LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya resmi mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 melalui rapat paripurna, Senin (10/11/2025). Pengesahan tersebut menandai komitmen legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan anggaran yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Syaiful Bahri, menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan formal, melainkan instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan warga kota.
“APBD tidak boleh hanya menjadi angka dalam dokumen. Ia harus mencerminkan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Syaiful usai rapat paripurna kepada lensaparlemen.id.
Dalam rapat tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kota Surabaya juga menetapkan berita acara persetujuan bersama terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2026. Selain itu, turut dibahas proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi salah satu komponen penting dalam Rancangan APBD.
Politikus Partai NasDem itu juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, setiap program yang dibiayai dari APBD harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai APBD hanya berhenti pada perencanaan di atas kertas. Realisasinya harus nyata. Masyarakat harus bisa melihat dan merasakan manfaatnya, baik dari sisi ekonomi, pelayanan publik, maupun pembangunan infrastruktur,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syaiful mendorong optimalisasi PAD melalui peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan sektor pajak daerah. Ia menilai Surabaya memiliki potensi ekonomi besar yang masih bisa digarap lebih maksimal.
“Komisi B mendorong agar sumber PAD digali lebih kreatif tanpa menambah beban bagi masyarakat. Misalnya lewat digitalisasi layanan, efisiensi BUMD, dan peningkatan investasi daerah,” jelasnya.
Syaiful menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen DPRD Surabaya untuk terus mengawal pelaksanaan APBD 2026 agar tetap berpihak kepada rakyat dan menjunjung prinsip keadilan serta pemerataan pembangunan.
“Kami akan memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar kembali untuk rakyat. Keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
B4M/Redaksi Lensa Parlemen
. Anggota Komisi B, Syaiful Bahri, menegaskan pentingnya){kind=link}