Arsip Kategori: DAERAH

Siapkan Nakes Mobile dan Hotline 24 Jam untuk Support Pemilu 2024, Wali Kota Eri: Semua Pelayanan Gratis

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024. Salah satunya dengan menyediakan dukungan tenaga kesehatan (nakes) dan hotline 24 jam untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat, khususnya para petugas Pemilu.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, pihaknya telah melakukan screening kesehatan terhadap anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Termasuk juga kepada orang-orang yang terlibat dalam persiapan Pemilu 2024.

“Jadi kita seperti KPPS dan orang-orang yang menyiapkan, membantu Pemilu ini, kita lakukan screening, kita berikan bantuan kesehatan,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Rabu (7/2/2024).

“Jadi kita seperti KPPS dan orang-orang yang menyiapkan, membantu Pemilu ini, kita lakukan screening, kita berikan bantuan kesehatan,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Rabu (7/2/2024).

Selain itu, bagi anggota KPPS yang memiliki risiko tinggi, pihaknya juga akan terus memantau kesehatannya selama proses Pemilu berlangsung.

Bahkan, Dinkes juga menurunkan nakes yang akan bergerak dari satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke TPS lain untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Nanti Dinkes juga mobile tidak menetap di 1 TPS, 24 jam yang namanya puskemas akan buka lebar untuk support pelaksanaan Pemilu ini,” jelas Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri mengapresiasi dukungan warga Surabaya yang menjadi petugas Pemilu 2024. Menurutnya, mereka adalah warga yang berjuang untuk negara. Oleh karena itu, ia berkomitmen memberikan yang terbaik bagi mereka, termasuk dalam hal kesehatan.

“Petugas TPS itu adalah warga saya, saudara saya. Karena itu saya harus berjuang bersama-sama pemerintah kota, menjaga kesehatan mereka, memberikan yang terbaik buat mereka, karena mereka berjuang untuk negara,” tutur Cak Eri, sapaan lekat Wali Kota Surabaya.

Cak Eri menegaskan bahwa semua pelayanan kesehatan yang diberikan Dinkes Surabaya kepada petugas Pemilu dan masyarakat adalah gratis. Ia berharap, melalui langkah ini, Pemilu 2024 dapat berjalan lancar, aman, dan sehat.

“Semua pelayanan gratis kita lakukan, karena ini untuk warga Surabaya yang berjuang membantu negara. Maka tugas kami adalah memberikan yang terbaik bagi warga kami,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Dinkes Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengimbau kepada seluruh jajaran puskesmas untuk siaga pada saat hari H pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kami turut mencantumkan nomor hotline 24 jam aktif di tingkat kecamatan dan kelurahan. Sehingga (ketika ada sakit) dapat menentukan rujukan tingkat pertama di puskesmas dan tingkat kedua di RSUD,” kata Nanik.

Nanik memastikan, nakes di setiap puskesmas bisa melayani dengan baik dan siap siaga selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Sehingga, ketika ada petugas TPS yang sakit atau kelelahan, bisa segera dilakukan tindakan medis. “Jadi, Nakes di setiap puskesmas terdiri dari dokter dan perawat,” tuturnya.

Sebelum pelaksanaan Pemilu berlangsung, Dinkes Surabaya juga turut melakukan skrining kesehatan bagi para petugas KPPS. Diketahui, di Kota Surabaya ada 57.169 petugas KPPS. Puluhan ribu petugas KPPS itu akan bertugas melayani 8.167 TPS se-Kota Surabaya. (B4M)

Satpol PP Surabaya Selama Sebulan Gelar Operasi Rutin Mihol, Amankan 146 Botol Mihol

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya rutin menggelar pengawasan minuman beralkohol (mihol) tanpa izin yang dijual di beberapa toko minuman beralkohol. Dari hasil pengawasan tersebut selama satu bulan, masih ditemukan banyak toko yang menjual minuman beralkohol tak sesuai izin, bahkan ada yang tak berizin.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fikser menyampaikan, Satpol PP Surabaya terus melakukan pengawasan ke beberapa tempat yang menjual minuman beralkohol tanpa izin secara rutin. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi peredaran minuman beralkohol tanpa izin di Kota Surabaya.

“Sebelumnya kami lakukan monitoring pada toko-toko yang akan kami datangi, kami juga disini tidak bergerak sendiri, ada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), dan dinas terkait lainnya,” kata Fikser, Selasa (6/2/2024).

Hasilnya, Satpol PP Kota Surabaya berhasil mengamankan sebanyak 146 botol minuman beralkohol dari berbagai jenis dan merk dari 9 toko berbeda selama bulan Januari dan awal Februari ini.

“Kami akan terus lakukan pengawasan ini, tadi malam kami juga mendatangi 2 toko dan mengamankan 30 botol minuman beralkohol,” terangnya.

Minuman beralkohol yang sudah diamankan langsung dilakukan pendataan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). “Para pemilik toko yang melanggar akan dilakukan sidang tindak pidana ringan (tipiring),” ujarnya.

Fikser menjelaskan, Satpol PP Surabaya akan terus menegakkan terkait Perda yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perdagangan Dan Perindustrian, serta Peraturan Walikota Nomor 116 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Perdagangan.

“Tiap toko akan kami cek izinnya, minuman beralkohol golongan apa saja yang mereka jual, sesuai tidaknya dengan izin yang mereka miliki, kami juga menggandeng dinas-dinas yang berkaitan dengan hal ini. Karena perihal izin itu juga sudah diatur pada Perwali Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Perizinan Dan Non Perizinan Di Kota Surabaya,” jelasnya.

Tak hanya itu, Fikser juga menegaskan pihaknya akan rutin lakukan pengawasan untuk mengurangi peredaran minuman beralkohol di Kota Surabaya yang tak sesuai izin. Sebab, Satpol PP Surabaya akan menindak tegas jika mendapati toko yang melanggar aturan.

“Kami terus lakukan pengawasan itu, kami tidak hanya menyasar kepada toko yang menjual minuman beralkohol saja, tetapi tempat hiburan umum juga kami lakukan pengawasan untuk mengecek pengunjung dibawah umur, atau juga kami gandeng BNN Kota Surabaya untuk cek terkait penyalahgunaan narkoba,” pungkas. (B4M)

Pemilu 2024 Dinkes Surabaya Siagakan Nakes dan Hotline 24 Jam, Antisipasi Petugas KPPS Sakit

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempersiapkan tenaga kesehatan (nakes) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Nakes itu dipersiapkan untuk mengantisipasi adanya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang sakit atau kelelahan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan, Pemkot Surabaya melalui Dinkes Surabaya akan memfasilitasi tim mobile nakes untuk memantau warga yang bertugas di TPS. Tak hanya itu, Dinkes Surabaya juga menghimbau kepada jajaran puskesmas untuk siaga, pada saat hari H pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kami turut mencantumkan nomor hotline 24 jam aktif di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga (ketika sakit) dapat menentukan rujukan tingkat pertama di puskesmas dan tingkat kedua di RSUD,” kata Nanik, Minggu (4/2/2024).

Nanik mengungkapkan, sebelum pelaksanaan pemilu dimulai, Dinkes Surabaya turut melakukan skrining kesehatan untuk petugas KPPS. Diketahui, di Kota Surabaya ada 57.169 petugas KPPS. Nantinya, puluhan ribuan petugas KPPS itu akan bertugas melayani 8.167 tempat pemungutan suara (TPS) se-Kota Surabaya.

Ia memastikan, nakes di masing-masing wilayah puskesmas bisa melayani dengan baik dan siap siaga selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Sehingga, ketika ada petugas TPS yang mengalami sakit atau kelelahan, bisa segera dilakukan tindakan medis. “Jadi, nakes di setiap puskesmas terdiri dari dokter dan perawat,” pungkasnya. (B4M)

Ratusan Pelanggar Buang Sampah Sembarangan di Surabaya Didenda

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menjaring ratusan pelanggar pembuang sampah sembarangan dalam operasi yustisi. Sepanjang tahun 2023, ada sebanyak 334 KTP yang disita dan didenda oleh Tim Yustisi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Dedik Irianto mengatakan bahwa operasi yustisi dilakukan di berbagai lokasi, baik berdasarkan pengaduan masyarakat maupun pengintaian.

“Ada yang juga kita mengintai di lokasi-lokasi yang dikeluhkan masyarakat karena ada orang membuang sampah liar. Itu setiap bulan juga selalu ada kurang lebih 20-30 kejadian yang berhasil kita OTT (operasi tangkap tangan),” kata Dedik Irianto, Sabtu (3/2/2024).

Penindakan pelanggaran sampah itu merupakan upaya pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.

Data DLH Surabaya selama tiga bulan terakhir tahun 2023 mencatat, pada bulan Oktober ada 37 KTP yang dilakukan penindakan. Kemudian bulan November ada 48 KTP dan Desember ada 29 KTP. Sementara data total di tahun 2023, ada sebanyak 334 KTP yang disita dan didenda oleh Tim Yustisi.

Dedik menyebut, para pelanggar yang tertangkap tangan kemudian ditindak dengan Tipiring (Tindak Pidana Ringan) di Pengadilan Negeri (PN) Kota Surabaya. Rata-rata, mereka didenda minimal Rp 75 ribu per orang. “Kalau itu untuk membuat unsur jera bagi masyarakat,” ujar Dedik.

Dedik mengungkap bahwa pelanggar yang terjaring yustisi berasal dari berbagai daerah, baik yang ber-KTP Surabaya maupun non-Surabaya. Kebanyakan mereka membuang sampah di jalan atau di tepi jalan. “Jadi, denda melihat jenis sampah yang dibuang (volume). Paling sedikit denda Rp 75 ribu,” tuturnya.

Menurut Dedik, operasi yustisi merupakan salah satu upaya DLH Surabaya untuk meningkatkan kesadaran warga agar tidak buang sampah sembarangan. Selain itu, DLH Surabaya juga melakukan sosialisasi secara intens sebagai upaya mencegah warga membuang sampah sembarangan.

“Operasi yustisi setiap bulan rata-rata 30 kali. Kita juga lakukan sosialisasi baik yang langsung menggunakan pengeras suara di keramaian maupun di taman-taman kita sosialisasikan,” jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya itu juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi produksi sampah, terutama plastik. Ia menyebut, bahwa sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Surabaya mencapai 1500-1600 ton per hari.

“Untuk itu, jangan nyampah, bukan hanya membuang, tapi menahan, kalau memasak ya secukupnya saja, jangan banyak-banyak, kalau bisa makan habis, jangan menyisakan, jangan menyampah terlalu banyak,” pesan dia.

Di samping itu, pihaknya juga mendorong masyarakat untuk mendaur ulang sampah. Seperti mengikuti peraturan Wali Kota Surabaya yang melarang penggunaan tas kresek. “Di toko ritel modern sudah dilakukan, dan itu pengurangan cukup lumayan, kurang lebih 2 ton per hari, 2 ton dibandingkan 1.500 masih jauh,” katanya.

Dedik mengungkapkan bahwa DLH Surabaya berencana mengusulkan perubahan Perda tentang pengelolaan sampah. Ia berharap, dengan perubahan Perda tersebut, bisa ada sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar buang sampah sembarangan. “Untuk total pendapatan 1 tahun (2023) dari Operasi Yustisi sebesar Rp 29 juta,” pungkas dia. (B4M)

Pemkot Surabaya Resmi Berlakukan Bayar Parkir dengan Qris, Mulai Hari Ini

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya resmi memberlakukan pembayaran parkir non tunai dengan Qris mulai hari ini, Kamis (1/2/2024).

Secara simbolis, peresmian pembayaran non tunai itu ditandai dengan pengalungan kode Qris oleh Kepala Dishub  Kota Surabaya  Tundjung Iswandaru kepada juru parkir di Jalan Tunjungan Surabaya.

“Alhamdulillah hari ini kita memulai pembayaran parkir non tunai dengan Qris. Harapannya berjalan lancar,” kata Tundjung seusai meresmikan pembayaran parkir melalui Qris itu.

Menurutnya, saat ini pihaknya menerapkan pembayaran parkir via Qris itu di 10 kawasan dengan 36 ruas jalan. Adapun 36 ruas jalan itu di antaranya adalah Jalan Tunjungan, Embong Malang, Bubutan, Jalan Semarang, Genteng, Blauran, Tanjunganom, Jalan Kedungdoro, Tidar, dan tempat lainnya.

“Jadi, sekarang masih kita berlakukan di 36 ruas jalan. Sambil ini bertahap dan kita evaluasi terus. Targetnya seluruh jalan se Surabaya pakai Qris,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa saat ini baru 378 juru parkir (jukir) yang menerapkan pembayaran via Qris ini. Mereka ini adalah jukir-jukir yang sudah melengkapi administrasinya dalam pengurusan kode Qris. “Total ada 2.300 jukir dan semuanya ini bertahap, mereka tinggal melengkapi administrasinya lalu bisa menerapkan ini,” tegasnya.

Sejauh ini, lanjut dia, memang masih ada beberapa pengguna yang belum paham tentang bayar parkir menggunakan Qris. Makanya, dalam rangka transisi dari pembayaran tunai ke pembayaran non tunai, Dishub Surabaya masih menfasilitasi warga dengan pembayaran tunai dan harus dengan karcis.

“Jadi, di masa transisi ini masih bisa bayar tunai dan ada karcisnya. Tetapi selanjutnya sambil kita lakukan evaluasi untuk menggunakan Qris ini,” kata dia.

Tundjung juga memastikan bahwa program pembayaran parkir dengan Qris ini sudah didukung oleh semua juru parkir se Kota Surabaya. Bahkan, ia juga memastikan bahwa program ini juga untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Surabaya dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan jukir.

Sementara itu, Ketua Umum Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) Izul Fiqri memastikan seluruh jukir se Kota Surabaya sudah menyetujui penerapan pembayaran parkir melalui Qris itu. Meski begitu, persetujuannya itu dengan sejumlah catatan.

“Catatan yang paling utama adalah kesejahteraan juru parkir Surabaya,” kata Izul saat ikut peresmian di Jalan Tunjungan.

Ia juga memastikan bahwa paguyuban juru parkir itu sudah berkomitmen untuk mendukung program tersebut. Bahkan, ia juga mengakui sudah memberikan arahannya kepada seluruh juru parkir se Kota Surabaya untuk terus berkalung kode Qris.

“Seluruh jukir se Surabaya kami pastikan berkalungkan Qris, sehingga masyarakat diberikan pilihan. Yang mau pakai Qris silahkan dan yang tidak siap dengan Qris silahkan pakai tunai dengan karcis. Ini tentu akan menjadi evaluasi kita ke depannya,” pungkasnya. (B4M)

Satpol PP Surabaya Razia Toko Kelontong Jual Mihol Tanpa Izin

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya merazia toko kelontong yang menjual minuman beralkohol (mihol) tanpa izin di Jalan Jarak Surabaya, Selasa (30/1/2024) malam.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Surabaya, Yudistira mengatakan sekitar 100 botol minuman beralkohol ditemukan pada toko kelontong tersebut, baik di dalam lemari pendingin maupun pada rak toko.

“Di lokasi toko kelontong dan laundry, ternyata di etalasenya juga menjual minuman beralkohol tanpa izin. Kami temukan golongan A, B, dan C,” kata Yudistira, Kamis (31/1/2024).

Ia menuturkan, razia dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah kota Surabaya No.  1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian. Tak hanya itu, Yudistira menambahkan, toko kelontong tersebut juga melanggar Peraturan Walikota No. 116 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah kota Surabaya No. 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Perdagangan.

Untuk diketahui, Perwali No. 116 pasal 13 ayat (3) berbunyi Penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di kawasan atau wilayah: Kelurahan Putat Jaya; Kelurahan Kandangan; Kelurahan Dupak; dan Kelurahan Morokrembangan.

“Di Perwali menyebutkan ada beberapa kawasan yang dilarang menjual minuman beralkohol. Jadi mereka ini ada dua pelanggaran, melanggar aturan perwali serta melanggar aturan toko kelontong tidak diperkenankan menjual minuman beralkohol,” jelasnya.

Dari hasil razia, petugas Satpol PP berhasil mengamankan sebanyak 12 botol minuman beralkohol dari golongan A, B, dan C.

“Kami amankan 12 botol, untuk barang bukti kami bawa ke kantor untuk diproses lebih lanjut dan akan kami kenakan tindak pidana ringan (tipiring) dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Negeri,” pungkasnya. (B4M)

Jelang Kongres Perdana Maret 2024, AWS Gelar Pra Kongres

LENSA PARLEMEN I SURABAYA
Aliansi Wartawan Surabaya (AWS) menggelar Pra Kongres 2024 di Hotel Varna Surabaya, Sabtu (27/1), untuk mempermudah jalannya Kongres pada 2 Maret nanti.

Ketua panitia Kongres AWS pertama, Taufik Hidayat mengatakan, Pra Kongres sudah biasa dan dianggap wajar dilakukan dalam setiap organisasi.

“Tidak ada hal apapun yang terjadi, tujuan Pra Kongres ini murni hanya untuk mempermudah jalannya Kongres pada 2 Maret nanti,” kata Taufik.

Sidang Pra Kongres AWS dipimpin oleh anggota AWS, Subairi AB dan berjalan dengan lancar.

“Bahasan sidang ya biasa, hanya seputar rancangan dan usulan tatib dan pembubaran pengurus AWS lama, atau demisioner,” ungkap Taufik

Hal serupa juga disampaikan oleh Pembina Aliansi Wartawan Surabaya, Nurdin Longgari. Menurutnya Pra Kongres bertujuan untuk merekonsiliasi satu dan lain hal yang sedikit bermasalah agar kembali bisa terurai dan terjalin kembali sehingga Kongres AWS 2 Maret mendatang bisa berjalan lancar.

“Ya itu aja, untuk mempermudah, menyatukan dan merekonsiliasikan beberapa persoalan yang masih menjadi PR untuk kepengurusan yang kemarin,” pungkasnya.(B4M)

SPBE Pemkot Surabaya tahun 2023 Raih Predikat Memuaskan dari KemenPAN-RB

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil meraih predikat “Memuaskan” dalam penilaian evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023. Penilaian SPBE 2023 ini, sebelumnya diterbitkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia (RI), Abdullah Azwar Anas pada 11 Januari 2024.

Dalam surat keputusan MenPAN-RB RI Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE, ada 621 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang mendapatkan penilaian. Salah satunya adalah Kota Surabaya dengan capaian indeks 4,49.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya M. Fikser mengatakan, capaian ini tak lepas dari eratnya hubungan komunikasi dan kerjasama antar perangkat daerah (PD) bersama Sekretaris Daerah (Sekda) dalam mengoptimalkan nilai di masing-masing indikator SPBE. “Kami mengedepankan sinergitas dan Interoperabilitas, agar layanan publik dan layanan pemerintahan yang terdapat pada masing-masing PD dapat menunjang pelaksanaan SPBE,” kata Fikser, Rabu (24/1/2024).

Selain itu, Pemkot Surabaya juga rutin melakukan penyelarasan dokumen pendukung SPBE, mulai dari penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di masing-masing PD. Semua itu, juga diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui pembelajaran TIK.

“Tentunya, pemkot juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, untuk peningkatan kematangan yang optimal pada masing-masing indikator SPBE,” ujar Fikser.

Fikser mengungkapkan, penerapan SPBE di Kota Surabaya saat ini telah didukung dengan kebijakan, arsitektur, dan peta rencana. Bukan hanya itu, Pemkot Surabaya juga memiliki Tim Koordinasi SPBE yang bertugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu.

Pada saat ini, pemkot juga telah menerapkan sistem berbasis elektronik di semua layanan. Mulai dari layanan administrasi pemerintahan hingga berbagai layanan publik lainnya, semua itu diterapkan agar masyarakat sebagai pengguna layanan dapat diajak untuk pintar dan melek Teknologi Informasi (TI).

“Bahkan, pemkot juga memiliki program pembelajaran TIK gratis di broadband learning center (BLC) yang dikelola oleh Pemkot Surabaya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh elemen lapisan masyarakat agar melek TI,” ungkapnya.

Fikser menyampaikan, capaian indeks dan predikat SPBE Pemkot Surabaya tahun 2023 akan terus ditingkatkan di tahun 2024. Untuk mempertahankan itu, perlu adanya kolaborasi yang baik antar PD untuk meningkatkan kualitas serta inovasi layanan SPBE yang berkesinambungan.

Tak hanya itu, dirinya juga akan melakukan peningkatan kapasitas SDM TIK secara berkelanjutan, melalui pelatihan teknis dan diklat di tahun 2024. “Karena pada dasarnya SPBE ini harus diterapkan dan dijalankan oleh seluruh perangkat daerah yang ada. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk dapat meningkatkan kualitas SPBE,” sebutnya.

Ia menambahkan, di tahun 2024, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mencanangkan semua layanan terpusat menjadi satu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya melalui aplikasi Surabaya Single Window (SSW). Cara ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pelaksanaan layanan publik perizinan dan non perizinan terpadu.

Dengan cara itu, lanjut dia, secara tidak langsung akan mendukung tercapainya indikator pada domain di aspek pelayanan publik di evaluasi SPBE. “Harapannya, dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di Kota Surabaya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad mengatakan, keberhasilan pemkot meraih predikat “Memuaskan” dengan capaian indeks 4,49 ini karena ada tiga faktor. Yang pertama adalah sudah merambahnya digitalisasi ke segala lini.

Menurutnya, digitalisasi ini dapat mempercepat pelayanan publik dan membuatnya lebih presisi. Dengan digitalisasi, maka tidak akan ada lagi diskriminasi dalam pelayanan karena semua proses dilakukan secara digital. Seperti terintegrasinya pelayanan publik antara Pemkot Surabaya, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dan Pengadilan Agama (PA) Surabaya. “Ini menjadi contoh bagaimana digitalisasi dapat memperbaiki pelayanan publik,” kata Irvan.

Sedangkan yang kedua, lanjut Irvan, Pemkot Surabaya telah menerapkan tanda tangan elektronik di semua PD, mulai dari dinas, kecamatan hingga kelurahan sejak 2 Januari 2023. Tujuannya, adalah untuk mempercepat dan memaksimalkan kerja organisasi. Persiapan untuk implementasi ini telah dilakukan sejak pertengahan tahun 2022 bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sementara itu yang ketiga, Pemkot Surabaya juga berfokus pada peningkatan nilai target indikator SPBE. Indikator ini, dinilai oleh KemenPAN-RB dan menjadi salah satu fokus utama dalam peningkatan kinerja seluruh jajaran di Pemkot Surabaya.

“Strategi-strategi ini menunjukkan bagaimana Pemkot Surabaya berkomitmen untuk terus menerapkan pemerintahan digital secara terintegrasi dan maju. Hal ini sejalan dengan ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan dan kualitas pelayanan publik,” tandasnya. (B4M)

Sejumlah Kantor di Pemkot Surabaya Menggunakan Aksara Jawa

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah memasang papan nama dengan aksara Jawa di kantor-kantor pemerintahan. Saat ini, sebanyak 78 titik atau lokasi telah terpasang, sisanya akan dipasang secara bertahap.

Tak hanya terpasangan di kantor OPD (Organisasi Perangkat Daerah), kecamatan, dan kelurahan. Penulisan aksara Jawa itu juga terpasang di RSUD, serta website resmi OPD di lingkup Pemkot Surabaya. Selain itu, kantor DPRD Kota Surabaya dan taman-taman di Kota Pahlawan juga telah terpasang papan nama bertuliskan Aksara Jawa.

Penerapan pemasangan tulisan papan nama dengan aksara Jawa dilakukan dengan tujuan melestarikan budaya di lingkungan Pemkot Surabaya.

Hal ini semakin dikuatkan melalui Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya nomor 000/20389/436.1.17/2023 pada 19 September 2023 lalu, yakni jajaran Perangkat Daerah (PD) diimbau untuk mencantumkan penulisan dari latin ke aksara Jawa di masing-masing nama OPD.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Surabaya, Mia Santi Dewi mengatakan, setiap OPD di lingkup Pemkot Surabaya diimbau memasang papan nama bertuliskan aksara Jawa. Bahkan, website, taman, serta sistem informasi pengelolaan surat-menyurat secara digital juga telah mencantumkan penulisan aksara Jawa.

“Mereka (OPD) sudah mencantumkan. Kami ingin melestarikan literasi melalui kebudayaan lewat  pencantuman penulisan aksara Jawa,” kata Mia, Selasa (23/1/2024).

Mia menjelaskan, pemasangan dan pencantuman penulisan aksara Jawa di fasilitas Pemkot Surabaya dilakukan secara bertahap. “Masih bertahap, tapi kami imbau memasang dan mencantumkan tulisan aksara Jawa. Kami berharap semakin banyak yang memasang dan mencantumkan tulisan aksara Jawa,” jelasnya.

Terkait pemasangan tulisan aksara Jawa tersebut, Mia menerangkan bahwa pihaknya memberikan huruf atau penulisan aksara Jawa sesuai dengan nama OPD. Sedangkan, bahan dan penempatannya diserahkan sepenuhnya kepada OPD terkait.

“Kami tidak membatasi bahan yang digunakan, itu kreasi masing-masing PD disesuaikan dengan tempat serta alokasi anggaran untuk membuat papan nama yang dilengkapi dengan aksara Jawa. Yang pasti pakem penulisan atau huruf aksara Jawa saja yang kami berikan, yakni membuatkan tulisannya atau aksaranya,” terangnya.

Di sisi lain, terkait dengan pencantuman tulisan aksara Jawa di website resmi OPD di lingkup Pemkot Surabaya, hal ini belum diimbau secara tertulis. Namun, Mia mengatakan, alangkah baiknya informasi yang berkaitan dengan OPD tersebut dilengkapi dengan penulisan aksara Jawa.

“Belum secara tertulis, tapi kami sampaikan bahwa semua yang berkaitan dengan informasi jati diri kantor dilengkapi dengan penulisan aksara Jawa,” ujarnya.

Ke depan, tidak menutup kemungkinan bahwa ruang pendidikan, mal atau pusat perbelanjaan, toko, apotik, dan lainnya juga diimbau untuk memasang atau mencantumkan penulisan aksara Jawa.

“Sangat memungkinkan, contoh nama taman sudah dipasang. Peran serta pihak di luar pemerintahan pasti kami harapkan juga ikut mendukung. Memang belum ada himbauan secara resmi, tapi pasti ke arah sana,” pungkasnya. (B4M)

Panwaslu Kecamatan Sukomanunggal Surabaya Lantik 286 PTPS

LENSA PARLEMEN – SURABAYA
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kecamatan Sukomanunggal Surabaya, melantik 286 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Senin (22/01/24) malam.

Acara tersebut dilaksanakan di Vasa Hotel jalan HR. Muhammad Surabaya, dihadiri Camat, Danramil, dan Kapolsek Sukomanunggal, juga jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukomanunggal serta Muhammad Agil Akbar, Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Surabaya.

Camat Sukomanunggal, Dwi Anggara Widya Sukma berpesan, Temen-temen PTPS, njenengan ini petugas yang bertugas menjaga, memastikan demokrasi kita berlangsung dengan jujur, adil, langsung, umum dan tetap rahasia.

Hal senada juga disampaikan Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Zainur Rofik. Ia mengharapkan para PTPS dapat menjalankan tugas dengan baik dan menjaga Netralitas.

“Minimalisir permasalahan, yang penting proses Pemilu dapat sesuai harapan, lancar, aman dan selesai,” ucapnya.

Begitupun yang nasehat yang disampaikan Danramil Sukomanunggal. Mayor Inf Sugiharto menekankan bahwa PTPS merupakan garda terdepan Demokrasi.

“Adillah untuk demokrasi. Ini memang berat dan riskan, karena awal dari polemik Pemilu biasanya dari PTPS,” kata Sugiharto.

“Bagaimana supaya hal itu tidak terjadi? Wajjahtu wajhiya tunjukkan di lapangan, sanggup!” tegas Danramil Sukomanunggal dan mendapat jawaban ‘Siap’ dari seluruh hadirin.

Sementara itu, Dimas Sila Pamungkas Ketua Panwascam Sukomanunggal menjelaskan bahwa hari ini Panwascam Sukomanunggal punya hajat melantik 286 PTPS dari 6 kelurahan se-kecamatan Sukomanunggal.

 

“Sengaja kami istimewakan, pelantikan di hotel bintang 5,” jelas Dimas.

“Ini kami lakukan agar para PTPS bersemangat saat melakukan tugasnya di lapangan nanti,” ucapnya.

286 PTPS, menurut Dimas merupakan hasil penyeleksian tim Panwascam Sukomanunggal bersama jajaran Panwaskel.

“Di luar dugaan, tim Panwascam Sukomanunggal menerima hampir 500 orang pendaftar PTPS dari 6 kelurahan. Sudah dilakukan seleksi sesuai ketentuan dan akhirnya terpilih 286 PTPS sesuai dengan jumlah TPS Pemilu di seluruh kecamatan Sukomanunggal,” sampainya.

Dimas berharap, para PTPS bekerja dengan mengedepankan netralitas dan kejujuran. “Jangan hanya mengawasi masalah pelanggaran, tapi juga fokus terhadap hal-hal pokok saat bertugas di TPS, salah satu yang penting adalah keabsahan kertas suara,” pesan Dimas.

Kertas suara, menurut Dimas adalah dari pabrik atau langsung dari percetakan, maka hal itu yang harus menjadi fokus pengawasan saat PTPS menjalankan tugas dan fungsinya.

Sembari menunggu jadwal Bimtek, Dimas meminta para PTPS nya dapat mengasah pengetahuan, dan banyak bertanya jika ada kesulitan.

“Yang terpenting, masing-masing PTPS ikut menjaga kondusifitas, supaya Pemilu dapat berjalan aman, damai, dan jurdil,” tukas Dimas.

Agenda yang penuh semangat tersebut ditutup dengan sumpah dan janji sekaligus penandatangan 7 poin Pakta Integritas.(*)