Nyoblos Bareng Sekeluarga, Wali Kota Eri Cahyadi Sampaikan Pesan Jurdil untuk Warga Surabaya

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama keluarga turut mensukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kali ini, ia bersama istrinya, Rini Indriyani dan anak pertamanya, Alfanana Puteri hadir ke tempat pemilihan suara (TPS) 35 di Jalan Ketintang Permai BF11, Gedung Balai Diklat Baitul Haq, Kecamatan Jambangan, Rabu (14/2/2024).

Setibanya di TPS, Wali Kota Eri Cahyadi sekeluarga tampak kompak memakai setelan kemeja hitam. Ia lantas bergegas menuju ke tempat pendaftaran. Setelah mendaftar, sembari menunggu giliran nyoblos, dirinya menyempatkan diri untuk menyapa warga.

“Seluruh warga Surabaya ayo datang ke TPS, tentukan pilihan untuk Pileg (pemilihan legislatif) dan Pilpres (pemilihan presiden). Jangan pernah jadi golput, insyaallah nasib negara ini, nasib kota ini, ditentukan oleh panjenengan semuanya. Alhamdulillah sudah selesai,” kata Wali Kota Eri sambil menunjukkan tanda tinta di jari kelingkingnya.

Bagi Wali Kota Eri, Pemilu 2024 adalah pertandingan persahabatan yang harus menjunjung tinggi rasa jujur dan adil (jurdil). Ia beraharap, siapapun nanti yang akan terpilih sebagai pemimpin, dapat memberikan yang terbaik untuk negara dan kota ini.

“Saya berharap pertandingan persahabatan ini tidak memunculkan pertempuran, persaingan antar warga. Alhamdulillah, saya bangga kepada warga Surabaya, seperti yang selalu saya katakan, pilihan ini adalah kepentingan dunia, jangan sampai merusak kepentingan akhirat kita,” ujarnya.

Wali kota yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu turut mengapresiasi warga Kota Surabaya, karena sudah menjaga kota tetap tenang selama Pemilu 2024 berlangsung. “Matur nuwun untuk warga yang sudah menjaga Kota Surabaya ini dalam kondisi yang aman, tenang, dan nyaman,” ucapnya.

Pada pemilu kali ini, ia menambahkan, akan menggelar pemantauan ke beberapa titik TPS di Kota Surabaya, bersama jajaran kepala perangkat daerah (PD). Tujuannya adalah untuk memberikan semangat dan memastikan kondisi kesehatan para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Onok sing loro, ojok sampe nggak perikso nang puskesmas (kalau ada yang sakit, jangan sampai ada yang tidak periksa ke puskesmas). Memastikan makanannya, memastikan vitaminnya, karena mereka buat saya adalah pejuang-pejuang yang tangguh untuk menentukan nasib bangsa dan kota ini,” imbuhnya.

Di samping itu, anak pertama Wali Kota Eri Cahyadi, Alfanana Puteri turut menyuarakan pilihannya dalam Pemilu 2024. Alfanana tampak antusias saat tiba di TPS 35 bersama ayah dan ibunya. Sebagai pemilih pemula, dia mengaku tidak merasa kesulitan ketika menentukan pilihannya di bilik suara TPS.

“Pastinya exited ya, karena pertama kali juga. Kesulitan sih enggak, karena sudah dikasih tahu sama ibu caranya,” pungkasnya. (B4M)

Ratusan Penghuni Liponsos Keputih Surabaya Nyoblos di TPS Bertema Valentine

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang jatuh pada tanggal 14 Februari, menjadi momen spesial bagi ratusan penghuni Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih Surabaya. Sebab, mereka menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang didesain dengan tema “Penuh Cinta”.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajrihatin mengatakan, bahwa TPS khusus untuk penghuni Liponsos Keputih dibuat dengan tema hati dan penuh cinta. Sebab, momen Pemilu 2024 ini sekaligus bertepatan dengan Hari Valentine.

“Jadi hari ini 14 Februari, semua orang mengenal sebagai Hari Valentine, sehingga kami juga membuat (TPS) dengan hati, dengan penuh cinta untuk Indonesia,” kata Anna di sela pemungutan suara di TPS Liponsos Keputih Surabaya, Rabu (14/2/2024).

Anna menjelaskan, ada total 476 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyalurkan hak pilihnya di TPS Reguler dan Khusus yang didirikan di Liponsos Keputih. Dengan rincian, sebanyak 406 ODGJ, 43 Non-ODGJ dan 27 orang petugas. Jumlah DPT tersebut, berkurang dari 586 orang di bulan Juni 2023.

“Karena di sini tidak hanya ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa), ada juga orang terlantar. Ada juga kondisi dari klien kami yang tidak memungkinkan, maka dia ada di rumah sakit. Kemudian ada juga yang meninggal dan sekarang 476 (DPT),” jelasnya.

Menurut dia, penghuni Liponsos Keputih yang memberikan hak suara adalah mereka yang kondisinya stabil. Termasuk pula mereka yang kondisinya tidak membahayakan orang lain dan lingkungan.

“Penghuni total sekitar 700 an. Jadi, tidak semua penghuni memberikan hak suara. Karena kita harus melihat kondisi dimana dia stabil, tidak membahayakan orang lain dan lingkungan,” katanya.

Anna memastikan, pihaknya sebelumnya bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mensosialisasikan Pemilu 2024. Bahkan, sebelumnya, para penghuni juga diajak menyaksikan debat calon presiden dan wakil presiden.

“Sosialisasi sudah kami lakukan dari KPU, kemudian pada saat debat itu juga kita ajak mereka (menyaksikan). Tapi setelah besoknya, karena habis makan malam, minum obat mereka tidur, sehingga kita ulang (nonton bareng) besoknya. Jadi kita lakukan seperti (masyarakat) yang lain,” ungkap dia.

Anna menyebut, pendirian TPS khusus dan reguler di Liponsos Keputih untuk para penghuni merupakan yang pertama. “Kami menyiapkan TPS-nya, tapi yang mendirikan KPU. Jumlah DPT total 476, ada yang ber-KTP Surabaya dan ada yang ber-KTP di Liponsos,” tuturnya.

TPS khusus di Liponsos memiliki konsep Valentine yang unik dan menarik. TPS tersebut dihias dengan permainan warna merah muda dan berbagai ornamen berbentuk hati. Selain itu, UPTD Liponsos Keputih juga memberikan apresiasi kepada para penghuni setelah mencoblos.

“Kita berikan apresiasi untuk mereka. Karena ini momen tidak setiap tahun, kalau laki-laki kita kasih rokok, karena ODGJ suka rokok. Kalau ibu-ibu kita kasih snack,” ujar Anna.

Nah, untuk memastikan kesehatan dan keselamatan penghuni Liponsos, Anna mengatakan, pihaknya juga menyiapkan tim medis yang standby di lokasi. “Kita juga standby kan dokter dan tim medis di sini,” kata dia.

Anna berharap, dengan adanya TPS khusus dan konsep Valentine, penghuni Liponsos merasa antusias dan nyaman untuk menyalurkan hak suaranya. “Insyaallah mereka antusias. Kita harus tahu juga bahwa kondisi ini sedikit berbeda dengan kita (masyarakat umum). Kami bersama teman-teman pendamping juga mendorong,” pungkasnya. (B4M)

Dukung Kelancaran Pemilu 2024, Dinkes Surabaya Bekali Vitamin Nakes dan Petugas Lapangan

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen penuh mendukung Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan lancar dan kondusif. Salah satu dukungan tersebut, diwujudkan pemkot dengan menyiagakan tenaga kesehatan (nakes) dan Puskesmas selama 24 jam.

Nah, untuk menjaga stamina nakes dan petugas lapangan agar tetap sehat dan bugar, Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya membekali mereka dengan vitamin. Vitamin tersebut akan didistribusikan oleh Puskesmas melalui kelurahan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinkes Kota Surabaya, Nanik Sukristina dalam rapat koordinasi jajaran pemkot terkait persiapan Pemilu 2024 yang digelar melalui virtual pada Selasa (13/2/2024). Rapat koordinasi tersebut, diikuti seluruh Perangkat Daerah (PD) terkait di lingkup pemkot serta jajaran puskesmas, kecamatan dan kelurahan di Kota Surabaya.

“Puskesmas akan membagikan vitamin untuk teman-teman petugas di lapangan. Vitamin itu sudah kita sediakan, insyaallah hari ini didistribusikan melalui kelurahan. Sebaiknya diminum malam ini, sehingga besok bisa fit dan bugar,” kata Nanik Sukristina.

Selain itu, Nanik juga meminta seluruh kepala puskesmas untuk memastikan petugas Pemilu cukup istirahat sebelum hari H pencoblosan pada 14 Februari 2024. Pun demikian, mereka juga diimbau untuk menjaga stamina dan asupan makan, baik sebelum maupun pada saat pemungutan suara.

“Harapan kami teman-teman juga memastikan petugas-petugas ini sebelum dan pada saat Pemilu, cukup tidur dan cukup minum. Mungkin juga perlu disiapkan ketersediaan air minum di lokasi dan asupan makanan,” ujarnya.

Sementara pada saat pemungutan suara, Nanik juga mengimbau seluruh puskesmas agar mengkoordinasikan kelurahan untuk melakukan peregangan kepada petugas Pemilu selama 3-5 menit setiap 2 jam. Hal ini dilakukan untuk mengurangi gejala nyeri dan pegal petugas di lapangan.

“Teman-teman puskesmas tolong koordinasi juga dengan teman-teman kelurahan, pada saat hari H untuk setiap 2 jam, agar melakukan peregangan, biar tidak terlalu tegang,” pesan dia.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Dinkes bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Satpol PP Surabaya juga memaparkan beberapa pola penanganan apabila terjadi kondisi khusus di lapangan. Hal ini disiapkan untuk mendukung pelaksanaan Pemilu berjalan lancar.

Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu menjelaskan, rapat koordinasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh petugas dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

“Dinkes sudah menyiapkan puskesmas buka 24 jam. Kemudian juga ada tim di masing-masing puskesmas yang mobile bersama kecamatan dan kelurahan untuk memonitor Tempat Pemungutan Suara (TPS),” kata Yayuk, panggilan lekatnya.

Bahkan, untuk mengantisipasi kondisi khusus saat pelaksanaan pemungutan suara, Yayuk menyebut, bahwa Dinkes sudah membuat hotline di masing-masing puskesmas. Hotline tersebut akan diintegrasikan dengan Command Center (CC) 112.

“Sesuai surat edaran dari Menteri Kesehatan, puskesmas akan buka selama 24 jam, mulai besok sampai tanggal 20 Februari 2024. Tapi untuk tim mobile, pada saat pemungutan suara,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Surabaya akan digelar di 8.167 TPS. Ribuan TPS itu lokasinya tersebar di 31 wilayah kecamatan Surabaya. Sementara untuk jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Surabaya ada sebanyak 57.169 orang. (B4M)

Kerjasama Diputus BPJS, LaNyalla Langsung Datangi RSU Anwar Medika Sidoarjo

LENSA PARLEMEN – SIDOARJO
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengunjungi Rumah Sakit Umum (RSU) Anwar Medika Sidoarjo. Kedatangan LaNyalla untuk menindaklanjuti informasi mengenai pemutusan kerja sama oleh BPJS Kesehatan dengan RSU Anwar Medika. LaNyalla datang didampingi Wakil Ketua Umum Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Kadin Jatim, Fitradjaja Purnama dan Ketua Kadin Kota Surabaya M Ali Affandi LNM.

Sementara dari RSU Anwar Medika hadir di antaranya dr Farida Anwari (Komisaris PT RS Anwar Medika), dr Abdul Kohar Mudzakir (Komisaris PT RS Anwar Medika), dr Achmad Yudi Arifiyanto (Direktur RSU Anwar Medika), Dina Hiedana (Wakil Direktur Umum RSU Anwar Medika) dan Nia Arizona (Humas RSU Anwar Medika).

Kepada Ketua DPD RI, Direktur RSU Anwar Medika, dr Achmad Yudi Arifiyanto menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, di antaranya perbaikan dari sisi administrasi maupun keuangan sebagaimana direkomendasikan oleh BPJS Kesehatan. Dikatakannya, dari hasil audit tim TKMKB BPJS Kesehatan ada kekeliruan pembayaran yang menyebabkan kerja sama dihentikan sementara.

“Pada tanggal 28 Desember 2023 sudah dilakukan mediasi pertama di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Lalu pada tanggal 8 Januari 2024 kembali dilakukan mediasi tahap kedua,” kata Yudi, Senin (12/2/2024).

Selanjutnya untuk kelebihan pembayaran, Yudi menjelaskan jika RSU Anwar Medika sudah mengembalikannya sebesar Rp7.097.535.700. “Kelebihan pembayaran sudah kami kembalikan kepada BPJS Kesehatan dengan kompensasi klaim di bulan pelayanan Desember 2023 yang akan masuk di bulan Januari 2024,” jelas Yudi.

Yudi menegaskan jika pihaknya berkomitmen penuh melakukan upaya perubahan dan perbaikan dalam pelayanan kesehatan, khususnya peserta BPJS Kesehatan, struktur manajemen, SOP keperawatan, update Panduan Praktik Klinik (PPK) sesuai dengan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan sejumlah hal lainnya.

“Kami juga sudah memenuhi persyaratan di antaranya mendapatkan rekomendasi positif dari beberapa stakeholder di antaranya Bupati Sidoarjo, DPRD Sidoarjo, PERNEFRI, PERSI Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Sidoarjo,” jelas dia.

Yudi berharap segala hal yang telah dilakukannya dapat membuka lagi kesempatan agar RSU Anwar Medika bisa kembali menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. “90 persen pasien kami adalah peserta BPJS Kesehatan. Kami memiliki pasien rawat jalan setiap harinya sebanyak 800 pasien dan rawat inap setiap harinya 300 pasien. Kami berkomitmen dan sungguh-sungguh agar bisa bekerjasama lagi dengan BPJS Kesehatan,” tutur Yudi.

Mendapati aspirasi itu, Ketua DPD RI meminta segala hal upaya yang telah dilakukan RSU Anwar Medika diserahkan kepadanya untuk dipelajari dan diteruskan kepada pihak terkait. LaNyalla meminta agar RSU Anwar Medika memenuhi seluruh persyaratan yang diminta oleh BPJS Kesehatan, agar kerja sama bisa dilakukan kembali.

“Saya kira, sepanjang segala persyaratan dipenuhi, kerja sama dengan BPJS Kesehatan bisa dilakukan. Apalagi ini adalah program pemerintah untuk masyarakat dan memang masyarakat membutuhkan program ini, utamanya di RSU Anwar Medika ini,” terang LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu akan meneruskan aspirasi ini agar segera ditindaklanjuti dan segera mendapatkan solusi. “Saya akan teruskan hal ini ke Komite III DPD RI. Saya pribadi akan kawal penuh kasus ini sampai kerja sama kembali bisa dilakukan RSU Anwar Medika dan BPJS Kesehatan. Saya berharap kerja sama ini dapat kembali terjalin secepatnya,” demikian LaNyalla.(***)

Distribusi Logistik Pemilu Capai 100 Persen, Pemkot Surabaya Siap Sukseskan Pesta Demokrasi 2024

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya siap mendukung dan mensukseskan pesta demokrasi 2024. Salah satunya adalah dengan menerjunkan sejumlah personel Satpol PP Surabaya untuk membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dan kepolisian dalam pengamanan dan pengawalan pendistribusian logistik Pemilu 2024.

Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi menyampaikan, pendistribusian logistik Pemilu telah sesuai dengan perencanaan. Yakni, sejak tanggal 2 Februari 2024 hingga 11 Februari 2024, KPU telah mengirimkan logistik Pemilu di masing-masing kecamatan.

Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi

“Untuk kotak suara yang berisi surat suara dan segala hal kelengkapan pemungutan suara yang berada di dalam kotak tersebut, 100 persen sudah terdistribusi,” kata Nur Syamsi, Senin (12/2/2024).

Ia melanjutkan bahwa tahapan Pemilu 2024 saat ini sedang memasuki masa tenang. Masa tenang digelar selama tiga hari mulai tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2024. Aturan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 36 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Monitoring akan tetap kita lakukan setiap hari, teman-teman di kecamatan dan kelurahan akan memberikan report kepada kami. Kemudian kami akan berkoordinasi kembali dengan Satpol PP dan Bawaslu,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fikser mengatakan, sebelum masa tenang Pemilu saat ini, hingga menjelang hari pemungutan suara, Satpol PP Surabaya telah menerjunkan personel di masing-masing lokasi yang sudah ditentukan. Seperti, di gudang TPU menuju ke aula kecamatan yang digunakan sebagai tempat penyimpanan logistik Pemilu sebelum didistribusikan ke masing-masing TPS.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fikser

“Kami ikut mengawal, dan menjaga di tempat yang sudah ditentukan. Misalnya menerjunkan personel Satpol PP untuk membantu KPU dan kepolisian dalam pengamanan dan pendistribusian kotak suara dan surat suara dari gudang KPU ke aula kecamatan,” kata Fikser.

Nantinya, di setiap lokasi itu terdiri dari belasan hingga puluhan personel Satpol PP yang diterjunkan. Misalnya, di Kecamatan Tambaksari, Wonokromo dan Sawahan memiliki wilayah luas, maka personel yang diterjunkan tentu lebih banyak.

“Jumlah personel beda-beda, rata-rata ada tambah 20-30 personel sesuai dengan permintaan. Di kecamatan sudah ada, kita tambahi, kemudian ada beberapa titik pengamanan yang kita kurangi, kita tambahkan ke kecamatan, termasuk di gudang KPU,” ungkap dia.

Di samping menerjunkan personel, Fikser menerangkan bahwa pemkot melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya telah memfasilitasi pemasangan CCTV di aula kecamatan guna mendukung pengamanan di tempat-tempat yang digunakan untuk penyimpanan sementara logistik Pemilu.

“Kita juga sudah memasang CCTV di kecamatan-kecamatan untuk pengamanan kotak suara logistik pemilu,” pungkasnya (B4M).

Satpol PP Surabaya bersama Bawaslu dan KPU Turunkan Seluruh APK, Memasuki Masa Tenang Pemilu 2024,

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menggelar operasi penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), Minggu (11/2/2024) dini hari. Sebanyak 750 personel dikerahkan dalam giat operasi penertiban APK.

Operasi penertiban APK ini dilakukan di seluruh wilayah di Kota Surabaya karena sudah memasuki masa tenang Pemilu 2024. Sebelum melakukan operasi tersebut, Pemkot Surabaya bersama KPU dan Bawaslu Kota Surabaya terlebih dahulu melakukan Apel Pasukan Pengamanan (APP) di Halaman Balai Kota Surabaya, Sabtu (10/2/2024) malam.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fikser mengatakan, dalam operasi penertiban APK, Satpol PP Surabaya menambah personel dalam melakukan giat tersebut. Para personel itu berasal dari Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya.

“Jadi untuk penertiban APK seperti baliho dan banner, kita lakukan plotting di masing-masing kecamatan dan kelurahan. Kita juga mendapat bantuan personel dari jajaran OPD lainnya, tidak serta-merta kami sendiri, termasuk dengan (bantuan) kendaraan dump truk,” kata Fikser.

Sebelum melakukan operasi penertiban APK, sama halnya apel yang dilakukan di Halaman Balai Kota Surabaya bahwa sejak pukul 23.30 WIB, seluruh kecamatan di Kota Pahlawan terlebih dahulu menggelar Apel Pasukan Pengamanan (APP). Selanjutnya, operasi penertiban APK dilakukan mulai pukul 00.05 WIB. Karenanya, Fikser berharap operasi penertiban APK, bisa tuntas dilakukan di seluruh wilayah Kota Surabaya.

“Kita juga meminta bantuan di tingkat kelurahan, lalu juga ada PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan, Panwascam (Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan). Selanjutnya di tingkat kota ada Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu. Ada beberapa titik yang akan kita lakukan penertiban,” jelasnya.

Fikser melanjutkan, operasi penertiban APK yang dilakukan adalah sesuai dengan aturan yang berlaku. Nantinya, setelah dilakukan penertiban, APK akan diletakan di kecamatan, gudang Satpol PP di Jalan Tanjung Sari Kota Surabaya, serta di Kantor Bawaslu Kota Surabaya.

“Karena tidak cukup jika dikumpulkan di satu tempat saja, maka kita bagi-bagi di beberapa tempat untuk disimpan. Kita selesaikan sampai Minggu pagi hari,” terangnya.

Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Novli Bernado Thyssen mengatakan, tahapan Pemilu 2024 telah memasuki masa tenang. Masa tenang dijadwalkan digelar selama tiga hari mulai tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2024. Aturan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 36 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan demikian, tidak diperbolehkan ada kegiatan kampanye maupun APK dalam bentuk apapun di masa tenang tersebut.

“Kami terlebih dahulu melakukan koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan Satpol PP Surabaya dalam mempersiapkan personel untuk penertiban tersebut,” kata Novli Thyssen sapaan akrabnya.

Novli menegaskan bahwa seluruh jajaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat kelurahan dan kecamatan, telah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Kelurahan/Desa (PKD), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk menertibkan APK di wilayah kerja masing-masing.

“Kami juga menertibkan APK di ruas-ruas jalan raya. Kami akan memaksimalkan untuk diselesaikan hari (Minggu) ini juga. Sebab, sebagai pengawas Pemilu, kami harus memastikan bahwa tidak ada APK dan bentuk kampanye lainnya saat masa tenang,” tegasnya.

Karenanya, Bawaslu Kota Surabaya akan terus melakukan monitoring selama masa tenang hingga menjelang pelaksanaan pemungutan suara. “Kami sudah mempersiapkan SDM pengawasan mulai jajaran Panwaslu Kecamatan, lalu pengawas PKD, ada juga PKD. Kita instruksikan untuk melaksanakan pengawasan khusus masa tenang sampai dengan menjelang pemungutan suara,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Nur Syamsi mengatakan bahwa tugas KPU sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu untuk melakukan penertiban APK secara bersama-sama.

“Monitoring akan tetap kita lakukan setiap hari, teman-teman di kecamatan dan kelurahan akan memberikan report kepada kami. Kemudian kami akan berkoordinasi kembali dengan Satpol PP dan Bawaslu,” pungkasnya. (B4M)

Surabaya Siap Memasuki Masa Tenang Pemilu 2024, APK Diturunkan Serentak pada Minggu Dini Hari

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Pemilu) akan menggelar operasi penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di seluruh wilayah Kota Pahlawan pada Minggu (11/2/2024) dini hari. Operasi penertiban dilakukan karena sudah memasuki masa tenang Pemilu 2024 yang dimulai pada hari yang sama.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser, mengatakan, bahwa operasi penertiban APK ini dilakukan bersama dengan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di masing-masing kecamatan.

“Jadi Sabtu (10/2/2024) sampai pukul 24.00 WIB, merupakan hari terakhir kampanye Pemilu 2024. Sehingga kemudian pada Minggu dini hari kita mulai melakukan penertiban APK di seluruh wilayah Surabaya bersama Panwascam,” kata M Fikser, Jumat (9/2/2024).

Untuk mendukung penertiban APK, Fikser menyatakan akan menambah jumlah personel di masing-masing kecamatan. Para personel itu berasal dari Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya.

“Kita terjunkan personel di masing-masing kecamatan, kita tambah 5-10 personel. Kita juga tambah armada dump truk untuk mengangkut alat peraga kampanye seperti baliho dan banner yang ditertibkan,” ujarnya.

Sebelum melakukan operasi penertiban APK, para personel akan melakukan apel bersama di Taman Surya Balai Kota Surabaya pada Sabtu malam. Selan itu, apel bersama juga akan dilaksanakan di masing-masing kecamatan.

“Kemudian kita laksanakan operasi penertiban APK secara serentak di seluruh wilayah kecamatan pada Minggu dini hari mulai pukul 00.05 WIB,” ungkap dia.

Fikser menjelaskan bahwa operasi penertiban APK ini dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah ditertibkan, APK tersebut selanjutnya akan ditaruh gudang Satpol PP di Jalan Tanjung Sari Surabaya.

“Kita juga sudah berkoordinasi dengan Bawaslu untuk penertiban. Kalau ada APK yang ingin diturunkan sendiri, kami persilahkan. Karena kalau tidak, nanti saat operasi penertiban kami turunkan, karena sudah memasuki masa tenang selama 3 hari,” jelasnya.

Fikser berharap, operasi penertiban APK ini dapat berjalan lancar dan tertib. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk menghormati masa tenang Pemilu 2024 dan tidak melakukan kampanye yang dapat mengganggu ketertiban umum.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana kondusif menjelang Pemilu 2024. Mari kita gunakan hak pilih kita dengan bijak dan damai,” pungkas Fikser.

Sebagai diketahui, tahapan Pemilu 2024 akan segera memasuki masa tenang. Masa tenang dijadwalkan digelar selama tiga hari mulai tanggal 11, 12, dan 13 Februari 2024. Aturan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 36 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. (B4M)

Pemilu 2024, Dispendukcapil Surabaya Fasilitasi Dokumen Kependudukan Narapidana, Penghuni Liponsos dan Griya Werdha

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya terus berkomitmen untuk mensukseskan Pemilu 2024 ini. Salah satu yang dilakukannya adalah memfasilitasi warga Kota Surabaya yang menempati tempat khusus dan tidak mengantongi dokumen kependudukan, seperti narapidana, penghuni Liponsos, dan Griya Werdha.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan berdasarkan peraturan KPU, salah satu persyaratan orang untuk mencoblos adalah harus menunjukkan KTP atau menunjukkan identitas kependudukan, baik KTP digital atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil.

“Makanya, mulai beberapa waktu lalu kita sudah menyiapkan biodata kependudukan untuk narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan (LP), yang mana mereka itu tercatat warga Surabaya dan sudah memiliki hak pilih,” kata Eddy di kantornya, Kamis (8/2/2024).

Menurutnya, berdasarkan permohonan yang masuk ke Dispendukcapil Surabaya dan sudah ditindaklanjuti adalah 4 warga yang ada di LP Mojokerto, 10 warga yang ada di LP Sidoarjo, dan 70 warga yang ada di LP Medaeng. Mereka yang berada di LP itu dibuatkan biodata kependudukan yang disertai dengan foto yang bersangkutan.

“Jadi, para narapidana ini kita buatkan biodata kependudukan, bukan KTP, karena memang kalau dibuatkan KTP kami khawatir akan digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pembuatan biodata kependudukan itu berdasarkan permohonan dari pihak Lapas. Sebab, pihak Lapas yang lebih tahu warga mana saja yang ada di Lapas mereka dan siapa saja yang dicabut hak pilihnya dan siapa saja yang tidak dicabut hak pilihnya.

“Lapas itu cukup mengirimkan permohonan kepada kami, lalu kita akan cek datanya terus ketika sudah ditemukan akan langsung diterbitkan biodata kependudukannya,” kata dia.

Selain menerbitkan dokumen kependudukan untuk para narapidana, Dispendukcapil juga menerbitkan dokumen kependudukan untuk penghuni Liponsos Keputih sebanyak 52 orang, Liponsos Babat Jerawat sebanyak 9 orang, dan Graha Werdha 4 orang.

“Biodata kependudukan yang kami berikan kepada para narapidana dan dokumen kependudukan yang kami berikan kepada penghuni Liponsos dan Graha Werdha itu bisa dijadikan dasar untuk mencoblos. Silahkan membawa itu ketika akan mencoblos nanti 14 Februari,” katanya.

Oleh karena itu, Eddy memastikan sekarang ini tidak ada alasan lagi bagi warga Kota Surabaya untuk tidak mencoblos hanya karena tidak memiliki identitas kependudukan. “Yang jelas, kami Dispendukcapil Surabaya mendukung sepenuhnya terhadap identitas dan dokumen kependudukan yang dipersyaratkan untuk bisa ikut dalam pemilu 2024 ini,” pungkasnya. (B4M)

Sekjen Kementerian ATR/BPN Targetkan Bali menjadi Provinsi Full Layanan Elektronik

 

LENSA PARLEMEN – DENPASAR 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus meningkatkan layanan pertanahan secara elektronik di seluruh wilayah Indonesia. Dalam menjalankan transformasi digital tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) Kementerian ATR/BPN yang berkualitas di kantor-kantor pertanahan. Tak hanya itu, dibutuhkan juga kantor pertanahan yang dijadikan percontohan untuk mengimplementasikan layanan elektronik. (Siaran Pers, Kementerian ATR/BPN).

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dalam kunjungan kerjanya di Kota Denpasar menyampaikan bahwa Bali akan segera menjadi provinsi yang secara utuh menyelenggarakan layanan elektronik. Hal ini sejalan dengan Kota Denpasar yang telah ditetapkan sebagai Kota Lengkap pertama serta sebagai kantor pertanahan pertama yang mengimplementasikan layanan elektronik.

“Dengan Bali merupakan etalase dari Indonesia, maka Kementerian ATR/BPN memberikan perhatian khusus kepada Provinsi Bali untuk dapat mewujudkan Provinsi Lengkap. Tak hanya itu, Bali ditargetkan menjadi Provinsi Full Layanan Elektronik,” ujar Suyus Windayana pada Selasa (06/02/2024).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Andri Novijandry menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan transformasi digital di seluruh kantor pertanahan Provinsi Bali.

“Dengan belajar dari implementasi layanan elektronik Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Provinsi Bali siap mewujudkan Provinsi Lengkap dan provinsi yang dalam implementasi layanan elektronik,” ungkapnya.

Adapun dalam kunjungan kerjanya kali ini, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN hadir bersama jajaran Kedeputian Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Fajar Nugroho Adi pada kesempatan ini menunjukkan kondisi front office dan back office Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang sudah melaksanakan layanan pertanahan elektronik.

Selain peninjauan, Tim Kementerian PAN-RB melangsungkan Pembinaan dan Sosialisasi Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali yang diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, seluruh Kepala Kantor Pertanahan, Pejabat Pengawas, Kepala Subbagian Tata Usaha, Analis SDM Aparatur Pertama serta seluruh Pejabat Fungsional di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali yang dilakukan secara hybrid. (YS/YZ)(B4M*)