Lensa Parlemen l Surabaya, Rumah sakit khusus penanganan dan perawatan pasien Covid-19 di Surabaya bakal bertambah. Letaknya berada di perbatasan pintu masuk bundaran waru Surabaya atau tepatnya di area Mal Cito (City Of Tomorrow). Meski berada di area mal, namun bangunan gedung yang digunakan untuk rumah sakit ini bersekatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana bersama Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, Febria Rachmanita meninjau langsung kesiapan operasional rumah sakit Covid-19 ini. Tinjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan rumah sakit Covid-19 baik secara prinsip bangunan dan medis sudah sesuai dengan prosedur.

“Kita lihat kondisi kesiapan. Kita harus lihat situasinya, baik secara medis dan secara aturan itu betul-betul terpenuhi prinsipnya,” kata Whisnu di sela meninjau pembangunan rumah sakit Covid-19, Kamis (28/1/2021).

Apalagi, Whisnu mengungkapkan, dalam dua minggu terakhir, ruangan ICU (Intensive Care Unit) untuk pasien Covid-19 di rumah sakit Surabaya mencapai 100 persen. Oleh sebab itu, ia berharap, apabila rumah sakit ini resmi beroperasi, dapat mendukung penanganan Covid-19 di Kota Pahlawan. Khususnya bagi pasien Covid-19 dengan gejala sedang hingga berat.

“Kemarin dalam 2 minggu terakhir ICU kita sampai 100 persen. Makanya saya tanya ini kalau buka rumah sakit, khusus Covid-19 berapa ICU-nya. Sebenarnya dijanjikan (pengelola) ada 16 (ICU), tapi yang ready nanti dalam waktu dekat 8 ICU,” ungkap Whisnu.

Whisnu menyatakan, berdasarkan paparan dari pihak pengelola rumah sakit, jumlah kamar dengan single bed yang ready sebanyak 105 unit. Kapasitas kamar di rumah sakit ini masih dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan ke depannya. “Kapasitasnya 105 tadi yang dipresentasikan. Tapi bisa up (naik) sampai 186. Dengan 8 ICU bisa nambah sampai 16 ICU,” terang dia.

Namun begitu, pihaknya ingin memastikan betul baik kesiapan secara medis maupun bangunan rumah sakit dapat terpenuhi sesuai prosedur yang ada. Salah satu yang menjadi catatannya dalam tinjauan kali ini adalah akses keluar-masuk rumah sakit agar tidak bercampur dengan pengunjung di mal.

“Tadi kita lihat agar tidak tercampur orang sehat dan orang sakit, saya sarankan kalau memang mau terbuka harus terpisah betul. Kalau pintu keluar mal masih ada sedikit bersentuhan dengan rumah sakit, itu kalau bisa digeser ya digeser. Jadi bisa terpisah antara mal dengan rumah sakit,” papar Whisnu.

Secara prinsip, Whisnu menuturkan, bahwa pembangunan rumah sakit di perbatasan pintu masuk Surabaya ini konsepnya terbilang bagus. Sebab, warga dari luar yang ingin berobat ke Surabaya tak harus masuk ke tengah kota.

“Atas saran dari Satgas Covid-19 bagus karena ada di perbatasan. Kalau ada dari luar kota mau masuk kita tampung di sini. Malah tadi diusulkan juga kalau ini bisa dibuka kita usulkan ke Gubernur untuk mengadakan di kawasan utara rumah sakit yang baru untuk menampung,” jelas Whisnu.

Dalam kesempatan ini, Whisnu juga menjelaskan, berdasarkan catatan Dinkes Surabaya Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit Surabaya sebelumnya sempat penuh. Hal ini dikarenakan rumah sakit di Surabaya tak hanya menampung pasien Covid-19 dari dalam kota. Meskipun saat ini kapasitas BOR ICU di rumah sakit Surabaya turun 90 persen dan BOR non ICU turun 73 persen.

“Jadi luapan ini kan kemarin sampai penuh kan 50 persen dari luar kota. Otomatis keluarga (pasien) juga masuk ke kota kita. Nah, kalau itu bisa dicegah dari perbatasan itu kan bisa lebih clear lagi,” jelas Whisnu.

Pihak pengelola pun optimistis rumah sakit Covid-19 ini dapat memenuhi syarat dan prosedur baik secara medis maupun bangunan. Bahkan, pihak pengelola menargetkan rumah sakit ini jika sudah diizinkan dapat segera beroperasi pada 18 Februari 2021.

“Kita akan mendukung pemerintah kota, kami harapkan kita bisa bekerja sama support pemerintah menyediakan (rumah sakit) ini,” kata Direktur Siloam Hospital Group, Dr Anang Prayudi.

Saat ini, pihaknya mengaku masih memanfaatkan tiga lantai untuk kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di rumah sakit. Namun, jika ke depannya kebutuhan kamar untuk pasien Covid-19 masih dibutuhkan, ia menyatakan akan menambah di lantai atasnya. Sementara untuk tenaga kesehatan yang saat ini tengah disiapkan berjumlah 96 orang.

“Saat ini yang digunakan 3 lantai. Kalau tadi yang disebut Pak Wali Kota kami ready 186, karena tinggal menduplikasikan ke lantai atas-atas itu,” pungkasnya. (B4M/*)

Lensa Parlemen l Jakarta – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia bakal melembagakan organisasi lembaga pelayanan masyarakat di bawah bidang Pelayanan Masyarakat (Yanmas) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora Indonesia. Ketua Bidang Yanmas DPN Partai Gelora saat ini dipimpin oleh Styandari Hakim.

Hal itu disamaikan Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta dalam ‘Live Repot Relawan di Lokasi Bencana’, Senin (25/1/2021).

“Saya berharap bencana di Sulawesi Barat (Mamuju), Sulawesi Utara (Manado), Kalimantan Selatan (Banjarmasin), Jawa Barat (Sumedang dan Bogor) sebagai eksperiman kita untuk melembagakan seluruh aktivitas pelayanan, supaya kita bekerja lebih terkoordinir, sistematis dan masif dalam memberikan manfaaat bagi masyarakat kita kedepan,” kata Anis Matta dalam keterangannya,Rabu (271/2021).

Anis Matta mengaku sudah meminta Ketua Bidang Yanmas DPN Partai Gelora Styandari Hakim untuk membuat konsep dan merumuskan pembentukan lembaga di bawah Yanmas, dari struktur DPN hingga DPW dan DPD.

“Saya sudah minta Ibu Tyan (Styandari Hakim, red) untuk membuat konsepnya. Poin yang ingin saya tekankan pentingnya melembagakan pelayanan. Sehingga stuktur pelayanan masyarakat ini sudah ada diseluruh DPW, juga lembaga yang ada di bawahnya sampai bulan April mendatang,” katanya.

Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, pentingnya untuk segera melembagakan lembaga pelayanan, karena bencana di Indonesia diprediksi akan berlangsung hingga Maret 2021. Lembaga tersebut nantinya yang tampil ke publik mewakli Partai Gelora, baik untuk memberikan bantuan maupun pelibatan publik dalam pelayanan ke masyarakat.

“Berdasarkan riset, Indonesia akan mengalami lebih banyak bencana dibandinkan dengan negara lain. Sehinggga hal ini akan menjadi kombinasi buruk bagi Indonesia, ada bencana alam, pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi, dan kita akan menghadapi hari hari yang sulit. Cara kita menghadapi melalui lembaga, melibatkan publik untuk memberikan bantuan.dan masyaakat yang ingin membantu,” ujarnya.

Karena itu, Anis menegaskan, Partai Gelora akan fokus pada empat agenda besar, yakni bidang pembinaan, pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan. “Dalam waktu dekat ini kita akan fokus pada agenda strategis ini sebagai bentuk komunikasi komunikasi kita ke publik secara langsung,” katanya.

Anis Matta tak lupa memberikan apresiasi terhadap langkah Yanmas, DPW-DPW, serta relawan Blue Helmet dan i-Care yang terjun langsung di lokasi bencana secara cepat. Blue Helmet terjun di lokasi gempa Sulbar, sementara i-Care terjun di lokasi banjir di Samarinda dan Manado, serta bencana alam di Jawa Barat.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada relawan yang terjun kepada seluruh teman-temen DPW dan tim DPN bidang Pelayanan Masyarat, tim relawan Blue Helmet dan i-Care yang tangggap terhadap bencana di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Jawa Barat,” katanya.

Struktur DPW yang baru membentuk Blue Helmet baru DPW Sulawesi Selatan, sementara di DPW lainnya belum ada. Sementara lembaga i-Care sudah banyak terbentuk strukturnya di beberapa DPW seperti DPW Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan lain-lain.

Dalam ‘Live Repot Relawan di Lokasi Bencana’ yang juga dihadiri Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik ini, Anis mendengarkan laporan dari Ketua Bidang Yanmas Styandari Hakim mengenai penanganan bencana alam di Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan dan Jawa Barat.

Anis juga mendapatkan laporan dari empat Ketua DPW mengenai penanganan bencana di lokasi masing-masing. Yakni Ketua DPW Sulawesi Barat *Hajrul Malik, Ketua DPW Kalimantan Selatan Riswandi, Ketua DPW Sulawesi Utara Jerry Yohanis dan Ketua DPW Jara Barat Haris Yuliana. (B4M/*)

Lensa Parlemen l Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mengupayakan percepatan vaksinasi Covid-19 bagi SDM kesehatan. Targetnya, seluruh SDM kesehatan mulai dari nakes hingga karyawan yang bekerja di seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan telah memiliki elektronik tiket (e-tiket) dapat selesai pada 29 Januari 2021.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, pihaknya berupaya terus mempercepat proses vaksinasi SDM kesehatan hingga akhir pekan Januari 2021 selesai. Terutama pelaksanaan suntik vaksin di tingkat rumah sakit. “Perkiraan akan selesai vaksinasi semua sasaran yang telah memperoleh elektronik tiket (e-tiket) tanggal 29 Januari. Kita terus upayakan percepatan,” kata Febria Rachmanita, Selasa (26/1/2021).

Febria menjelaskan, setiap Fasyankes di Surabaya yang berjumlah 111 titik tersebut, akan menerima vaksin Sinovac yang disimpan di UPTD Gudang Farmasi milik Dinkes Surabaya. Sedangkan untuk mekanismenya, distribusi vaksin disesuaikan dengan data sasaran penerima. Apabila sudah memenuhi kriteria, maka vaksin akan langsung terdistribusikan ke masing-masing Fasyankes yang telah ditetapkan sebagai pos pelayanan vaksinasi covid 19.

“Intinya yang sudah memenuhi syarat untuk disuntik langsung didistribusikan sesuai dengan kuotanya,” tegas dia.

Feny sapaan akrab Febria Rachmanita  menyatakan, saat ini vaksinasi di Kota Pahlawan sudah tidak menggunakan SMS blast. Setelah calon penerima vaksin mendapatkan e-tiket dari pemerintah pusat, maka setelah itu, diatur oleh Dinkes Surabaya. Dia menyebut mulai dari pendaftaran, pencatatan, pelaksanaan hingga pelaporan saat ini dikelola oleh sistem aplikasi Primary Care Vaksinasi (P-Care), yang datanya diperoleh dari aplikasi Satu Data Pemerintah Pusat (PUSDATIN/KPC-PEN). Dari sistem itu, pemerintah pusat akan memberikan data melalui elektronik tiket (e-tiket) kepada Dinkes Surabaya.

“Data e-tiket yg diterima Dinkes akan dicocokkan dan disinkronkan dengan data SISDMK yang kita miliki Baru setelah itu, kita kembalikan ke RS atau Fasyankes untuk melakukan vaksinasi pada calon penerima vaksin,” jelas dia.

Berikutnya, untuk verifikasi calon penerima vaksin, Kadinkes memaparkan, pada saat calon penerima vaksin datang ke Fasyankes, pertama dia wajib menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk pengecekan ulang. Jika saat diinput nama dari calon penerima vaksin sudah ada di P-Care dan telah memiliki e tiket, maka dia dinyatakan lolos skrining tahap satu.
“Apabila saat diinput NIK-nya belum keluar identitas di P-Care maka yang bersangkutan belum mendapatkan e-tiket maka tdk bisa divaksin.  Walaupun sudah terdaftar dalam sistem informasi tetapi belum mendapatkan e-tiketnya. Jadi kalau belum dapat e-tiket datanya tidak ada di P-Care,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, berdasarkan data per Selasa (26/1/2021) jumlah SDM kesehatan baik nakes maupun non nakes seperti staf office, driver hingga petugas kebersihan di Fasyankes Surabaya yang telah menerima vaksin sebanyak 15,598 orang. Sementara itu, jumlah  SDM kesehatan yang telah mendapat e-tiket mencapai yakni 25.273 orang.

“Jadi dari jumlah total sasaran 31.840 yang telah mendapatkan e-tiket adalah 25.273. Nah angka itu yang kami maksimalkan selesai hingga akhir bulan,” pungkasnya. (B4M/*)

Lensa Parlemen l Surabaya – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, berharap kepada para calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang baru saja menerima SK pengangkatan agar segera beradaptasi di lingkungan kerja masing-masing. Hal ini karena saat ini sangat membutuhkan percepatan dan ketepatan untuk bisa merespon dalam melayani masyarakat.

“Setelah tergabung dalam keluarga besar birokrat salah satunya harus berdedikasi, harus punya loyalitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” demikian dikatakannya, saat penyerahan SK CPNS Pemprov Jatim tahun 2019 yang dilakukan secara virtual, Senin (25/1).

Lebih lanjut Gubernur mengatakan, menyelami dan memahami etika birokrasi sangat penting, jika lebih spesifik bisa diberikan penguatan kembali oleh institusi masing-masing. “Berpegang teguh pada integritas dalam melaksanakan tugas menjadi bagian penting bagi kita untuk memberikan pelayanan masyarakat,” tambahnya.

Menurutnya, saat ini informasi dan komunikasi menjadi bagian yang penting, literasi digital menjadi penting untuk bersama membangun penguatan supaya koneksitas di antara satu institusi dengan institusi lainnya terus tersambung.

“Melalui institusi dimana kita mengabdi, maka di situ kita menyusun langkah-langkah strategis yang kalau kita bersinergi dengan yang lain akan mengantarkan Jatim sebagai provinsi terdepan, karena di Jatim mempunyai keunggulan kompetitif, mendesiminasikan dan memberikan manfaat bagi yang lainnya,” ujarnya.

Sekda Prov Jatim, Heru Tjahjono, mengatakan, proses pemilihan CPNS tahun ini merupakan tahapan yang paling panjang, dimulai sejak pendaftaran pada 11 November 2019 hingga penyerahan SK CPNS pada Januari 2021. “Dikarena adanya masa pandemi covid-19 sehingga terjadi keterlambatan dalam tahapan-tahapan penerimaan CPNS ini,” katanya.

Dikatakannya, formasi pada tahun 2019 terdapat 1.812 formasi CPNS yang terdiri dari tenaga guru 1.132 orang, tenaga kesehatan 320 orang dan tenaga teknisi 360 orang. Sementara terdapat 5 formasi yang tidak terisi dikarenakan tidak ada pendaftar sebagai Guru Produksi Grafika – SMKN 1 Mojoanyar Mojokerto, Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin – RSU Karsa Husada Batu, Dokter Spesialis Radiologi – RSUD dr. Soetomo Surabaya, Dokter Spesialis Urologi – RSUD dr. Saiful Anwar Malang dan satu formasi untuk Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah – RS Paru Surabaya dikarenakan mengundurkan diri saat pemberkasan.

“Untuk nomor induk pegawai terhitung mulai 1 Desember 2021, sedangkan Surat pernyataan melaksanakan tugas mulai 1 Februari 2021,” tambahnya.

Sekretaris Dinas Kominfo Jatim, Aju Mustika Dewi, mengatakan, mereka yang terpilih sebagai CPNS khususnya untuk Dinas Kominfo Prov Jatim bisa memberikan inovasi-inovasi dan bekerja sesuai dengan tugas  yang sudah diamanatkan.

“Dengan adanya penambahan tenaga baru diharapkan meningkatkan kualitas dan inovasi sehingga menjadikan Dinas Kominfo lebih baik lagi,” katanya.
(B4M/*)

Lensa Parlemen l Surabaya – Ribuan tenaga kesehatan (nakes) Surabaya secara bertahap mengikuti vaksinasi Covid-19. Sebagian besar dari mereka, tanpa merasakan efek samping usai disuntik vaksin.

Seorang nakes yang bertugas di Puskesmas Ngagel Rejo menceritakan pengalamannya setelah melakukan vaksinasi Covid-19.  Ia bernama Nita Legiantini Purnama Sari, dokter umum yang divaksin pada tanggal 23 Januari 2021 itu, mengaku tidak ada efek samping yang dialaminya pasca disuntik vaksin.

Ia menjelaskan, tepat pada Sabtu (23/1/2021) pagi hari, ia bergegas mendatangi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) tempatnya bekerja. Di lokasi itu, nakes asal Bandung tersebut disuntik terlebih dahulu sebelum akhirnya kembali bertugas melayani masyarakat. Tanpa tegang, ia menuju meja skrining yang telah disiapkan dan mengikuti alur sesuai dengan prosedur pelaksaan.

“Seperti penerima vaksin lainnya. Alhamdhulillah saya lolos skrining dan langsung divaksin pada saat itu juga,” kata Nita Legiantini Purnama Sari, Senin (25/1/2021).

Setelah disuntik, Nita menjelaskan tidak langsung kembali bekerja. Namun dia harus memastikan apakah ada keluhan setelah disuntik pada dirinya. Sekitar 30 menit beristirahat, rupanya tak ada satu pun gejala atau efek yang dialaminya sama sekali. Akhirnya dia putuskan kembali bertugas dengan kembali mengenakan seperangkat alat pelindung diri (APD) lengkap.

“Tidak terasa apa-apa. Panas ditempat suntikan, demam, mual, muntah, gatal-gatal, sesak, pusing semua tidak ada. Jadi saya bisa beraktifitas kembali seperti biasanya,” urainya.

Bahkan, sehari setelahnya, nakes berusia 37 tahun itu, memastikan tetap tak ada gejala apapun di tubuhnya.  Dia merasa tetap fit dan energik, sama seperti sebelum divaksin. Tidak hanya itu, dia menceritakan sehari sebelum suntik ada beberapa persiapan yang dilakukan mengingat setiap individu memiliki reaksi yang berbeda-beda. Mulai dari istirahat cukup, menjaga ketat protokol kesehatan (prokes) hingga mensugesti diri sendiri.

“Maka kesiapan personal pun juga berbeda tergantung kondisi masing-masing. Sejauh tidak mengalami perubahan yang signifikan itu bisa kita anggap normal. Makanya, setelah penyuntikan tidak boleh langsung meniggalkan tempat vaksin untuk melihat apakah ada KIPI (kejadian ikutan pasca imunisasi). Untuk vaksin kedua dijadwalkan pada 06 Februari,” papar dia.
Hal yang sama juga dirasakan oleh nakes asal RSUD dr Moh Soewandhie, Nanik Sulistiowati. Ia pun mengaku tidak ada efek samping setelah disuntik vaksin tertanggal Rabu (20/1/2021) lalu. Lokasi penyuntikannya pun berlokasi di RSUD dr Moh Soewandhie. Namun begitu, ia pun memastikan sebelum divaksin, terlebih dahulu mempersiapkan diri yakni sarapan, mengkonsumi vitamin dan dipastikan kondisi badan fit. “Alhamdulillah tidak ada efek atau dampaknya. Ini sambil menunggu vaksin kedua kalinya. Yang paling penting dimana pun dan kapanpun pun tetap jaga imun,” pungkasnya (B4M/*)

Lensa Parlemen l Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya melakukan analisis data hasil tracing yang dilaporkan oleh para Camat se-Surabaya. Analisis ini untuk mengetahui asal dan darimana saja penyebaran atau penularan Covid-19 di Kota Surabaya.

Wakil Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Irvan Widyanto menjelaskan analisis ini mengambil data tracing mulai dari tanggal 10-17 Januari 2021. Sample kasusnya sebanyak 150 orang yang terkonfirmasi Covid-19.

“Berdasarkan analisis tersebut, diketahui ada beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang tertular atau dinyatakan terkonfirmasi Covid-19. Yang tertinggi adalah klaster keluarga atau karena kontak erat keluarga. Prosentasenya sekitar 28 persen,” tegas Irvan.

Hasil analisa berikut, tertular karena punya komorbid dan memeriksakan diri ke Rumah Sakit dengan persentase 24,7 persen. Kemudian karena habis bepergian dari luar kota angkanya 14,7 persen. Disusul karena penularan di tempat kerja 12,7 persen. Setelah dari keramaian/kerumunan angkanya 10 persen, pekerja di rumah sakit/tenaga medis 7,3 persen.

“Nah, dari 150 sampel kasus yang dianalisis itu, sebanyak 68 persen orang terkonfirmasi Covid-19 melaksanakan isolasi mandiri di rumah/apartemen, dan 25 persen melaksanakan isolasi di rumah sakit/tempat yang disediakan oleh pemerintah/swasta, dan 7 persen di tempat lainnya,” katanya.

Setelah melihat klaster keluarga yang cukup tinggi dan warga yang positif Covid-19 banyak yang menjalani isolasi mandiri di rumah atau apartemen, maka Irvan meminta kepada warga yang positif Covid-19 dengan tanpa gejala, untuk isolasi mandiri di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Sebab, terbukti ketika isolasi mandiri di rumah atau tempat lainnya, tetap bisa menularkan kepada keluarganya yang lain.

“Jadi, untuk sementara kami minta isolasi mandiri di tempat yang telah disediakan pemerintah, seperti di Hotel Asrama Haji (HAH) dan Rumah Sakit Lapangan Indrapura,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa HAH yang dikelola oleh Pemkot Surabaya masih banyak kamar kosong. Pertanggal 22 Januari 2021 pukul 14.00 WIB, total tamu yang isolasi mandiri di HAH sebanyak 10.966 orang, dan yang sudah pulang sebanyak 10.662 orang atau 97,2 persen, dan tamu yang masih dirawat di HAH sebanyak 304 orang atau 3,8 persen.

“Di HAH kami sediakan tiga gedung, dan masih ada ratusan kamar yang kosong di sana. Jadi, ayo isolasi di HAH aja, jangan di rumahnya atau apartemennya, khawatir tetap menularkan kepada keluarga lainnya,” kata dia.

Di samping itu, Mantan Kasatpol Surabaya ini juga menduga tingginya klaster keluarga itu diakibatkan oleh anak-anak yang main atau nongkrong dengan teman-temannya di luar rumah, lalu pulang ke rumahnya dengan tanpa sadar bahwa dia sudah menjadi carrier. Kemudian ketemu orang tuanya dan keluarga lainnya yang daya tahan tubuhnya tidak sekuat anaknya tersebut, lebih bahaya lagi kalau orang tuanya itu punya komorbid, sehingga akan lebih cepat tertular.

“Oleh karena itu, saya mohon kepada warga, terutama anak muda, kalau tidak urgent, tidak usah pergi keluar rumah. Kasihan keluarganya nanti yang ada di rumah, bisa tertular,” katanya.

Selain itu, ia juga meminta Satgas Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo untuk melakukan pembatasan atau blocking di wilayahnya masing-masing apabila ada warganya yang terkonfirmasi. Bahkan, ia juga meminta para satgas ini untuk melakukan pencatatan terhadap warga yang keluar masuk Surabaya. “Bilamana dari luar kota, dimohon untuk memeriksakan diri ke puskesmas terdekat atau langsung ke laboratorium di Surabaya,” pungkasnya. (B4M/*)