” ujarnya.

Dasco pun mengajak masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menangani penularan Covid-19 dengan menaati protokol kesehatan dan membatasi aktivitas di luar rumah.”Kita semua harus ikut bersama-sama membantu Menkes. Kami imbau masyarakat untuk tetap menjaga prokes dan kemudian tidak melakukan aktivitas jika tidak perlu,” tutup dia. (*)

Komisi A DPRD Surabaya Undang Ahli Hukum Tata Kota Terkait Reklame

Lensa Parlemen l Surabaya – DPRD Surabaya Komisi A DPRD Surabaya Bidang Hukum dan Pemerintahan mengadakan Rapat Koordinasi terkait Perubahan Perda No. 5 Tahun 2019, Tentang Penyelenggaraan Reklame bersama dua ahli hukum tata kota. Rabu (20/1/2021).

Ahli hukum tata kota yang diundang Komisi A bertujuan untuk upaya menjaring pokok pikiran tentang estetika kota Surabaya, dua ahli hukum yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut antara lain Bambang Ariyanto dari Fak. Hukum Universitas Hang Tuah dan Dr. Rusdianto Sesung Dekan fak. Hukum Universitas Narotama Surabaya.

Ketua Komisi A Pertiwi Ayu Krishna politisi dari Partai Golkar menjelaskan, Rapat ini bertujuan untuk membuat pengaturan perencanaan reklame yang lebih baik dari yang kemarin. Nantinya akan disusun aturan kawasan (Zona) kendali ketat, sedang, rendah dan kawasan dan kawasan kendali khusus dengan kawasan yang tanpa reklame.

” Di kawasan-kawasan khusus, kita menginginkan harus menggunakan videotron,” ujarnya

Kawasan khusus, dicontohkan seperti di sekitaran kantor Gubernuran, balai kota, alun-alun, dll. Di videotron tersebut, Komisi A menginginkan juga ditampilkan seperti budaya, wisata dan perkembangan Surabaya karena hal itu tidak boleh dihilangkan.

Selain itu, untuk reklame yang masuk ke ranah lingkungan rumah yang ada di jalan utama, juga akan diatur dan diperketat untuk kedepannya.

” Dalam artian, tidak hanya orang bisa memancang tiang reklame tapi bagaimana kita melihat estetika kota Surabaya,” kata Ayu.

Menurut Ketua Komisi A, kedepan juga akan mengusulkan pengendalian reklame dengan sistem online. ” Sistem ini selama ini tidak ada di Surabaya. Kalau sudah online, kita tidak perlu lagi tanya ke dinas-dinas terkait untuk mengetahui jumlah reklame yang ada di kota surabaya sekaligus kepemilikannya. Begitu juga untuk masyarakat yang membutuhkan data tersebut,” tegasnya.

Dari sistem tersebut, pengawasan dan pengendalian sudah tidak dapat ditutup-tutupi, dan harus terbuka. ” Selama ini sulit kita kontrol baik jumlah, masa ijinnya maupun PAD yang masuk ke Pemerintah,” tandas Pertiwi Ayu.

Sementara itu Anggota Komisi A Syaifuddin Zuhri Politisi dari Partai PDI Perjuangan juga mengatakan, Bahwa Videotron selain berfungsi sebagai reklame, nantinya juga bisa dititipi dengan kepentingan kota seperti penyampaian hal-hal historis terkait kota Surabaya.

” Perijinan videotron juga harus ada chipnya, sehingga bisa sebagai kontrol batas perijinannya. Bila sudah melewati masa ijin, Pemkot bisa langsung mematikannya,” pungkasnya. (B4M)

Indonesia Dilanda Musibah, ‘Posko Surabaya Peduli Bencana’ Kembali Dibuka

Lensa Parlemen l Surabaya – Kepedulian jajaran di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terhadap korban bencana alam seperti sudah menjadi budaya sejak di era kepemimpinan Tri Rismaharini. Bahkan, hingga saat ini, budaya tanggap bencana melalui pendirian posko kemanusiaan kembali dibuka.

Plt Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana mengatakan, posko peduli bencana ini merupakan bentuk kepedulian Pemkot Surabaya terhadap para korban yang sedang tertimpa musibah. Tujuannya untuk mengakomodir dan mendistribusikan semua bantuan kepada korban bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Indonesia.

“Kita instruksikan membuka Posko Surabaya Peduli ini supaya kita turut membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara,” kata Whisnu di Balai Kota Surabaya, Selasa (19/1/2021).

Whisnu menyatakan, Posko Surabaya Peduli Bencana ini dibuka sejak Senin (18/1/2021) kemarin. Rencananya, posko ini akan terus dibuka sampai kebutuhan bantuan di lokasi bencana sudah terpenuhi. “Artinya kita tidak ada time limit (batas waktu) sampai kapan kita buka. Supaya bantuan itu terus mengalir ke sana,” terang dia.

Sementara untuk mekanisme penyalurannya sendiri, pihaknya mengaku bakal berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Nantinya, apabila bantuan sudah terkumpul, pemkot langsung mengirimkannya ke lokasi bencana. “Kalau bantuannya sudah terkumpul untuk bisa dikirim, ya segera kita kirimkan. Tapi posko tetap kita akan terus buka,” katanya.

Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang memiliki rezeki lebih agar turut serta membantu saudara-saudara yang saat ini sedang membutuhkan. Berbagai jenis bantuan baik uang, makanan, masker, atau baju layak pakai dapat disalurkan langsung melalui posko peduli bencana di Balai Kota Surabaya. Di sisi lain, donasi berupa uang juga dapat ditransfer melalui rekening Bank Jatim dengan nomor 001-7739-140, atas nama ‘Surabaya Peduli Bencana’.

“Kita sampaikan kepada seluruh warga Surabaya yang ikut peduli ingin membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ini bisa menyampaikan bantuannya dalam bentuk apapun ke posko kita di Balai Kota Surabaya. Kita juga sudah kasihkan edaran ke semua ASN (Aparatur Sipil Negara) agar bisa menyalurkan bantuannya,” pesan dia.

Di tempat yang sama, Sekretaris BPB dan Linmas Kota Surabaya, Yusuf Masruh menambahkan, berdasarkan informasi yang ia terima, saat ini bantuan yang mendesak di lokasi bencana adalah tenda dan makanan. “Di sana yang krusial saat ini makanan dan tenda yang dibutuhkan. Bagi warga surabaya kalau ada rezeki lebih bisa menyalurkan bantuan melalui Posko Surabaya Peduli Bencana,” kata Yusuf.

Ia mengungkapkan, hingga hari kedua dibuka, pihaknya sudah menerima bantuan berupa barang dan uang. Bantuan yang diterima ini berasal dari warga dan pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya. “Nanti setelah ini terkumpul baik berupa uang ataupun barang bisa segera kita salurkan,” pungkasnya. (B4M/*).

Meski di Tengah Pandemi, Investasi di Surabaya Tembus Rp 64 Triliun

Lensa Parlemen l Surabaya – Investasi di Kota Surabaya tetap melonjak meski di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, sepanjang tahun 2020, capaian investasi di Kota Pahlawan tembus Rp 64 triliun. Capaian ini melebihi target Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, yaitu Rp 63 triliun.

 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Surabaya M Taswin mengatakan pandemi Covid-19 tidak begitu mempengaruhi kinerja investasi di Kota Surabaya. Sebab, nilai investasi yang masuk ke Kota Pahlawan selama 2020, sudah melebihi target yang ditetapkan, Rp 63 triliun. “Kalau prosentasenya, capaian investasi di tahun 2020 mencapai 100,70 persen,” kata Taswin di Balai Kota Surabaya, Rabu (20/1/2021).

 

Selain itu, nilai investasi yang masuk ke Surabaya sudah melebihi pencapaian tahun 2019. Ia mencatat, target investasi tahun 2019 sebesar Rp 53 triliun dan realisasinya mencapai Rp 62 triliun. Kemudian target investasi 2020 dinaikkan menjadi Rp 63 triliun dan realisasinya mencapai Rp 64 triliun. “Itu artinya, jika dibanding tahun lalu, Surabaya masih ada peningkatan investasi, meskipun kita berada di tengah pandemi,” tegasnya.

 

Menurut Taswin, nilai investasi sebesar Rp 64 triliun itu berasal dari dua jenis. Pertama dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 1,5 triliun. Kedua dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang terdiri dari PMDN fasilitas sebesar Rp 20,63 triliun dan PMDN non-fasilitas sebesar Rp 41,92 triliun.

 

“Jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu, memang PMA kita ada penurunan karena tahun 2019 mencapai Rp 2,44 triliun, dan tahun 2020 hanya Rp 1,5 triliun. Tapi yang naik tahun 2020 adalah PMDN-nya, terutama yang PMDN fasilitas sebesar Rp 20,63 triliun, dan tahun 2019 hanya 16,77 triliun. Jadi, yang PMDN fasilitas ini naiknya sangat tinggi,” tegasnya.

 

Taswin juga menjelaskan lima sektor yang mendominasi PMA tahun 2020. Pertama, transportasi, gudang dan telekomunikasi. Kedua, perdagangan dan reparasi. Ketiga industri makanan. Keempat konstruksi. Dan yang kelima kesehatan.

 

Sedangkan lima sektor yang mendominasi PMDN fasilitas tahun 2020 adalah transportasi, gudang dan telekomunikasi. Industri makanan. Listrik, gas dan air. Perdagangan dan reparasi. Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya.

 

Sementara lima sektor yang mendominasi PMDN non-fasilitas tahun 2020 adalah perdagangan dan reparasi. Konstruksi. Perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Transportasi, gudang dan telekomunikasi. Hotel dan restoran.

 

Di samping itu, ia juga memastikan bahwa investasi di Surabaya lebih banyak didorong oleh perkembangan UMKM yang terus meningkat hingga saat ini. Bahkan, ia juga memastikan bahwa UMKM ini tidak terlalu terpengaruh kondisi pandemi Covid-19. “UMKM ini malah  survive di Surabaya,” tegasnya.

 

Salah satu buktinya adalah terus meningkatnya pengurusan izin usaha yang dilakukan oleh UMKM. Bahkan, jumlahnya lebih tinggi dibanding tahun 2019 lalu. “Makanya, kami terus berkomitmen untuk mempermudah perizinan usaha perdagangan itu,” kata dia.

 

Selain itu, pemkot juga terus mempromosikan produk UMKM itu. Salah satunya dengan pameran virtual, promosi di berbagai media, termasuk brosur dan media promosi lainnya. “Karena kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan pameran tatap muka, maka kami gelar dengan virtual. Kami terus promosikan produk UMKM itu,” pungkasnya. (B4M/*)

 

Langkah Kongkret Partai Gelora Bantu Korban Banjir Kalsel

Lensa Parlemen l Jakarta – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap dampak banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) dapat segera ditangani secara cepat, tanggap dan tepat sasaran. Partai Gelora sendiri telah mendirikan beberapa posko, dapur umum dan menggalang dana, serta memberikan berbagai bantuan sembako untuk korban banjir di Kalsel dan lain-lain

“Semoga musibah banjir segera dapat ditangani dengan baik, dan para korban diberikan kesabaran, kekuatan dan ketabahan hati. Ingat dibalik kesulitan pasti ada kemudahan, ada hikmah dibalik semua ini,” kata Styandari Hakim, Ketua Bidang Pelayanan Masyarakat (Yanmas) Partai Gelora Indonsia dala keteranganya, Rabu (20/1/2021).

Distribusi Bantuan Banjir

Menurut Tyan – sapaan akrab Styandari Hakim, tidak ada satupun yang menginginkan musibah dan bencana seperti bencana banjir di Kalsel ini. Sehingga perlu menjadi renungan bersama, bahwa setiap musibah maupun bencana, semua itu merupakan kehendak Tuhan.

Dengan adanya teguran dari Tuhan ini, maka diharapkan semua pihak menjadi sadar untuk senantiasa menjaga bumi dari kerusakan alam , serta bersyukur dan bermuhasabah guna perbaikan bersama.

“Kami atas nama Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora Indonesia mengucapkan rasa duka cita yang mendalam atas musibah bencana alam berupa banjir yang melanda Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Gelora Kalsel Riswandi mengatakan, partainya telah mendirikan Posko Kepedulian Bencana Kalsel di kantor DPW, Jl A Yani KM 3.5 Banjarmasin, Kalsel.

Hingga kini Posko Partai Gelora juga udah mengumpulkan dana sumbangan dari masyarakat sebesar Rp 52 juta.

“Insyaallah, jumlah ini akan terus bertambah, karena posko kita menampung bantuan untuk korban banjir,” kata Riswandi.

Ia mengatakan, akan mendistribusikan secepatnya bantuan yang terkumpul ke daerah-daerah terdampak. Langkah tersebut juga akan dibantu jajaran DPD Partai Gelora Banjarmasin untuk membantu proses penyaluran di wilayah perkotaan seperti di Kelurahan Kuripan hingga Pemurus Baru.

“Kegiatan ini merupakan kontribusi Partai Gelora dalam membantu meringankan beban masyarakat akibat bencana alam banjir,” ujarnya.

Riswandi menambahkan, selain mendirikan Posko di kantor DPW Partai Gelora Kalsel, pihaknya juga mendirikan dapur umum bersama warga di Pasar Pandu, Kecamatan Banjarmasin Timur.

Partai Gelora memberikan bantuan sembako berupa makanan pokok untuk operasional dapur umum.

“Kita ikut melibatkan warga agar semangat untuk bangkit bersama itu. bisa kita hadirkan. Yang jelas Partai Gelora memahami bahwa untuk bisa bangkit dari situasi ini diperlukan energi besar. Partai Gelora sadar peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam situasi ini,” katanya.

Seperti diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 10 Kabupaten/Kota terdampak banjir Kalsel, yakni Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Batola.

Sedangkan rumah yang terendam banjir di Kabupaten Tapin tercatat 582 bangunan. Kemudian di Kabupaten Banjar terdapat 6.670 rumah, Banjar Baru sebanyak 2.156 rumah, dan Kota Tanah Laut sebanyak 8.506 rumah terdampak.

Adapun di Kabupaten Balangan tercatat 1.154 rumah, Kabupaten Tabalong 407 rumah terdampak, Kabupaten Hulu Sungai Tengah 64.400 rumah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan 387 rumah, Kabupaten Batola 517 bangunan rumah terdampak.

Banjir ini mengakibatkan puluhan ribu warga mengungsi, tercatat ada 39.549 pengungsi.

Warga yang mengungsi berasal dari berbagai kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan. Rinciannya, dari Kabupaten Tapin tercatat 382 jiwa, Kabupaten Banjar 11.269 jiwa, Kota Banjarbaru 3.690 jiwa dan Kota Tanah Laut sebanyak 13.062 jiwa.

Selanjutnya, dari Kabupaten Balangan 17.501 jiwa mengungsi, Kabupaten Tabalong 770 jiwa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah 11.200 jiwa, Kabupaten Hulu Sungai Selatan 6.690 jiwa, Kabupaten Batola 28.400 jiwa yang mengungsi.

Data sementara yang dihimpun BNPB, korban meninggal dunia sebanyak 15 orang. Sebanyak 7 orang di antaranya dari Kabupaten Tanah, 3 orang dari Kabupaten Hulu Sungai, 1 orang dari Kota Banjar Baru, 1 orang dari Kabupaten Tapin dan, 3 orang dari Kabupaten Banjar. (B4M/*)

Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti : Guru Honorer Swasta Kerap Dilupakan

Lensa Parlemen l Jakarta – Guru honorer mengajar di sekolah swasta perlu mendapat perhatian juga dari pemerintah, karena guru negeri maupun swasta kedudukan mengajarnya sama.

Dilansir dari dpr.go.id, Anggota Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti saat mengikuti rapat virtual Komisi X DPR RI dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (18/1/2021) menyatakan, para guru honorer yang mengabdi di swasta kerap dilupakan dan tak masuk kelompok yang dianggarkan pemerintah. Bahkan, rekrutmen guru honorer untuk jadi Aparatur Sipil Negara (ASN), juga melupakan para honorer di swasta.

“Kita melupakan sekolah swasta. Kita perlu mempertimbangkan keberadaan guru-guru swasta atau guru-guru honorer yang di swasta. Bagaimana kita memberikan uang kepada mereka untuk masuk dalam PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), meskipun Kemendikbud telah memberi ruang kepada guru swasta tetapi yang kita baru akumulasi adalah guru honorer yang ada di negeri dan kebutuhan yang ada di negeri,” ungkap Esti.

Selain soal guru honorer swasta, politisi PDI-Perjuangan ini juga menyerukan agar pemerintah memperhatikan para tenaga kependidikan di luar guru. Para tenaga kependidikan harus pula masuk dalam formasi penerimaan ASN. “Dunia pendidikan kita juga butuh tenaga kependidikan di luar guru. Tenaga kependidikan perlu diperjuangkan,” tambah Esti lagi.(*)