Arsip Kategori: KOMISI – B

Komisi B Rapat Pansus Bahas Raperda P4GN dan Prekusor Narkotika

Lensa Parlemen I SURABAYA                          Komisi B DPRD kota Surabaya gelar Rapat Panitia Khusus (Pansus) membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika (PN), Senin, (13/11/2023).

Dalam rapat pembahasan raperda tersebut komisi B DPRD Surabaya mengundang Polrestabes Surabaya, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, SatPol PP, Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Bagian Hukum dan Kerjasama Pemerintah kota Surabaya.

Rapat dipimpin wakil ketua Pansus Raperda P4GN dan PN, John Tamrun didampingi Sekertaris Pansus dan beberapa Anggota Pansus. Rapat digelar di ruang rapat komisi B DPRD kota Surabaya, Jl. Yos Sudarso, Surabaya.

Berita selengkapnya klik disini ...

Komisi B Gelar RDP Evaluasi Perijinan Blackhole KTV, Atas Peristiwa Pengunjung yang Meninggal Dunia 

 

Lensa Parlemen TV-Online 

SURABAYA – Komisi B DPRD kota Surabaya gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang evaluasi perijinan usaha Blackhole KTV Lenmark, Jl Mayjen Jonosewoyo Surabaya, Jumat 6/10/2023.

Rapat ini digelar dengan adanya peristiwa pengunjung Blackhol KTV di lenmark yang meninggal dunia.

Dalam rapat tersebut komisi B DPRD Kota Surabaya mengundang Polrestabes Surabaya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP, Bagian Hukum dan Kerjasama, satpol PP serta Pengelola Blackhol KTV.

Dalam RDP evaluasi ini, Komisi B mempertanyakan kepada DPMPTSP Pemkot Surabaya terkait ijin yang dimiliki oleh Blackhol KTV.

Klik Vidio disini…

 

Status PT BPR SAU Berubah Status PERSERODA, Serta dapat Tambahan Modal

Lensa Parlemen l Surabaya, DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna agenda mendengar pandangan umum fraksi-fraksi, sebelum disahkan menjadi peraturan daerah (perda) tentang penyertaan modal dan perubahan status PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPRR SAU) jadi perusahaan perseroan daerah (perseroda).8/11/2022

Semua pembacaan pandangan umum fraksi fraksi di DPRD Surabaya sepakat dengan penyertaan modal ini dan BPR menjadi Perseroda

Luthfiyah, Ketua Komisi B DPRD Surabaya dari fraksi Gerindra mengatakan, “Bahwa penambahan modal ke PT BPR SAU bertambah. Dari rencana awal Rp 50 miliar menjadi Rp 60 miliar. Dana awal Rp 10 miliar sudah dikucurkan saat perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2022 lalu. Adapun sisanya yang Rp 50 miliar akan disetor tahun depan,” kata Lutfiyah, sat di ruang rapat komisi B, usai mengikuti rapat paripurna.

Menurut Luthfiyah yang juga sebagai ketua Pansus , DPRD tidak serta-merta menyetujui penambahan nominal itu. Hal tersebut dilakukan berdasar pendapat para ahli dan bagian hukum Pemkot Surabaya, serta dengan hasil konsultasi ke Pemprov Jatim.

Hasilnya, nilai penyertaan Penambahan
modal ke BUMD masih bisa dimaksimalkan lagi, kalau penambahan tersebut untuk pengembangan para usaha ekonomi mikro kota Surabaya,

Selain itu, nominal tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Menurut Luthfiyah, angka Rp 60 miliar untuk menambah modal dasar BUMD masih relevan. Apalagi, itu juga dipakai untuk usaha ekonomi mikro serta untuk pemulihan ekonomi karena pandemi.

Penambahan Modal ke BPR yang berubah status menjadi Perseroda ini nantinya dapat mengembangkan usaha perbankan agar bisa bersaing dengan bank-bank swasta.

Luthfiyah juga mengatakan, bahwa penambahan nominal penyertaan modal ke PT BPR SAU diperbolehkan secara hukum dan ekonomi.

“Anggaran penyertaan modal PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama Surabaya bertambah. Semula Rp 50 miliar menjadi Rp 60 miliar, tambahan nominal tersebut wajar-wajar saja,” jelasnya.

“Mudah2an segala upaya ini benar-benar bisa memulihkan perekonomian kota surabaya dan mensejahterakan masyarakat Surabaya,” pungkasnya. (B4M).

Dewan : Lomba Ludruk Dan Produk UMKM, Hari Jadi Kota Surabaya Tahun Depan

Lensa Parlemen l Surabaya – Ketua komisi B DPRD kota Surabaya Luthfiyah mengapresiasi Pemerintah kota Surabaya atas pertunjukan di hari jadi kota Surabaya 729 yang membuat warga sangat senang dan bahagia. Warga Surabaya yang merindukan hiburan di hari jadi kota Surabaya akhirnya terwujud.

Menurut Luthfiyah, Warga Surabaya rindu akan hiburan dan pertunjukan hari jadi kota Surabaya yang sudah 2 tahun vakum, dikarenakan pandemi. Saat Pemkot gelar pertunjukan parade mobil bunga, Antusias warga yang berbondong bondong untuk menyaksikan parade tersebut.

“Alhamdulillah banyak masyarakat yg sudah terbiasa memakai masker di keramaian, sehingga dalam menyaksikan parade mobil bunga masyarakat tetap memakai masker,” kata Luthfiyah, saat menghadiri parade bunga di Jl.Pemuda Surabaya, Sabtu, 28/5/2022.

Parade Mobil Bunga Bagian Hukum Dan Kerja Sama Pemkot Surabaya

Luthfiyah berharap, Untuk acara pertunjukan hari jadi Surabaya tahun depan Pemkot bisa menampilkan kesenian dan budaya kota Surabaya semenarik mungkin, “Selain untuk hiburan juga memberikan Edukasi ke masyarakat kota Surabaya, agar budaya asli Surabaya…ke khasan Surabaya jangan sampai dilupakan serta promosikan seni budaya kota Surabaya untuk menarik perhatian wisatawan lokal atau asing, ” ujarnya

Misalnya lomba ludruk dengan tari remonya, pakaian dan makanan khas Surabaya serta produk UMKM bisa dilombakan semua, tidak hanya rujak ulek, tambahnya

“Acara yang akan digelar Pemkot Surabaya disampaikan dan disosialisasikan ke warga mulai dari tengah kota sampai pinggiran kota Surabaya, agar semua bisa ikut berpartisipasi merayakan hari jadi kota Surabaya setahun sekali,” jelas Luthfiyah Politisi dari Partai Gerindra.

“Setiap tahun perlu adanya kreatifitas tampilan perayaan yang lebih bervariasi, menarik dan lebih semarak,” pungkasnya.

Dewan Minta Pemkot Segera Bangun Gorong-Gorong Untuk Atasi Banjir Di Wilayah Sidotopo Sekolahan

Lensa Parlemen l Surabaya – Akhmad Suyanto, anggota Komisi B DPRD Surabaya lakukan kunjungan ke Sidotopo Sekolahan, Semampir. Didampingi oleh ketua RW, ketua RT, kader PKK dan Kader Kesehatan RT 09/RW 05, Kamis (27/1/2022).

Kunjungan tersebut menindaklanjuti aduan warga terkait masalah selokan yang mengalami banjir saat hujan turun.

Menurut Rifa’i, warga RT 09, selokan di wilayah tempat tinggalnya perlu di buat gorong2 yang layak. Guna mengurangi dampak banjir. “Di buat box culvert, sehingga jika terjadi banjir, surut nya bisa cepat,” ungkapnya..

Menanggapi hal tersebut, Akhmad Suyanto menyampaikan permasalahan warga Sidotopo Sekolahan perlu mendapatkan perhatian dan solusi dari pemkot, mengingat permasalahan ini terjadi sudah berlangsung lama.

“Pemkot perlu segera membangun gorong-gorong di wilayah RT 09/RW 05 Sidotopo Sekolahan agar permasalahan warga bisa terselesaikan. Kasian warga mengalami hal ini sangat lama,” katanya.

Politis PKS dapil 2 Surabaya ini juga menambahkan dirinya sebagai perwakilan warga di dewan siap untuk mengadvokasi semua permasalahan warga.

“Saya siap advokasi semua permasalahan warga terkait hal ini, mulai dari menyambungkan ke Komisi C yang membidangi terkait pembangunan hingga ke dinas-dinas terkait,” jelas Yanto.(*)

Dewan Keluarkan Rekomendasikan, BPN Selesaikan Hak PT BMJ  

Lensa Parlemen l Surabaya – Komisi B DPRD Kota Surabaya meminta kepada Badan Pentanahan Negara (BPN) agar mengembalikan sertifikat milik PT Bumi Megah Jaya (BMJ) yang selama ini dijaminkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (DKNSI).

Mahfudz, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya mengatakan, dari hasil hearing, perwakilan BPN tidak dapat menunjukkan bukti-bukti perubahan kepemilikan dari aset yang dikuasai PT BMJ sejak tahun 1983.

“Kelihatan sekali dari pihak BPN yang sangat kepepet mengatakan ada pemecahan dan macam-macam itu sangat tidak logis menurut saya, maka adanya hearing ini mencari solusi bersama-sama, ayo BPN jangan menang-menangan, karena bisa ke ranah hukum nantinya,” jelasnya saat ditemui usai hearing, Kamis (18/11/2021).

Mahfudz juga mengatakan, ” Bahwa BPN harus menyelesaikan persoalan ini secara baik agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat hal ini.”

“Harus diselesaikan bagaimanapun caranya, carikan solusi bersama-sama,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya John Tamrun mengatakan, “Berdasarkan data-data dan keterangan yang telah diberikan oleh PT BMJ, BPN diminta tidak merugikan masyarakat.”

Jangan sampai merugikan masyarakat, apa yang menjadi hak dari masyarakat ya harus dikembalikan ke masyarakat, tambahnya.

Dari hasil hearing diketahui, permasalahan ini dimulai ketika PT BMJ telah menyelesaikan kewajiban hutangnya ke Negara pada tahun 2020, namun tak kunjung mendapatkan kembali sertifikat dari dua bidang tanah seluas kurang lebih 4 hektar di daerah Lebak Indah Asri dan Lebak Indah Utara, Kelurahan Gading.

Karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menerbitkan sertifikat lain dan penerbitan sertifikat pengganti yang telah diterbitkan tahun 2002 atas nama Bank BTN. Padahal PT BMJ tidak pernah melakukan jual beli lantaran surat tanah sedang dijamimkan.

“Kita tidak meminta banyak, kita hanya meminta apa yang menjadi hak atas PT Bumi Megah Jaya,” jelas kuasa hukum PT BMJ Weldy Adi Winata.

Di akhir hearing DPRD Surabaya memberikan rekomendasi agar BPN segera mengembalikan sertifikat PT BPN.
“Kita berharap seluruh instansi yang hadir pada hari ini dapat menjalankan sesuai dengan apa yang kita sepakati,” papar Weldy.

Sementara itu, Direktur Utama PT BMJ, Olivia Megawati mengatakan bahwa pihaknya akan menempuh jalur perdata maupun pidana. “ Untuk membuka tabir ini kita juga akan berkoordinasi dengan banyak pihak dan untuk tindak lanjut selanjutnya mungkin dari pihak kuasa legal akan menempuh jalur perdata maupun pidana” pungkasnya.

Sementara itu, Ahmad Bahrurrojak, kasubsi pengukuran 1 kota surabaya 2 mengatakan bahwa saat ini pihaknya siap menerbitkan peta bidang dan siap membantu PT BMJ untuk menghidupkan sisa sertifikat B73 yang sudah berakhir.

” Lebih lanjut nanti tim BPN akan menjelaskan. Pada intinya terhadap HGB 73 ini sebelum dilakukan hipotik sudah ada pemecahan. Ini terjadi kesalahpahaman dari DPR seolah-olah BPN mengeluarin yang dihipotik. Saat ini BPN siap menerbitkan peta bidang namun masih menunggu replaning dari pemkot surabaya. BPN sudah siap membantu PTBMJ untuk menghidupkan sisa B73 yang sudah berakhir” terangnya. (B4M/*)

Politisi PDIP Wakili Warga Surabaya Bebaskan ijazah SMA/ SMK Yang di Tahan, Agar Dispendik Jatim Peduli

Lensa Parlemen l Surabaya – Anas Karno, wakil Komisi B DPRD Kota Surabaya Politisi PDI Perjuangan mendapat laporan dan keluhan warga adanya sekolah yang menahan ijasah SMA/SMK maupun SLB membuat Anas karno turun langsung ke lokasi menemui Satria Putra Utama dan keluarga.

Hal ini dilakukan Anas Karno, dikarenakan mengingat dirinya sebagai wakil rakyat kota Surabaya, dengan adanya sekolah di kota Surabaya, yang menahan ijazah siswanya, apabila siswa tersebut tidak melunasi biaya sekolah.

Anas Karno mendesak Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Dispendik Pemprov Jatim), agar ada kebijakan untuk membebaskan ijazah siwa SMA/SMK serta SLB. Akibat kesulitan dalam hal perekonomian dimasa pandemi Covid-19 saat ini.

Salah satu siswa bernama, Satria Putra Utama (20) yang mengalami tuna rungu di SLB Kumara Kota Surabaya, belum mendapatkan ijazahnya dikarenakan belum melunasi tunggakan biaya sekolah.

Indrawijayanti (42) Ibu dari siswa yang ijasahnya ditahan di sekolah warga Jl. Menur 4 no 15 B, mengaku kesulitan tidak bisa melunasi pendidikan anaknya, karena terbentur dengan ekonomi yang ia alami.

Namun, saat ini, Indrawijayanti mengaku bersyukur, karena bebannya untuk melunasi pendidikan anaknya sudah terselesaikan.

“Saya beryukur karena sudah dibantu, ijazah sudah diambil. Saya harap anak saya bisa mendapat peluang kerja seperti anak-anak lainnya,” harap Indrawijayanti, Kamis, 19/8/2021.

Selain itu, Satria juga berterima kasih, karena Anas Karno telah bersedia membantu  serta mengambil ijazah sekolahnya.

“Terima kasih untuk Pak Anas sudah membantu saya, semoga saya bisa lanjut bekerja,” ungkapnya dengan rasa gembira.

Sementara itu, Anas Karno mengatakan, ” Bahwa masih banyak lulusan SMA/SMK maupun SLB sederajat di tahan oleh pihak sekolah, karena tidak bisa menyelesaikan tunggakan sekolah.”

” Karena orang tua siswa tidak mampu apalagi dengan kondisi pandemi ini yang sudah berjalan hampir 1,5 tahun sampai dengan sekarang, jangankan untuk mengambil ijazah yang di tahan, wali murid tersebut juga kesulitan untuk biaya perekonomian”, jelasnya.

” Saya berharap, ada kebijakan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa membantu untuk membebaskan ijazah siswa yang ditahan oleh sekolah”, harap Anas Karno, saat ditemui awak media. (*)

Anas Karno Dorong Pemkot Surabaya Berikan Intervensi Kebijakan Terhadap 37.000 UMKM

Lensa Parlemen l Surabaya – Setelah diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, PPKM darurat, PPKM Level 4 dan perpanjangan sampai 16 Agustus 2021 di Kota Surabaya oleh Pemerintah Pusat menjadi perhatian berbagai pelaku usaha hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Anas Karno wakil ketua komisi B yang membidangi perekonomian DPRD kota Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Kota Surabaya memberikan pendampingan dan intervensi terhadap 37.000 pelaku UMKM.

Anas Karno menyatakan lewat tertulis ke media lensaparlemen.id , ” Saya minta kita memiliki data valid pelaku UMKM jadi bisa diajukan ke Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Pemerintah Pusat , jadi dikawal usulannya berapa dan yang realisasinya berapa kita tahu,” Selasa, 10/8/2021.

Ia juga mendorong lanjut dia, agar BUMD Pemerintah Kota Surabaya bisa memberikan Pendampingan dan Stimulus bagi pelaku UMKM yang ada di Kota Surabaya sehingga bisa menjadi percontohan bagi wilayah lain dalam Upaya pemulihan Ekonomi.

” Seperti BPR Surya Artha Utama bisa memberikan Bantuan akses permodalan bagi UMKM maupun program – program lainnya “, kata Anas Karno Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan.

” Pemberian bantuan dan permodalan menurutnya akan sia – sia tanpa pendampingan secata serius. Selain itu Anas Karno juga meminta Pemerintah Kota memastikan agar Pelaku Usaha di Sentra Wisata Kuliner (SWK) sudah tuntas dilakukan Vaksinasi guna mempercepat Herd Immunity”, pungkasnya. (B4M)

DPRD Kota Surabaya, Kembali Berduka Atas Meninggalnya Hamka Mujiadi Salam, Ketua Fraksi PAN-PPP

Lensa Parlemen l Surabaya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Surabaya kembali berduka, setelah beberapa bulan lalu anggota Komisi D Ibnu Shobir dari fraksi PKS karena terpapar Covid, dini hari tadi, Sabtu 31 Juli 2021, kabar duka ketua Fraksi PAN-PPP, Hamka Mujiadi Salam yang berpulang dengan mengidap penyakit yang sama di rumah sakit Husada Utama Surabaya.

Anggota komisi B yang berangkat dari dapil Surabaya 1 ini dikenal tegas dan bicara seperlunya dalam kesehariannya di kantor Dewan Yos Sudarso Surabaya.

Almarhum Hamka Mujiadi Salam juga pernah memperjuangkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) gratis untuk para veteran kemerdekaan di kota Surabaya dan berhasil disetujui Pemerintah Kota Surabaya.

Hamka sapaan wakil ketua DPD PAN kota Surabaya di struktural kepartaian partai berlambang matahari ini juga dikenal sebagai sosok yang loyal dan suka membantu para kader.

Rekan satu fraksi, Ghofar Ismail anggota komisi A mengaku menyerahkan semuanya kehadirat Allah SWT, mendengar kabar duka ini sebab sebelumnya, bersama seluruh kader se-Surabaya telah menggelar doa bersama atas kondisi almarhum.

” Kami di fraksi PAN hanya bisa memohonkan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pihak apabila di masa hidup almarhum berbuat kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Baik dalam menjalankan tugasnya, maupun dalam tingkah laku sehari-hari. Semoga amal dan ibadah beliau diterima Allah SWT dan keluarga diberikan ketabahan, ” ucapnya.

Sesuai informasi, saat ini jenasah telah di pemakaman umum khusus Covid Babat jerawat Surabaya. (*)