Lensa Parlemen l Surabaya – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Surabaya menyampaikan sikap penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi pada Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, (8/9/2022).
Sidang Paripurna DPRD yang dihadiri Wali Kota Surabaya tersebut berisi agenda tunggal yakni Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2022.
Sikap PKS tersebut mula-mula disampaikan melalui Pemandangan Umum Fraksi PKS yang dibacakan oleh Juru Bicara Fatkur Rohman, di atas podium. Sesaat kemudian, Ketua Fraksi Cahyo Siswo Utomo, Sekretaris Aning Rahmawati, dan Akhmad Suyanto kompak membentangkan poster bertuliskan “PKS Menolak Kenaikan Harga BBM” dari tempat duduk masing-masing. Bahkan Wakil Ketua DPRD dari PKS, Reni Astuti, turun dari kursi Pimpinan dan turut membentangkan poster.
Usai Sidang Paripurna, Ketua Fraksi PKS Cahyo Siswo Utomo menjelaskan lebih jauh mengenai Sikap Fraksi PKS dalam Konferensi Pers di Ruang Pimpinan Dewan yang dihadiri oleh seluruh Anggota Fraksi PKS. Cahyo menyampaikan bahwa beberapa hari ini Anggota Dewan PKS turun langsung menyerap aspirasi dari warga kota terhadap kenaikan BBM bersubsidi. “Hasilnya, antara lain warga berkata “Harga-harga mulai naik”, “Jualan tambah susah karena harganya harus naik”, “Semua harga pokok jadi naik”, “Waktunya tidak tepat”, “Kami keberatan BBM Naik”, “Mohon segera diturunkan lagi harga BBM”, “Terlalu mahal. Kalau naik 200-500 rupiah masih maklum. Kalau naik sampai 3000 parah” Itu kalimat-kalimat yang kami dengar langsung,” ujar Cahyo.
Cahyo melanjutkan, ”Apa yang kami dengar langsung dari lidah rakyat, kami harus sampaikan. Fraksi PKS sejalan dengan aspirasi warga kota. Kami memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi ini,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PKS Kota Surabaya ini.
Lebih lanjut Cahyo menuturkan bahwa kenaikan harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih sepenuhnya akibat pandemi.
“Beberapa waktu yang lalu, rakyat terpukul kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur meroket,” tambahnya.
Cahyo kemudian mencontohkan para nelayan yang jumlahnya lebih dari 1.900 orang di Surabaya, tentu sangat terpukul dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kenaikan solar sebesar 26% lebih akan membuat kenaikan perbekalan nelayan lebih dari 50%.
“Tentu ini sangat berat bagi mayoritas nelayan kita yang merupakan nelayan kecil. Belum lagi, jatah solar subsidi untuk nelayan tidak sepenuhnya bisa diakses. Sekarang harganya dinaikkan. Ini menambah penderitaan nelayan,” tutur Cahyo prihatin.
Soal inflasi juga sempat disinggungnya. Kenaikan BBM ini tentu akan menyebabkan terjadinya inflasi terutama di sektor pangan. Setiap kenaikan 10 persen BBM bersubsidi, inflasi bertambah 1,2 persen. Khusus Surabaya, beberapa hari lalu BPS Jatim bahkan merilis bahwa Surabaya satu-satunya kota dari 8 Kota IHK (Indeks Harga Konsumen) di Jawa Timur yang mengalami inflasi. Inflasi bulanan Surabaya di Agustus 2022 tercatat sebesar 0,26 persen.
“Dengan kenaikan ini inflasi akan bertambah, daya beli dan konsumsi akan semakin melemah. Sehingga angka kemiskinan meningkat, dan pengangguran semakin bertambah,” ujar Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda ini.
Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 24,17 Triliun, yang diberikan tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat akibat dampak pandemi dan angka inflasi yang sudah tinggi.
Cahyo juga menjelaskan, Di Surabaya warga yang berhak menerima Bansos dari Pemerintah Pusat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos hanya 97.981 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Masih jauh dari jumlah warga yang terdampak dan rentan terhadap kenaikan harga BBM subsidi ini. Jumlah Penduduk Miskin di Surabaya saja mencapai 152.000 lebih menurut BPS.
“Tentu akan merasakan dampak luar biasa dari kenaikan harga BBM ini. Seiring bertambahnya tingkat pengangguran terbuka yang sudah pada 9,68 persen atau 153 ribu orang lebih,” terang Cahyo.
Terakhir, Cahyo menyampaikan 4 Sikap Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya yakni:
Mendorong Pimpinan DPRD dan Wali Kota Surabaya menyampaikan sikap Menolak Kenaikan BBM bersubsidi kepada Pemerintah Pusat
Meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Meminta Presiden RI untuk menempatkan kebutuhan mendasar rakyat sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, kebebasan dari kemiskinan, terjangkaunya akses kepada energi dan sumber daya mineral, menjadi prioritas pembangunan dan prioritas alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meminta Presiden RI Joko Widodo melakukan efisiensi terhadap APBN dan mencegah serta mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran sehingga tidak mengurangi pos anggaran subsidi BBM untuk rakyat. (*/B4M).
