Arsip Kategori: DPRD KOTA SURABAYA

Jelang Pengesahan Perubahan APBD, Fraksi PKS Minta Pemkot Tuntaskan Perbaikan Balai RW, Rutilahu

 

Lensa Parlemen l SURABAYA,            Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menyelesaikan perbaikan 1100 lebih Balai RW yang dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2023.

Selain itu, dalam sisa pelaksanaan APBD Tahun 2023, Pemkot juga diminta untuk menyelesaikan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), serta merealisasikan berbagai program yang berkaitan dengan pengendalian banjir dan menambah anggaran untuk transportasi massal.

Hal tersebut disampaikan F-PKS dalam Sidang Paripurna DPRD Surabaya Selasa siang tadi. Sidang mengagendakan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD 2023, sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Akhmad Suyanto yang menjadi juru bicara Fraksi PKS menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas lingkungan kampung Surabaya.

“Karena itu kami mendorong agar renovasi 1100 lebih Balai RW bisa segera dituntaskan. Hal ini penting karena sentra kegiatan warga ada di Balai RW. Berbagai fungsi pendidikan, kesehatan, olahraga, administrasi kependudukan, sosial budaya, hingga keagamaan, selama ini banyak dilakukan di Balai-balai RW,” ujar Yanto.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKS juga memberikan apresiasi kepada Pemkot dan Badan Anggaran DPRD yang telah mulai menganggarkan dana operasional RT RW pada APBD Perubahan 2023 ini.

“Tentu ini akan meringankan beban biaya listrik/air di Balai RW yang selama ini menjadi tanggungan warga,” kata Yanto, yang juga Anggota Komisi B DPRD ini.

Selain soal perbaikan Balai RW, Fraksi PKS juga mengingatkan masih adanya 2.700 antrian perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu).

“Karena adanya rasionalisasi terhadap anggaran 500 rutilahu di tahun 2023 ini, maka kami meminta Pemkot menyelesaikan perbaikan rutilahu sejumlah anggaran yang ada. Jangan sampai ada yang tidak terlaksana. Dan untuk penyelesaian antrian program perbaikan rutilahu, kami meminta dianggarkan pada Tahun Anggaran 2024,” ujar Yanto.

Berikutnya Fraksi PKS juga meminta Pemerintah Kota untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Kader Surabaya Hebat (KSH), terkait dengan fungsinya sebagai kader lingkungan.

“Kami meminta agar tupoksi 306 Faskel, 31 Korcam, dan 5 Korwil yang merangkap dengan tupoksi KSH lainnya harus dipisahkan, dan difokuskan untuk pengelolaan lingkungan. Utamanya pengelolaan sampah. Sehingga hal ini dapat menguatkan upaya pemkot dalam pengurangan sampah, yang sampai dengan hari ini belum signifikan hasilnya,” terang Yanto saat membacakan Pendapat Fraksi.

Catatan lain yang disampaikan adalah tentang upaya dalam mengurai titik-titik kemacetan.

“Sebagaimana kita rasakan bersama, APBD Perubahan 2023 ini belum secara signifikan menyelesaikan 25 titik macet di kota Surabaya. Karena itu Fraksi PKS mendorong untuk secara bertahap dan lebih serius, Pemerintah Kota menambahkan anggaran penyelesaian titik macet di Tahun Anggaran berikutnya,” ujar Yanto.

Sejalan dengan hal tersebut, Yanto menjelaskan perlunya penguatan anggaran moda transportasi massal. “Pada tahun 2023 ini baru berkisar 0,6% dari total APBD Kota Surabaya. Tentu masih jauh untuk dapat memenuhi harapan warga kota akan hadirnya solusi transportasi massal yang baik,” ungkap pria lulusan ITS ini.

Memasuki musim penghujan, Fraksi PKS juga mendorong Pemerintah Kota untuk menyelesaikan berbagai program penanggulangan banjir secara lebih sistematis.

“Sehingga penyelesaian persoalan banjir bisa lebih terukur. Selain itu juga kami minta agar dialokasikan anggaran yang lebih besar di tahun anggaran berikutnya, mengingat besarnya rasionalisasi anggaran pengendalian banjir di tahun 2023 ini,” pungkas Yanto.(B4M)

Dewan Terima Keluhan Warga Terkait Kartu BPJS Kesehatan Non Aktif

Lensa Parlemen l Surabaya – Anggota DPRD Surabaya Zurotul Mar’ah menerima aduan warga terkait Kartu BPJS kesehatan tidak aktif. Dia meminta dinas terkait terutama untuk program kesehatan dan pendidikan agar menjadi perhatian khusus.

Zurotul Mar’ah yang duduk di kursi anggota komisi B DPRD Surabaya dan berprofesi sebagai dokter ini menyampaikan aduan tersebut kepada awak media, bahwa ada salah satu warga sakit kencing manis hingga katarak mendatangi dirinya.

“Nah, kalau seseorang kencing manis pengobatannya kan harus selamanya. Saya pikir juga jangan di-non aktifkan, karena Pemkot Surabaya sudah menjamin juga kesehatan mereka,” kata Zurotul Mar’ah, Senin, 31/7/2023.

Meski bukan dari bidang komisinya, Zurotul meminta agar Dinas Kesehatan Surabaya kembali memetakan dan menginventarisir warga miskin Surabaya mana saja yang belum mendapatkan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Dinas yang bertugas untuk mengumpulkan pendapatan asli daerah harus lebih bersemangat kembali. Untuk apa? Untuk membantu mewujudkan visi dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang memberikan perlindungan kesehatan melalui Universal Health Coverage,” jelas Zurotul Mar’ah.

Masih Zurotul Mar’ah, Selain itu sudah saatnya Dinas Kesehatan Surabaya memikirkan peserta BPJS Kesehatan kelompok PBI dibagi dengan klinik-klinik yang ada di Surabaya.

“Sejauh ini, para peserta BPJS Kesehatan PBI dialokasikan untuk puskesmas saja. Surabaya memiliki 63 puskesmas induk. Nasib klinik di Surabaya bagaimana? Tenaga kesehatannya ada yang gaji cuman Rp 1 jutaan saja, kasihan,” ungkapnya.

Sementara itu, Achmad Zammanar Azam Kabag SDM Umum dan Komunikasi dari BPJS Kesehatan Surabaya mengatakan, hingga kini, 2.990.115 orang Surabaya yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. “Kalau iuran yanh dibayarkan Pemkot Surabaya pesertanya 891.913, per bulan lebih kurang Rp 35 miliar,” jelasnya. (B4M)

DPRD Surabaya Bantu Warga, Dampak Covid-19

Lensa Parlemen, Surabaya – Nur Fitriati seorang istri sekaligus anak yang kini harus bertahan hidup bersama empat anak perempuannya. Setelah sang suami yang menjadi tulang punggung keluarga pergi meninggalkan dirinya pada pertengahan 2021 lalu bersamaan dengan ayahnya karena covid-19.

Belum genap tujuh hari belahan jiwanya pergi, perempuan 50 tahun itu dibebani dengan anak bungsunya yang harus melanjutkan jenjang pendidikannya di SMA/SMK Sederajat. Pilihan tersebut jatuh di SMK swasta jurusan perhotelan di Kota Surabaya.

“Sekarang saya sudah menetap di Tembok Sayuran II, Kalau dulu saya di daerah Demak. Pindah kesini itu setelah bapak dan suami saya meninggal dunia karena Covid-19 yang masih rame – ramenya dulu. Gara – gara itu juga Grace baru mendapatkan sekolah setelah hari kedua siswa masuk ajaran baru di SMK swasta”, ungkap Nur Fitriati, Kamis (15/06/2023).

Setahun berjalan, Nur masih mampu membiayai sekolah (SPP) untuk Grace dan kebutuhan keluarganya. Namun ketika Grace duduk di bangku kelas 11, Nur terseok-seok tak mampu membayar biaya SPP Grace. Total hampir Rp 5 juta. Hingga berbuntut tidak boleh mengikuti ujian kenaikan kelas oleh pihak sekolahnya.

“Ketika anak saya yang lain, ada yang sakit, saya yang sebelumnya buka kantin di sekolahan swasta akhirnya tidak kuat bayar sewa. Kantin saya tutup, bayar mahal sewanya Rp 10 juta, belum bayar SPP Grace sama kebutuhan keluarga lainnya,” jelasnya.

Secara terpisah Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna mengaku menerima aduan masyarakat yang menerangkan kondisi Nur Fitriati berserta empat anaknya yang dalam kondisi terhimpit. Akibat ditinggal oleh tulang punggung keluarganya yakni suami akibat Covid-19.

Wanita yang akrab disapa Bunda Ayu ini menerangkan akibat adanya pandemi Covid-19 ditingkat pemerintah dan masyarakat banyak sekali penyesuaian. Tidak hanya itu dampak dari virus mematikan ini turut merubah cara pandang seseorang terhadap menjaga pola kesehatan.

“Akibat pandemi Covid-19 itu banyak perubahan yang kita rasakan dari segi roda pemerintahan saja seperti kebijakan – kebijakan dan sejauh ini saya juga melihat ditingkat masyarakat adanya kesenjangan sosial, pergeseran ekonomi, bahkan pendidikan juga ada. Jadi tidak heran kalau ada warga yang tidak bisa bayar sekolah bahkan harus putus sekolah”, ujar Bunda Ayu.

Ketika disinggung mengenai pelunasan biaya sekolah putri bungsu Nur Fitriati. Politisi Golkar Surabaya itu membenarkan jika ia memberikan bantuannya guna melanjutkan pendidikan Grace. Hingga awalnya tidak dapat mengikuti ujian kini telah dapat mengikuti ujian kenaikan kelas sejak Senin (12/06/2023).

“Iya benar, sudah memberikan bantuan kepada Grace dari total SPP yang harus dibayarkan hanya 3/4, lalu sisanya dibantu oleh ketua yayasan sekolah. Selain itu saya juga meminta agar masalah ini selesai dalam arti tidak ada perundungan disana sini jadi Grace bisa mendapatkan haknya untuk belajar secara nyaman,” tuturnya

Apalagi Surabaya ini Kota Layak Anak. Saya akan pasang badan jika ada aksi bullying,” imbuhnya.

Wanita yang menjadi ketua dalam komisi dibidang hukum dan pemerintahan ini turut menyesalkan adanya peristiwa tersebut. Mengingat kewenangan dalam pendidikan tingkat SMA/SMK Sederajat berada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Kalo dulukan kita punya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan Di Kota Surabaya jadi dari tingkat dasar hingga menengah atas itu menjadi tanggungan pemerintah kota. Namun setelah adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semua berubah drastis dan kita tidak mempunyai kewenangan,” tegasnya.

Pertiwi Ayu Krishna yang juga ketua Srikandi Pemuda Pancasila Surabaya turut menyampaikan harapannya agar tidak ada lagi warga kota Surabaya yang tidak mengenyam pendidikan baik tingkat dasar ataupun menengah. Mengingat kini telah memasuki era persaingan pekerja dengan standarisasi ijazah terakhir yakni SMA/SMK Sederajat.

“kalo begini terus tidak menutup kemungkinan akan banyak pengangguran karena tidak mampu bersaing didunia kerja. Sekarang ini, minimal SMA bukan lagi SMP seperti era 2008 lalu yang wajib belajar sembilan tahun. Kalau memang provinsi tidak memungkinkan anggaran minim, saya dulu mantan anggota banggar DPRD Surabaya melihat dana APBD kami yang besar ini cukup mengatasi masalah pendidikan dari PAUD bahkan perguruan tinggi,” pungkasnya. (B4M)

Terima Kunjungan Sekda Ikhsan, Fraksi PKS Pesankan Peningkatan Kinerja SDM Pemkot

Lensa Parlemen l Surabaya – Sekretaris Daerah Kota Surabaya yang baru saja dilantik, Ikhsan, melakukan kunjungan kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Surabaya, pada Selasa sore (14/2). Bertempat di Ruang Wakil Ketua DPRD Reni Astuti yang hadir selaku tuan rumah, nampak jajaran Fraksi PKS datang lengkap. Mulai Ketua Fraksi Cahyo Siswo Utomo, Wakil Ketua Fatkur Rohman, Sekretaris Aning Rahmawati, dan Anggota Akhmad Suyanto.

Ketua Fraksi Cahyo Siswo Utomo menyambut hangat kunjungan Ikhsan.
“Ini menandai satu permulaan yang baik dengan adanya silaturrahim. Meskipun secara pribadi-pribadi bukan kali pertama bertemu beliau, namun kehadiran beliau hari ini sebagai Sekda tentu sangat berarti. Untuk itu kami sangat berterima kasih,” ujar Cahyo.

Pada pertemuan selama kurang lebih dua jam tersebut, Ikhsan dan para anggota Fraksi PKS bertukar pikiran mengenai persoalan pembangunan Kota Surabaya.

“Fraksi PKS menyampaikan beberapa gagasan berkenaan dengan situasi dan kondisi Surabaya akhir-akhir ini. Sebagai Sekda, tentu beliau sudah mengerti hal tersebut. Namun sebagai Dewan, kami wajib urun rembug menyampaikan aspirasi warga kota,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PKS Kota Surabaya ini.

Cahyo menambahkan bahwa salah satu yang menjadi konsern PKS adalah kualitas SDM Pemkot. “Kami berharap SDM Pemkot bisa menjadi birokrat yang profesional, unggul, sehat, dan produktif. Dengan pesatnya teknologi digital dan berkembangnya orientasi pelayanan pada lembaga publik, maka sudah sepatutnya SDM Pemkot lebih produktif dan kompetitif. Pak Sekda sebagai mantan Kadis dan juga Inspektorat, tentu memahami hal ini.” jelasnya.

Di kesempatan tersebut juga dibicarakan upaya terobosan agar Surabaya lebih cepat pulih secara ekonomi, sosial, dan budaya, pasca dilanda pandemi covid-19. “Betul, kami tadi berbincang pula perkembangan Surabaya ke depan. Bagaimana agar sosial politiknya semakin harmoni, warga kota semakin sejahtera ekonominya, dan semakin bermartabat secara budaya,” terang Cahyo.

Fraksi PKS juga menyampaikan kesiapan untuk berkolaborasi dengan seluruh jajaran Pemkot dalam rangka mensukseskan berbagai Rencana Pembangunan yang telah disusun bersama.

“Pekerjaan melayani dan menyejahterakan warga kota tentu tidak bisa dilakukan satu dua pihak. Oleh sebab itu PKS siap menjadi bagian yang aktif dan kontributif dalam setiap upaya tersebut. Sejak awal keberadaan PKS untuk itu,” tutup pria yang juga dikenal sebagai Wakil Ketua Bapemperda ini.(B4M)

DPW Perempuan Amanat Jatim, Rayakan Momen Hari Ibu

Lensa Parlemen l Surabaya – Momen hari ibu pada 22 Desember mendatang, DPW Perempuan Amanat PAN Jawa Timur turun ke jalan. Organisasi sayap kanan dari PAN khusus perempuan itu membagikan makanan dalam kotak dan minuman kepada para pengguna jalan.

Pembagian nasi dilakukan di depan Jalan Darmokali 5C Surabaya, Rumah Aspirasi PAN. Ketua DPW Perempuan Amanat Juliana Evawati tampak ikut “turun gunung”. Perempuan yang akrab disapa Jeje itu menuturkan, pembagian nasi ke para pengguna jalan sekaligus mengukuhkan bahwa perempuan juga mau berkontribusi di dunia sosial. Tak ada batasan antara perempuan dan pria dalam berbuat kebaikan. Ada 500 kotak nasi yang dibagikan.

Para Perempuan PAN DPW Jawa Timur, Saat Kegiatan Bagi2 Nasi Kotak Kepada Para Pengendara

Di momen hari ibu, Perempuan Amanat Jawa Timur ternyata telah mengonsep satu acara khusus. Jeje mengungkapkan, pihaknya berencana berkunjung ke salah seorang perempuan yang istimewa di Surabaya. “Kami berharap, di hari ibu kali ini, para ibu bisa tangguh dan kuat,” katanya.

Banyak ruang untuk berekspresi bagi para perempuan. Jeje mengajak kepada para perempuan agar tak takut bersuara juga. Menyampaikan apa yang dirasakan. “Jangan mau dilecehkan, diremehkan, atau dipinggirkan. Perempuan itu juga bisa bergerak,” imbuhnya.

Salah satu bentuk kontribusi Perempuan Amanat Jawa Timur dalam menyalurkan energi positif kepada kaum hawa yakni mendukung penuh di bidang ekonomi mandiri. Jeje menyebutkan, organisasinya sangat terbuka kepada pelaku UMKM. Perempuan Amanat punya produk minuman yang dijual dan dibuat oleh anggotanya.

Lalu, bagaimana peran Perempuan Amanat di bursa politik? Jeje mengaku bahwa pihaknya tak berhenti mencari dan menyiapkan “pasukan” atau kader perempuan terbaik. “Sehingga, kami bisa mewujudkan Jawa Timur ini basis PAN pada 2024,” papar perempuan yang juga sebagai anggota legislatif Komisi D DPRD Surabaya.

Terpisah, Ketua DPW PAN Jatim, Ahmad Rizki Sadig, percaya jika Perempuan Amanat mempunyai kader yang tangguh dan potensial. Terutama, mereka yang mau memperjuangkan suara-suara masyarakat. “Perempuan Amanat PAN bisa menjadi salah satu pilar penyangga dalam mewujudkan program besar Jawa Timur Basis PAN,” pungkasnya. (B4M)

Sukirman, Guru Ngaji Berharap Mendapatkan Intervensi Dari Pemkot

Lensa Parlemen l Surabaya, Ketua Komisi A Surabaya Pertiwi Ayu Krishna sambangi salah satu pengajar Al-Qur’an bertempat di Mushola Baitul Ihsan Kalibokor Kencana Gang 2 Surabaya yang kini tak dapat santunan pemerintah kota.

Sukirman bersama istrinya Siti Jumaroh mengabdikan diri mencerdaskan 65 generasi muda melalui jalur pendidikan agama, Selain sebagai pengajar ngaji Sukirman juga sebagai pembersih makam yang mendapatkan upah dari orang yang menitipkan makam untuk dibersihkan.

“Ya begini, kehidupan saya tiap hari bergantung pada urus makam. Selain itu juga kadang – kadang ada yang kasih rezeki lewat ajar ngaji, apalagi saya sudah 20 tahun lebih ngajar ngajinya,” ungkap Kirman, Jumat (9/12/2022).

Saat Covid-19 menghantam berbagai elemen. Hingga penetapan pandemi oleh pemerintah pusat membuat kondisi berubah. Terutama dalam penerapan jaga jarak (Physical Distancing) yang memaksa penerapan teknologi dibutuhkan dalam menjalankan sejumlah program khususnya yang mengharuskan tatap muka.

Namun hal ini dirasa membawa dampak positif tetapi selaras dengan dampak negatifnya. Mengakibatkan Sukirman tak dapat santunan pemerintah kota Surabaya karena kemampuannya yang tak dapat mengikuti perkembangan teknologi.

“Melalui aplikasi-aplikasi itu loh rumit gitu mas jadi ya gak bisa dapat bantuan. Kan, saya ini orangnya gaptek (red : gagap teknologi). Dulu juga pernah buat buka rekening bank Jatim bikin surat pertanyaan tidak memiliki NPWP jadi selama satu tahun sempat dapat bantuan itu sebelum pandemi Covid-19,” ujarnya.

Sementara itu dalam menerima keluhannya Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna mengaku prihatin karena masih adanya warga kota pahlawan yang mengalami kendala hingga intervensi tak dapat diterima. Meski sudah di era digital, dia berharap program pemkot digital pembelajaran mengaji bisa disesuaikan kondisi di lapangan juga.

“Mau gak mau sekarang ini semua sudah digital jadi harus mengikuti aturan. Hanya saja dengan adanya berbagai pertimbangan kita tetap akan sambung lidahkan (red: menyampaikan) ke pemerintah kota. Agar adanya operator – operator yang dapat membantu mereka – mereka yang tidak memiliki jalur kesana,” terangnya.

Menurutnya, jangan sampai hanya karena pengajar ngaji yang kurang paham secara digital hingga tak memiliki sumber daya perlengkapan digital, tidak mendapat intervensi pemkot. Misal, honor.

“Kasihan juga sudah 20 tahun mengajar ngaji tapi tidak mendapatkan honor. Pak Kirman ini juga menyambi sebagai tukang bersih-bersih makam di TPU Ngagel,” jelas Ketua Srikandi Pemuda Pancasila Surabaya itu. (B4M)

Abdul Ghoni Paparkan Kinerja Pada Masyarakat Bulak, Saat Reses

Lensa Parlemen l Surabaya – Masa reses tahun sidang ke IV masa persidangan ke I tahun anggaran 2022. Anggota DPRD Surabaya, Abdul Ghoni Muhklas Ni’am Legislator PDI Perjuangan gelar penjaringan aspirasi masyarakat (Reses) di kecamatan Bulak, balai RT03 RW03 kelurahan Bulak, Kamis, (13/10/2022) malam.

Abdul Ghoni Ni’am, Anggota Komisi C DPRD Surabaya, saat reses didampingi Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Sjukur Amaludin. Reses Cak Ghoni panggilan akrabnya, berupaya menggali ide, saran, kritik serta keluhan masyarakat di kelurahan Bulak.

Menurut Suminarko ketua RW 3 yang hadir di acara tersebut, mengaku bangga wilayahnya disambangi Pak Ghoni anggota DPRD Surabaya, untuk melakukan aspirasi masyarakat atau keluhan warganya.

Sementara itu Amir warga RT 3, RW3 juga mengatakan, bahwa warga sangat dekat dengan Pak Ghoni, sedangkan usulan warga terealisasi.

“Kedekatan antara Pak Ghoni dan Warga RT 3 RW 3 seperti Keluarga, karena usulan – usulan Warga banyak yang direalisasikan,” kata Amir.

“Disinilah kita dapat berkoordinasi dengan baik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat,” imbuhnya.

Di pokok acara reses, Abdul Ghoni memaparkan kinerjanya yang sudah terealisasi atas keluhan atau usulan masyarakat, mengingat dirinya selaku wakil rakyat di Dapil III Surabaya.

“Hasil perjuangan anggota Fraksi PDI Perjuangan, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur, usulan PJU dan kebutuhan masyarakat mulai Pendidikan dan Kesehatan ,” pungkasnya. (B4M)

Warga MBR Tidak Dapat Bansos Wadul Dewan, Saat Reses

Lensa Parlemen l Surabaya – Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, mengawali hari pertama masa reses sidang ke IV persidangan ke I tahun anggaran 2022, dengan sambung roso bersama warga RW 01 Kelurahan Medokan Semampir, Rabu (12/10/2022).

Berbagai persoalan diutarakan warga, kepada legislator PDIP Surabaya tersebut. Masumah salah seorang warga yang hadir menyampaikan, jika dirinya tidak lagi mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

“Suami saya kuli bangunan yang penghasilannya tidak tentu. Untuk makan sehari-hari kadang saya utang kepada tetangga. Untuk bayar sekolah anak saya, utang ke pemilik kos tempat saya tinggal,” ujarnya.

Lebih lanjut ibu anak 1 ini mengatakan, kalau dulu di tahun 2020, saat mulai pandemi dirinya sempat mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah.

“Namun ketika bantuan dialihkan berupa sembako, saya tidak pernah dapat lagi. Malah ada warga yang punya mobil, punya rumah mewah, dapat sembako. Sedangkan saya yang kondisi begini tidak dapat sembako,” imbuhnya dengan suara menahan tangis di depan Anas Karno.

Masumah menceritakan dirinya sekarang tinggal di kamar kos dengan sewa Rp 800 ribu tiap bulan. Setelah rumah mertua yang ditumpanginya untuk tinggal dijual.

“Uang sewanya mahal. Karenaya saya berharap bisa tinggal dirumah susun,” pungkasnya.

Anas Karno prihatin dengan kondisi tersebut. “Jangan sampai ada warga Surabaya yang sebenarnya berhak mendapatkan bansos malah tidak dapat. Saya akan kawal warga ini mendapatkan haknya,” ujarnya.

Anas mengatakan, dirinya segera melakukan komunikasi dengan Lurah maupun Camat, dimana warga tersebut tinggal.

“Lurah dan Camat harus melihat betul kondisi warganya. Kondisi ini harus segera diatasi dan dituntaskan,” tegasnya.(B4M/*)

Fraksi PKS DPRD Surabaya Tolak Kenaikan BBM, Saat Sidang Paripurna

Lensa Parlemen l Surabaya – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Surabaya menyampaikan sikap penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi pada Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, (8/9/2022).

Sidang Paripurna DPRD yang dihadiri Wali Kota Surabaya tersebut berisi agenda tunggal yakni Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2022.

Sikap PKS tersebut mula-mula disampaikan melalui Pemandangan Umum Fraksi PKS yang dibacakan oleh Juru Bicara Fatkur Rohman, di atas podium. Sesaat kemudian, Ketua Fraksi Cahyo Siswo Utomo, Sekretaris Aning Rahmawati, dan Akhmad Suyanto kompak membentangkan poster bertuliskan “PKS Menolak Kenaikan Harga BBM” dari tempat duduk masing-masing. Bahkan Wakil Ketua DPRD dari PKS, Reni Astuti, turun dari kursi Pimpinan dan turut membentangkan poster.

Usai Sidang Paripurna, Ketua Fraksi PKS Cahyo Siswo Utomo menjelaskan lebih jauh mengenai Sikap Fraksi PKS dalam Konferensi Pers di Ruang Pimpinan Dewan yang dihadiri oleh seluruh Anggota Fraksi PKS. Cahyo menyampaikan bahwa beberapa hari ini Anggota Dewan PKS turun langsung menyerap aspirasi dari warga kota terhadap kenaikan BBM bersubsidi. “Hasilnya, antara lain warga berkata “Harga-harga mulai naik”, “Jualan tambah susah karena harganya harus naik”, “Semua harga pokok jadi naik”, “Waktunya tidak tepat”, “Kami keberatan BBM Naik”, “Mohon segera diturunkan lagi harga BBM”, “Terlalu mahal. Kalau naik 200-500 rupiah masih maklum. Kalau naik sampai 3000 parah” Itu kalimat-kalimat yang kami dengar langsung,” ujar Cahyo.

Cahyo melanjutkan, ”Apa yang kami dengar langsung dari lidah rakyat, kami harus sampaikan. Fraksi PKS sejalan dengan aspirasi warga kota. Kami memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi ini,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PKS Kota Surabaya ini.

Lebih lanjut Cahyo menuturkan bahwa kenaikan harga BBM akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih sepenuhnya akibat pandemi.

“Beberapa waktu yang lalu, rakyat terpukul kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur meroket,” tambahnya.

Cahyo kemudian mencontohkan para nelayan yang jumlahnya lebih dari 1.900 orang di Surabaya, tentu sangat terpukul dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kenaikan solar sebesar 26% lebih akan membuat kenaikan perbekalan nelayan lebih dari 50%.

“Tentu ini sangat berat bagi mayoritas nelayan kita yang merupakan nelayan kecil. Belum lagi, jatah solar subsidi untuk nelayan tidak sepenuhnya bisa diakses. Sekarang harganya dinaikkan. Ini menambah penderitaan nelayan,” tutur Cahyo prihatin.

Soal inflasi juga sempat disinggungnya. Kenaikan BBM ini tentu akan menyebabkan terjadinya inflasi terutama di sektor pangan. Setiap kenaikan 10 persen BBM bersubsidi, inflasi bertambah 1,2 persen. Khusus Surabaya, beberapa hari lalu BPS Jatim bahkan merilis bahwa Surabaya satu-satunya kota dari 8 Kota IHK (Indeks Harga Konsumen) di Jawa Timur yang mengalami inflasi. Inflasi bulanan Surabaya di Agustus 2022 tercatat sebesar 0,26 persen.

“Dengan kenaikan ini inflasi akan bertambah, daya beli dan konsumsi akan semakin melemah. Sehingga angka kemiskinan meningkat, dan pengangguran semakin bertambah,” ujar Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda ini.

Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 24,17 Triliun, yang diberikan tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat akibat dampak pandemi dan angka inflasi yang sudah tinggi.

Cahyo juga menjelaskan, Di Surabaya warga yang berhak menerima Bansos dari Pemerintah Pusat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos hanya 97.981 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Masih jauh dari jumlah warga yang terdampak dan rentan terhadap kenaikan harga BBM subsidi ini. Jumlah Penduduk Miskin di Surabaya saja mencapai 152.000 lebih menurut BPS.

“Tentu akan merasakan dampak luar biasa dari kenaikan harga BBM ini. Seiring bertambahnya tingkat pengangguran terbuka yang sudah pada 9,68 persen atau 153 ribu orang lebih,” terang Cahyo.

Terakhir, Cahyo menyampaikan 4 Sikap Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya yakni:

Mendorong Pimpinan DPRD dan Wali Kota Surabaya menyampaikan sikap Menolak Kenaikan BBM bersubsidi kepada Pemerintah Pusat
Meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Meminta Presiden RI untuk menempatkan kebutuhan mendasar rakyat sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, kebebasan dari kemiskinan, terjangkaunya akses kepada energi dan sumber daya mineral, menjadi prioritas pembangunan dan prioritas alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meminta Presiden RI Joko Widodo melakukan efisiensi terhadap APBN dan mencegah serta mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran sehingga tidak mengurangi pos anggaran subsidi BBM untuk rakyat. (*/B4M).