Surabaya | Lensaparlemen.id
Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Baktiono, menilai satu tahun kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji menunjukkan kesinambungan pembangunan kota yang konsisten sejak era reformasi.

Pernyataan itu disampaikan Baktiono saat menjawab pertanyaan awak media terkait satu tahun kepemimpinan Eri Cahyadi–Armuji, usai reses di RW 4 Jalan Tuwowo, Kapas Madya, Surabaya, Sabtu malam (7/2/2026).

Menurut Baktiono, kepercayaan masyarakat Surabaya terhadap kader PDI Perjuangan tidak terlepas dari kesinambungan tata kelola pemerintahan yang telah dibangun sejak kepemimpinan Bambang Dwi Hartono (Bambang DH) dan dilanjutkan oleh Tri Rismaharini, hingga saat ini di bawah kepemimpinan Eri Cahyadi–Armuji.

“Sejak pascareformasi, wali kota Surabaya selalu berasal dari kader PDI Perjuangan. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang luar biasa karena pembangunan dilakukan berkesinambungan dan tidak terputus,” ujar Baktiono.

Penataan Birokrasi hingga Infrastruktur Berkelanjutan

Baktiono menjelaskan, pada masa Bambang DH, Pemerintah Kota Surabaya mulai melakukan penataan organisasi birokrasi dengan prinsip ramping, kaya fungsi, efektif, dan efisien. Jumlah dinas yang sebelumnya dinilai terlalu gemuk dipangkas agar kinerja lebih optimal.

“Waktu itu saya juga ditunjuk sebagai anggota panitia khusus organisasi. Prinsipnya birokrasi harus bekerja efisien dan benar-benar melayani masyarakat,” jelasnya.

Penataan tersebut, lanjut Baktiono, dibarengi dengan pembangunan kota, termasuk pengembangan taman-taman kota yang kala itu dipimpin oleh Kepala Dinas Pertamanan Tri Rismaharini.

“Duet Bambang DH dan Bu Risma sangat kuat. Penataan organisasi jalan, pembangunan juga berjalan,” katanya.

Kebijakan pembangunan tersebut kemudian dilanjutkan pada era Wali Kota Tri Rismaharini dengan fokus pada pembangunan kampung, infrastruktur jalan, pavingisasi, penerangan jalan umum, hingga sektor pendidikan dan kesehatan.

“Pendidikan sudah gratis dan diterapkan wajib belajar 12 tahun. Fondasi ini terus dilanjutkan,” imbuh Baktiono.

Fokus Penanganan Banjir dan Perda Air Limbah

Memasuki kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armuji, Baktiono menilai fokus pembangunan mulai diarahkan pada persoalan strategis, salah satunya penanganan banjir.

“Surabaya ini kawasan dataran rendah. Saat hujan, air kiriman dari dataran tinggi seperti Prigen semuanya bermuara ke Sungai Brantas dan masuk ke Surabaya,” paparnya.

Ia menyebutkan, Pemerintah Kota Surabaya saat ini telah memasang banyak pompa air untuk mempercepat penanganan genangan. Selain itu, DPRD Surabaya juga tengah mempercepat pembahasan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

“Perda ini salah satunya bertujuan mengurangi banjir. Prinsipnya, saluran air harus kosong dan air hujan dialirkan dengan cepat, sementara air limbah dialirkan melalui jaringan pipa khusus,” jelas Baktiono.

Konsep tersebut, lanjutnya, mencontoh sistem pengelolaan air di sejumlah negara maju seperti Singapura, di mana air limbah diolah kembali menjadi energi, pupuk, hingga air yang dapat dimanfaatkan ulang.

Namun Baktiono mengakui kebutuhan anggaran pembangunan jaringan tersebut sangat besar. Berdasarkan kajian akademisi, biaya pembangunan jaringan air limbah mencapai Rp1 hingga Rp1,5 miliar per RW, sementara Surabaya memiliki sekitar 1.250 RW.

“Hitungannya sudah triliunan rupiah. Karena itu, mau tidak mau harus dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk dari luar negeri,” tegasnya.

Soroti Pendidikan SMA/SMK dan Pelayanan Publik

Selain infrastruktur, Baktiono juga menyoroti persoalan pendidikan, khususnya terkait kewenangan pengelolaan SMA dan SMK yang berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Surabaya punya Perda Wajib Belajar 12 Tahun. Tapi SMA dan SMK kewenangannya ada di provinsi. Akibatnya masih banyak kasus ijazah yang ditahan,” ungkapnya.

Ia mengaku hampir setiap hari membantu warga mengambil ijazah yang tertahan karena kondisi tersebut berpotensi menambah angka kemiskinan baru.

“Tanpa ijazah, warga sulit bekerja dan melanjutkan pendidikan. Ini menyangkut hak dasar masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, terkait birokrasi di tingkat kelurahan dan kecamatan, Baktiono menilai pelayanan publik sudah berjalan cukup baik seiring meningkatnya kontrol masyarakat. Meski demikian, ia mengusulkan penambahan sistem pengawasan audio visual di tempat-tempat pelayanan publik.

“Bukan hanya CCTV visual, tetapi juga audio. Dengan begitu, jika ada kesalahan dari warga atau petugas, semuanya ada bukti dan pelayanan bisa lebih transparan,” pungkas Baktiono.

Reporter: B4M
Editor: Redaksi Lensa Parlemen