Sabtu, April 19, 2025
Google search engine
Beranda blog

Polres Kediri Kota Lakukan Sterilisasi Di Sejumlah Gereja Jelang Perayaan Paskah 2025

Lensa Parlemen
-
0
Polres Kediri Kota Lakukan Sterilisasi Di Sejumlah Gereja Jelang Perayaan Paskah 2025

LENSA PARLEMEN – KEDIRI KOTA
Guna memastikan pelaksanaan ibadah Paskah tahun 2025 berjalan aman dan khidmat, sebanyak 10 personel Sat Samapta dan Unit K-9 Polres Kediri Kota dikerahkan untuk melakukan sterilisasi di sejumlah rumah ibadah umat Kristiani di Kota Kediri,Sabtu (19/04/2025).

Sterilisasi dilakukan beberapa jam sebelum perayaan Paskah dimulai. Tim Sat Samapta dan Unit K-9 menyisir area dalam dan sekitar gereja untuk memastikan tidak ada benda mencurigakan atau bahan berbahaya yang bisa mengancam keamanan jemaat yang hendak beribadah.

Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.Si.,melalui Kasat Samapta Polres Kediri Kota AKP Priyo Hadistyo S.H, mengungkapkan kegiatan ini merupakan respons cepat Polres Kediri Kota dalam rangka pengamanan hari besar keagamaan umat Kristiani.

“Sterilisasi ini merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, khususnya dari ancaman teror dengan bahan peledak atau benda berbahaya lainnya. Kami ingin memastikan umat Kristiani dapat beribadah dengan rasa aman dan nyaman,” ujarnya.

Beberapa gereja yang menjadi sasaran sterilisasi meliputi:

Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Jl.Diponegoro Kota Kediri

Gereja Santo Yosep,Jl Hasanudin Kota Kediri.

“Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kepolisian Republik Indonesia dalam menjamin keamanan seluruh warga tanpa membedakan latar belakang agama. Harapan kami, perayaan Paskah tahun ini di Kota Kediri berlangsung dengan damai dan penuh suka cita,” Pungkas AKP Priyo

Polres Kediri Kota terus berupaya memberikan pelayanan terbaik melalui pengamanan setiap kegiatan masyarakat, khususnya pada momen-momen keagamaan penting seperti perayaan Paskah ini.(red)

Baktiono Soroti Penahanan Ijazah oleh Perusahaan, Usulkan Perda Perlindungan Dokumen Pribadi

Lensa Parlemen
-
0
Baktiono Soroti Penahanan Ijazah oleh Perusahaan, Usulkan Perda Perlindungan Dokumen Pribadi

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Gabungan PDI Perjuangan – PAN, Baktiono, menyampaikan keprihatinannya atas kasus penahanan ijazah yang belakangan ini viral dan melibatkan salah satu perusahaan di kawasan Margomulyo. Kasus tersebut mencuat setelah Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, secara langsung mendatangi perusahaan yang saat itu diduga menahan ijazah milik warga yang ditahan.

Baktiono, politisi PDI Perjuangan, menegaskan bahwa ijazah merupakan hak pribadi setiap warga negara yang tidak seharusnya dijadikan jaminan, baik untuk keperluan pinjaman, pelunasan utang, maupun sebagai syarat melamar pekerjaan. Ia menambahkan bahwa praktik seperti ini berpotensi memperburuk kondisi sosial ekonomi, karena warga yang tidak memegang ijazah aslinya akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kemiskinan.

“Kalau seseorang sudah lulus sekolah, maka tanda kelulusannya adalah ijazah. Ijazah ini tidak boleh ditahan atau dijadikan jaminan oleh pihak manapun, termasuk perusahaan,” ujar Baktiono, kepada media lensaparlemen.id, Jum’at (18/4/2025).

Baktiono juga menyoroti perlunya pemerintah kota membuat regulasi yang lebih tegas. PDI Perjuangan, menurutnya, berencana mengusulkan hak inisiatif berupa Peraturan Daerah (Perda) yang melindungi dokumen pribadi warga, seperti ijazah, akta kelahiran, KTP, KK, dan surat nikah, dari penahanan atau penyalahgunaan.

“PDI Perjuangan akan mengusulkan Perda inisiatif yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan. Tujuannya agar proses melamar kerja cukup menggunakan ijazah legalisir, tanpa harus menyerahkan ijazah asli,” lanjutnya.

Baktiono juga menyentil praktik sekolah, baik negeri maupun swasta, yang menahan ijazah siswa karena belum melunasi kewajiban keuangan. Menurutnya, tindakan ini justru memperburuk kondisi ekonomi keluarga dan menghambat masa depan lulusan.

“Menahan ijazah itu sama saja menambah kemiskinan. Banyak lowongan kerja mensyaratkan minimal ijazah SLTA. Kalau tidak punya, ya mereka tidak bisa bekerja,” ujarnya.

Baktiono mendukung penuh langkah cepat Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, yang merespons aduan warga dengan mendatangi perusahaan secara langsung dan mengambil ijazah tersebut. Baktiono menyebut, tindakan ini bukan hanya didukung oleh Partai PDI Perjuangan, tetapi juga oleh masyarakat luas yang menentang praktik penahanan dokumen pribadi.

“Ini bukan soal partai, tapi soal kemanusiaan dan hak warga. Kami berharap kasus ini menjadi pelajaran dan tidak terulang kembali di Surabaya,” pungkas Baktiono. (B4M)

Pemkot Surabaya Tegas: Listrik dan Air Tak Boleh Diputus di Apartemen Bale Hinggil

Lensa Parlemen
-
0
Pemkot Surabaya Tegas: Listrik dan Air Tak Boleh Diputus di Apartemen Bale Hinggil

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendorong penyelesaian konflik antara penghuni dan pihak pengelola Apartemen Bale Hinggil. Terbaru, ratusan penghuni apartemen tersebut dikabarkan mengalami pemutusan fasilitas kebutuhan dasar berupa aliran listrik dan air.

Menanggapi situasi tersebut, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa pemutusan fasilitas dasar seperti listrik dan air tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun.

“Bale Hinggil itu sudah saya sampaikan, yang namanya fasilitas dasar tidak boleh dimatikan. Ada kabar fasilitas dasar mati, makanya saya sampaikan bahwa fasilitas dasar tidak boleh dimatikan,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi, Sabtu (19/4/2025).

Namun demikian, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa perbedaan yang berkaitan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) memiliki ranah hukum tersendiri yang tidak bisa diselesaikan oleh Pemkot Surabaya.

“Tapi kalau terkait perbedaan dengan PPJB, PPJB di dalamnya ada beda-beda, maka tidak bisa kami menyelesaikan, tapi harus diselesaikan secara hukum. Karena itu kasus ini sudah saya minta pendampingan kejaksaan tinggi,” jelasnya.

Menurutnya, penyelesaian konflik PPJB harus dilakukan melalui Kejaksaan Tinggi karena menyangkut aspek legal antara dua pihak.

“Sehingga perbedaan yang ada PPJB itu diselesaikan di kejaksaan tinggi, karena kalau PPJB mengikat kedua belah pihak, itu sudah masuk hukum,” imbuhnya.

Wali Kota Eri juga menegaskan jika fasilitas dasar sampai dimatikan, maka hal tersebut menjadi ranah Pemkot Surabaya karena berkaitan dengan regulasi yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 19 Tahun 2023.

“Tetapi kalau fasilitas dasar dimatikan, berhadapan dengan pemkot, karena itu terkait dengan Perwali Surabaya,” tegas Eri Cahyadi, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ini.

Sebelumnya, pada Senin (16/12/2024), Wali Kota Eri sempat turun langsung untuk melakukan mediasi antara penghuni dan pengelola Apartemen Bale Hinggil. Mediasi tersebut menindaklanjuti konflik yang mencuat, antara lain mengenai akses lift, tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta biaya service charge.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Eri telah menyampaikan bahwa apabila terjadi perselisihan terkait masalah hukum, Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (PPPSRS), maupun persoalan lainnya, fasilitas umum yang berkaitan dengan kebutuhan dasar di hunian vertikal tetap harus berfungsi seperti biasa. (B4M)

Fakta Terungkap: Es Krim di Surabaya Mengandung Alkohol, Ini Tindakan Satpol PP

Lensa Parlemen
-
0
Fakta Terungkap: Es Krim di Surabaya Mengandung Alkohol, Ini Tindakan Satpol PP

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya telah menerima hasil uji laboratorium terkait es krim yang diduga mengandung alkohol. Hasil tersebut berasal dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya dan diserahkan langsung kepada Kepala Satpol PP Surabaya, M. Fikser.

M. Fikser menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima hasil uji laboratorium terhadap es krim yang sebelumnya diduga mengandung alkohol. Berdasarkan hasil pengujian dari BPOM, terbukti bahwa es krim tersebut mengandung alkohol dengan kadar sebesar 3,35 persen.

“Kami sudah menerima hasilnya, ternyata memang benar positif mengandung alkohol. Ini sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh anak-anak, terlebih kebanyakan anak-anak suka dengan es krim,” kata Fikser, Jumat, (18/4/2025).

Setelah hasil uji laboratorium diterima dan terbukti terdapat kandungan alkohol, Fikser mengungkapkan, akan mengambil langkah selanjutnya. Dalam waktu dekat, Satpol PP akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik usaha soal produksi es krim.

“Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait proses produksi dan bahan baku es krim di sarana pengolahan. Tentunya kami tidak sendiri, kami juga menggandeng Dinas Kesehatan (Dinkes) dan BPOM dalam pelaksanaannya,” ungkap Fikser.

Selain melakukan pemeriksaan kandungan alkohol, Satpol PP juga melakukan kroscek izin usaha kepada pemilik usaha es krim tersebut. Maka dari itu, Satpol PP  juga akan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar).

“Izinnya juga kita lakukan kroscek, apakah sudah sesuai dengan izin yang mereka miliki apa belum. Kolaborasi dengan dinas terkait kami upayakan, agar penindakannya jelas sesuai aturan yang berlaku,” tegas Fikser.

Fikser menambahkan, sementara ini pihaknya masih melakukan penyegelan serta pemberhentian sementara kegiatan usaha pemilik stan es krim tersebut.

“Saat ini stan masih kami segel, penyegelan ini kami lakukan sampai pengawasan selesai, termasuk izin usaha mereka. Untuk selanjutnya akan kami berikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan,” pungkasnya. (B4M)

SSRL Siap Meluncur 2027! Wali Kota Eri Bongkar Strategi Besar Transportasi Surabaya Raya

Lensa Parlemen
-
0
SSRL Siap Meluncur 2027! Wali Kota Eri Bongkar Strategi Besar Transportasi Surabaya Raya

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proyek strategis nasional Surabaya Regional Railway Line (SRRL). Proyek ini bertujuan memodernisasi layanan Kereta Rel Listrik (KRL) di jalur Surabaya – Sidoarjo – Gresik, dan dipastikan seluruh pembiayaannya akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa proyek SRRL merupakan salah satu prioritas utama dalam pengembangan transportasi publik terintegrasi di kawasan Surabaya Raya. Ia menekankan bahwa Surabaya tidak bisa berjalan sendiri dalam membangun sistem transportasi publik yang efisien dan terjangkau.

“Surabaya tidak bisa sendirian, kalau transportasi publik hanya berputar dalam Surabaya menggunakan LRT di Surabaya saja biayanya akan mahal, karena subsidinya tinggi,” ujar Wali Kota Eri, Sabtu (19/4/2025).

Wali Kota Eri juga menyambut baik rencana pengoperasian SRRL yang diperkirakan akan dimulai pada tahun 2027. Ia menjelaskan bahwa proyek ini akan memanfaatkan jalur ganda kereta api (double track) yang menghubungkan Surabaya – Sidoarjo – Gresik.

“Alhamdulillah di tahun 2027 akan beroperasi SSRL. Itu adalah dobel track mulai dari Sidoarjo – Surabaya – Gresik ini kita manfaatkan,” katanya.

Terkait pengembangan transportasi publik di dalam kota, Wali Kota Eri mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya masih mempertimbangkan secara matang rencana pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT).

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa biaya operasional kedua moda transportasi tersebut akan sangat tinggi jika hanya beroperasi di wilayah Surabaya, yang berpotensi membebani tarif bagi masyarakat.

“Kalau di dalam kota, kami masih berpikir. Sudah ada rencana proyek MRT atau LRT, tapi ketika dihitung biayanya untuk naik tinggi sekali. Masyarakat tidak mungkin naik karena biayanya tinggi,” jelasnya.

Wali Kota Eri kemudian memberikan perbandingan dengan Jakarta. Menurutnya, perbedaan status administratif sebagai provinsi memungkinkan sistem transportasi publik di Jakarta memiliki cakupan wilayah yang lebih luas.

“Orang selalu bilang Jakarta saja bisa, tapi Jakarta bukan kota melainkan provinsi. Sehingga keretanya menghubungkan Jakarta Timur, Utara, Selatan, dan Barat,” paparnya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan MRT atau LRT di Surabaya idealnya juga harus mempertimbangkan konektivitas dengan wilayah tetangga. “Kalau Surabaya membangun MRT atau LRT, itu bukan hanya wilayah Surabaya tetapi menghubungkan Surabaya – Sidoarjo – Gresik. Makanya kita memilih SSRL,” tegasnya.

Wali Kota Eri menyampaikan perkembangan positif terkait proyek SRRL. “Alhamdulillah ketika dengan Bu Gubernur Jawa Timur dan Pak Wagub, tinggal ditandatangani persetujuan dari Kementerian Keuangan,” ungkapnya.

Ia optimis bahwa setelah persetujuan dari Kementerian Keuangan diterbitkan, proyek SRRL yang akan menghubungkan Surabaya Raya secara otomatis akan segera terealisasi. “Kalau sudah ditandatangani Kementerian Keuangan, maka secara otomatis akan ada SSRL yang menghubungkan Surabaya Raya,” pungkasnya. (B4M)

Polres Jember Tingkatkan Patroli dan Siagakan Personel, Amankan Rangkaian Ibadah Paskah

Lensa Parlemen
-
0
Polres Jember Tingkatkan Patroli dan Siagakan Personel, Amankan Rangkaian Ibadah Paskah

LENSA. PARLEMEN – JEMBER
Untuk memastikan umat Kristiani dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan khusyuk, Kepolisian Resor Jember, Polda Jawa Timur, mengerahkan personel dalam rangka pengamanan rangkaian ibadah Paskah.

Kapolres Jember, AKBP Bobby Adimas Cindroputra mengatakan pengamanan dimulai sejak Kamis Putih hingga Minggu Paskah, (20/4) nanti.

“Pengamanan dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan patroli di wilayah rawan, serta penjagaan ketat di gereja-gereja yang menggelar kegiatan ibadah, ” kata AKBP Bobby, Jumat (18/4).

Menurut mantan Kapolres Lamongan tersebut, seluruh kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polres Jember Polda Jatim dalam menciptakan suasana yang kondusif selama momentum hari besar keagamaan.

AKBP Bobby juga menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan secara maksimal dan humanis, guna memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menjalankan ibadah.

“Kami menyiagakan personel di seluruh gereja yang melaksanakan ibadah Paskah dan Patroli gabungan juga terus kami tingkatkan untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas,” ujar AKBP Bobby.

Ia menambahkan bahwa sinergi dengan instansi terkait serta partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam mendukung kelancaran perayaan Paskah tahun ini.

Selain personel berseragam, unit intelijen dan pengamanan tertutup juga dikerahkan untuk memantau situasi di sekitar lokasi ibadah.

Polres Jember Polda Jatim juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan hal-hal mencurigakan kepada aparat keamanan terdekat.

Rangkaian pengamanan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan Jember yang aman, damai, dan harmonis bagi seluruh umat beragama. (red/*)

Video Viral Diduga Pencurian oleh Pria Berseragam Satgas, Pemkot Surabaya Beri Klarifikasi

Lensa Parlemen
-
0
Video Viral Diduga Pencurian oleh Pria Berseragam Satgas, Pemkot Surabaya Beri Klarifikasi

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Sebuah video viral beredar di media sosial memperlihatkan seorang pria paruh baya yang mengenakan seragam Satuan Tugas (Satgas) dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) tengah melakukan aksi yang diduga sebagai pencurian di sebuah warung pada Kamis (17/4/2025). Kejadian ini menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat bahwa pelaku merupakan petugas dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, M. Fikser, memberikan klarifikasi, dan menegaskan bahwa seragam Satgas yang dikenakan dalam video tersebut merupakan seragam lama dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), yang saat ini sudah tidak digunakan lagi

“DPRKPCKTR merupakan nama lama dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DPRKPP, dimana satgas tersebut telah tersebar ke DPRKPP, Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Pendidikan (Dispendik),” jelas Fikser, Jumat (18/4/2025).

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh Pemkot Surabaya, Fikser menduga kuat bahwa seragam yang dikenakan oleh terduga pelaku adalah seragam lama yang sudah tidak dipergunakan atau bahkan dibuang, dan kemudian disalahgunakan untuk melakukan tindak kriminalitas.

“Hasil penelusuran oleh DPRKPP, Dinkes, Dispendik hingga Inspektorat Kota Surabaya tidak menemukan adanya personel dengan ciri-ciri seperti orang pada video dalam daftar pegawai PD Pemkot Surabaya,” tegas Fikser.

Lebih lanjut, pihaknya menyatakan telah menyerahkan kasus ini kepada pihak berwajib untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ia memastikan bahwa terduga pelaku bukanlah personel DPRKPP, yang merupakan nama saat ini dari DPRKPCKTR.

“Seragam yang digunakan orang pada video adalah seragam lama, besar kemungkinan pakaian tersebut sudah berpindah tangan atau dibuang. Kemungkinan lain, seragam lama tersebut dibuang dan disalahgunakan oleh terduga pelaku pencurian,” tandasnya.

Menyikapi kejadian ini, Fikser juga mengimbau kepada seluruh petugas atau satgas Pemkot Surabaya untuk lebih berhati-hati dalam menyimpan, menjemur, atau membuang pakaian seragam dari instansi manapun.

“Sebab, ketika diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seragam tersebut bisa disalahgunakan,” pungkasnya. (B4M)

Rakor Terpadu, Pemkab Kediri Respon Cepat Masalah Tambang di Kecamatan Banyakan Kediri

Lensa Parlemen
-
0
Rakor Terpadu, Pemkab Kediri Respon Cepat Masalah Tambang di Kecamatan Banyakan Kediri

LENSA PARLEMEN – KEDIRI KOTA
Pemkab Kediri bersama Polres Kediri Kota dan Instansi terkait menggelar rapat kordinasi terkait adanya pengaduan masyarakat terkait kegiatan usaha pertambangan di Ds Manyaran Kec Banyakan Kab Kediri bertempat di ruang Candra Kirana Pemkab Kediri, Kamis (17/4/2025)

Kegiatan rakor ini diikuti oleh Asisten I Bidang Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Kediri Bpk. Sukadi, Wakapolres Kediri Kota Kompol Yanuar Rizal Ardianto, S.H., S.I.K., Kabagops Polres Kediri Kota, Kasitipidsus Kejaksaan Negeri Kab Kediri, Dinas ESDM Pemprov Jatim, Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jatim, DPMPTSP Provinsi Jatim, Kasatreskrim Polres Kediri Kota, Kapolsek Banyakan, Danramil Grogol, Kasi PMD Kecamatan Banyakan, Dishub Kab. Kediri , Dinas PUPR Kab. Kediri, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kediri, Satpol PP Kab. Kediri, Bappeda Kab. Kediri, DPMPTSP Kab. Kediri Bakesbangpol Kab. Kediri, Bag Hukum Pemkab Kediri, Bag Umum Pemkab Kediri, Kepala Desa Manyaran, PT. Balaraja Sakti Nusantara.

Asisten I Bidang Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kab Kediri, Sukadi mengatakan bahwa rapat hari ini menindaklanjuti rapat tanggal 10 Maret 2025 kemarin yang pada intinya di Kab. Kediri sedang ada proyek pembangunan jalan tol yang dinamikanya sangat luar biasa.

Masalah pertambangan ini menjadi satu hal yang seksi sehingga semua orang bisa melihat dan jika lihat pemberitaan sudah di media sosial sudah cukup viral. Jalan tol ini dibangun tidak dengan menggunakan APBN tapi dengan skema KPBU atau murni swasta bayangkan berapa investasi yang dikeluarkan. Di lain sisi target proyek jalan tol harus sudah selesai pada bulan November dan saat ini trayek dari Semampir ke arah bandara sedang dalam pembangunan fisik,
Jika ingin proyek ini selesai salah satu faktor pendukungnya adalah material, terang Sukadi.

Sukadi menambahkan, dengan adanya surat dari Dinas ESDM Provinsi Jatim tersebut kami sudah rapatkan dengan OPD terkait untuk membantu PT. Balaraja untuk memenuhi kekurangan dokumen yang diperlukan.

Sementara dari Perwakilan PT. Balaraja Sakti Nusantara, Nurul menyampaikan akan melengkapi dokumen yang diperlukan serta segera di kirim ke dinas terkait, terangnya.

Sedangkan Perwakilan DPMPTSP Provinsi Jatim , Fauzi mengatakan bahwa posisi kami mudah jika dokumen sudah komplit semua maka SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) bisa dilanjutkan prosesnya. Dan masalah intinya adalah terkait tata ruang,

Wakapolres Kediri Kota Kompol Yanuar Rizal Ardianto, S.H., S.I.K juga mengapresiasi pelaksanaan rakor ini. Adanya pemberitaan viral yang menjadi atensi publik menjadi latar belakang diadakannya rakor ini. Sehingga diharapkan melalui rakor ini bisa diperoleh solusi dan tidak ada rakor2 lagi berikutnya.

Di tempat terpisah, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji SH. SIK. M.Si secara tegas menyampaikan supaya PT. Balaraja mematuhi larangan beroperasi sesuai surat yang telah diterbitkan oleh Dinas ESDM Pemprov Jatim. “jadi selama kelengkapan/ persyaratan belum terpenuhi seluruhnya, jangan beroperasi dulu” kata Kapolres.(**)

Surabaya-Blitar Kolaborasi Tekan Inflasi

Lensa Parlemen
-
0
Surabaya-Blitar Kolaborasi Tekan Inflasi

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya menekan inflasi, salah satu langkah konkret yang tengah dilakukan adalah kerjasama dengan daerah penghasil komoditas seperti Blitar, khususnya untuk pasokan telur dan sayur.

Hal ini disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menerima kunjungan Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin di Ruang Kerja Walikota, Kamis (17/4/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan, Pemkot Surabaya melalui dinas terkait sedang melakukan pendataan menyeluruh terkait kebutuhan telur di berbagai sektor, mulai dari hotel, pasar, hingga rumah makan yang berada di Kota Pahlawan. Pendataan ini untuk mengetahui volume kebutuhan harian, serta harga yang sesuai dengan masyarakat.

“Jadi kami sudah melakukan kerjasama dengan Blitar, salah satunya adalah pemenuhan telur dan sayur. Tapi hari ini kita mendata semuanya yang ada di hotel, pasar, dan rumah makan terkait kebutuhannya. Sehingga kami akan langsung kerjasama dengan Blitar Raya, dengan itu akan dapat harga lebih bagus, lebih kompetitif karena langsung dari pedagangnya,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi.

Wali Kota Eri Cahyadi menekankan bahwa kerjasama ini penting, mengingat Surabaya bukan merupakan daerah penghasil komoditas. Oleh karena itu, Ketua

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) itu terus menguatkan kerjasama antar daerah.

“Karena Surabaya bukan penghasil tapi tempat pembeli, salah satu daerah penghasilnya di Blitar. Untuk itu, kami lakukan kerjasama,” jelasnya.

Selain sektor pangan, Wali Kota Eri Cahyadi menyebut bahwa potensi kerjasama juga mencakup sektor pariwisata. Surabaya dan Blitar merupakan dua kawasan yang memiliki jejak sejarah Presiden Republik Indonesia Ir Soekarno atau Bung Karno.

“Potensi ini yang bisa kami promosikan bersama. Kami akan sampaikan ke hotel-hotel mengenai sejarah itu begitu pula dengan Blitar, sehingga kerjasama tidak terbatas antar pemerintahan tapi juga wisatanya,” ungkapnya.

Wali Kota Eri Cahyadi menambahkan, Target penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Blitar akan dilakukan sekitar bulan Mei, tepatnya sebelum gelaran acara Munas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Surabaya.

“Ketika APEKSI berlangsung, kerjasama ini dapat menjadi salah satu contoh dan bukti nyata bahwa setiap daerah bisa saling bersinergi,” tandas Wali Kota Eri Cahyadi.

Sementara itu, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyambut, baik inisiatif kerjasama ini. Ia mengungkapkan potensi besar Blitar Raya dalam memasok kebutuhan telur, sayur hingga buah-buahan.

“Populasi ayam petelur di Blitar Raya bisa mencapai 200 ton per hari. Sehingga, potensi ini yang terus kita kembangkan untuk ditawarkan kepada daerah lain,” kata Syauqul Muhibbin.

Ia meyakini bahwa kerjasama antar daerah ini akan mempercepat pemenuhan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Jadi nanti pemenuhan kebutuhan masyarakat antara satu daerah dengan lainnya bisa lebih cepat,” pungkasnya. (B4M)

Wakil Ketua DPR RI Apresiasi Polri Atas Kesuksesan Pengamanan Mudik

Lensa Parlemen
-
0
Wakil Ketua DPR RI Apresiasi Polri Atas Kesuksesan Pengamanan Mudik

LENSA PARLEMEN – JAKARTA
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan apresiasi kepada TNI dan Polri atas keberhasilan pengamanan mudik Idulfitri 1446 hijriah. Hal itu disampaikannya saat membuka rapat paripurna ke-17 Masa Sidang Ke-III DPR RI.

“DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah, TNI, dan Polri dan seluruh pihak yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi, sehingga rakyat Indonesia dapat dengan lancar dan aman dalam perjalanan mudik serta merayakan Idulfitri tahun ini yang berjalan tertib, aman, dan kondusif,” ungkap Ketua DPR RI, Kamis (17/4/25).

Ucapan permohonan maaf pun disampaikan Ketua DPR RI kepada seluruh anggota dalam rangka Lebaran 2025. Hal itu baru disampaikannya karena anggota DPR baru saja kembali sejak masa reses di daerah pemilihan masing-masing.

“Kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah kepada seluruh anggota DPR RI dan hadirin sekalian. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua akan menjadi lebih baik bagi dalam menjurutkan fitrah kemanusiaan yang selalu dirahmati oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Diketahui, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2025 sebagai sebuah prestasi besar. Sebab, mudik berjalan lancar, aman, dan nyaman.

Diakui Presiden Prabowo, arus kendaraan tahun ini dilaporkan lebih besar dari tahun lalu. Namun, hal itu bisa diatasi oleh Kementerian Perhubungan, Polri, TNI, dan stakeholder terkait lainnya.

“Merupakan suatu prestasi, yang dilaporkan kepada saya, arus mudik yang terbesar selama ini, lebih besar dari tahun lalu,tapi tanpa kemacetan yang berarti,” ujar Presiden, Selasa (8/4/25).

Menurut Presiden, angka kecelakaan selama periode arus mudik maupun balik Lebaran 2025 juga menurun drastis hingga 30 persen.

“Yang lebih memuaskan bagi kita adalah angka kecelakaan yang turun sangat drastis, 30 persen lebih rendah kecelakaan dibandjngkan dengan tahun lalu,” jelas Presiden. (red)

123...240Halaman 1 dari 240

Pilihan Editor

Berita Populer

Populer Kategori

Tentang Lensa Parlemen

Redaksi: Kunjungi

© 2025 Lensa Parlemen by Cakpras