LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Anggota DPRD Kota Surabaya, H. Tri Didik Adiono, menekankan pentingnya kolaborasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Surabaya dalam menghadapi potensi bencana yang dipicu oleh fenomena cuaca ekstrem. Menurutnya, pola cuaca yang tidak menentu kini terjadi secara rutin setiap tahun akibat perubahan iklim global.
“Bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh harus jadi parameter kewaspadaan warga Surabaya terhadap potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan puncaknya akan terjadi pada Desember–Januari 2026. Jadi iklim ini lagi tidak bersahabat. Karena itu, OPD terkait harus sigap melakukan langkah pencegahan,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).
Tekankan Pencegahan, Bukan Hanya Penanganan
Didik berharap sejumlah OPD yang berkaitan langsung dengan penanggulangan bencana, seperti BPBD Surabaya, Perlindungan Masyarakat (Linmas), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), serta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) lebih fokus melakukan tindakan pencegahan. Menurutnya, penanganan tidak boleh hanya dilakukan setelah bencana terjadi.
Ia menegaskan perlunya sosialisasi yang efektif kepada perangkat masyarakat tingkat bawah.
“Ya, dengan melakukan sosialisasi kepada RT/RW dan lurah-lurah, serta tokoh-tokoh masyarakat di mana tempat-tempat rawan, termasuk kampung dekat sungai yang potensi airnya meluap dan banjir,” jelasnya.
Sosialisasi Harus Jemput Bola
Politisi senior PDI-P yang akrab disapa Didik Beldex itu menilai bahwa sosialisasi tidak akan efektif jika hanya dilakukan dengan mengumpulkan warga di kantor kelurahan.
“Kadang mereka malas datang. Karena itu, pihak kelurahan yang harus jemput bola, datang ke lokasi-lokasi rawan tersebut,” ungkapnya. Ia menyampaikan kekhawatiran bahwa jika Surabaya diguyur hujan terus-menerus selama dua hingga tiga hari seperti di Sumatera, potensi banjir tidak dapat dihindari.
Waspada Angin Kencang, OPD Diminta Proaktif
Selain hujan ekstrem, Didik menyoroti kemungkinan munculnya angin kencang yang dapat membahayakan infrastruktur kota, terutama papan reklame berukuran besar dan pohon-pohon rimbun.
Ia menegaskan pentingnya pengawasan terpadu oleh OPD terkait.
“Pohon-pohon besar yang rimbun harus dirampingkan. Bukan ditebang, tapi dirampingkan. Makanya seluruh OPD harus berkolaborasi, mengingat puncak cuaca ekstrem diprediksi akan terjadi pada Desember–Januari 2026,” tegasnya.
OPD Diminta Lakukan Aksi Lapangan Sejak Sekarang
Lebih jauh, Didik meminta agar seluruh OPD segera melakukan pengecekan lapangan secara langsung, tanpa menunggu aduan masyarakat.
“Contohnya, papan reklame. OPD terkait harus melihat dan mendeteksi papan reklame mana yang tiangnya sudah keropos. Karena kalau tidak jemput bola, mereka tidak akan tahu. DLH juga harus aktif keliling melihat pohon-pohon mana yang harus dirampingkan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam memberikan laporan dini kepada kelurahan maupun petugas teknis.
“Dan yang tak kalah penting, masyarakat dan petugas kelurahan juga harus proaktif memberikan info kepada petugas DLH dan sebagainya. Jadi berkesinambungan dan saling komunikasi. Langkah antisipasi lebih baik dilakukan sejak dini dari pada menunggu terjadinya bencana,” pungkasnya.
B4M/Lensa Parlemen
