LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Pemerintah Kota Surabaya tengah menggelar pelatihan intensif bagi para petugas lapangan yang akan melaksanakan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini dinilai menjadi fondasi strategis untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Menanggapi inisiatif ini, dr. Zuhrotul Mar’ah, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya yang membidangi urusan pendidikan dan kesehatan, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan DTSEN. Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai bahwa DTSEN merupakan langkah krusial dalam memperbaiki basis data warga, yang selama ini sering kali menjadi kendala dalam penyaluran bantuan maupun perumusan kebijakan sektor publik.
“Data adalah fondasi. Tanpa data yang akurat, program apa pun — mulai dari beasiswa pendidikan, layanan kesehatan gratis, hingga pengentasan kemiskinan — berisiko tidak tepat sasaran,” ujar dr. Zuhrotul saat dimintai keterangan oleh lensaparlemen.id, Minggu (28/9/2025).
Menurutnya, keberhasilan DTSEN tidak hanya ditentukan oleh teknis pelaksanaan di lapangan, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat Surabaya.
“Kami dari Komisi D mendorong warga untuk kooperatif saat petugas datang ke rumah. Ingat, data yang mereka bawa akan menentukan apakah bantuan atau layanan publik bisa sampai ke tangan yang benar. Jangan ragu memberikan informasi dengan jujur,” tegasnya.
dr. Zuhrotul juga menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi dalam proses pendataan ini. Ia meminta agar pemerintah kota, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), benar-benar menjamin bahwa seluruh informasi yang dihimpun tidak disalahgunakan.
“Kami akan mengawasi dari legislatif untuk memastikan bahwa prinsip kerahasiaan dan keamanan data warga dijaga ketat. Kepercayaan publik sangat penting agar DTSEN berjalan lancar,” jelasnya.
Ia optimistis, apabila DTSEN ini berjalan sesuai dengan standar, maka Surabaya akan memiliki satu basis data sosial ekonomi yang sangat berharga untuk menyusun program pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy), termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan.
Sebagai dokter sekaligus pengampu kebijakan publik di sektor pendidikan dan kesehatan, dr. Zuhrotul menegaskan bahwa data terbaru sangat diperlukan untuk mendeteksi kebutuhan layanan secara riil di lapangan.
“Misalnya, kita bisa memetakan area mana yang kekurangan akses pendidikan atau layanan puskesmas. Atau mengetahui keluarga mana yang layak mendapat intervensi nutrisi anak atau bantuan beasiswa,” imbuhnya.
Ia menutup pernyataan dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat, mulai dari RT, RW, hingga kelurahan, untuk terlibat aktif dalam menyukseskan DTSEN.
“Jangan anggap remeh pendataan ini. Ini bukan sekadar sensus, tapi investasi data untuk masa depan kota kita,” pungkas dr. Zuhrotul Mar’ah.
B4M/Lensa Parlemen
